Plt Gubsu Buka Seminar Pencegahan Dini Terhadap Korupsi

Plt Gubsu Buka Seminar Pencegahan Dini Terhadap Korupsi

Medan, (Mimbar) - Plt Gubsu Ir H T Erry Nuradi MSi membuka Seminar Pencegahan Dini Terhadap Korupsi, Rabu (30/03/2016)di Gedung Binagraha Pemprovsu Jalan Pangeran Diponegoro Medan yang diprakarsai Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut.

Hadir pada kesempatan itu Pimpinan KPK Saut Situmorang dan Irjen Pol Basariah Panjaitan, mewakili Kapolda Sumut Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut Kombes Pol Ahmad Haydar dan mewakili Kepala Kejatisu Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejatisu Dr Asep Nana Mulyana SH M.Hum, Wakil Walikota Medan Akhyar, Kapolresta Medan Kombes Pol Mardiaz, SKPD Provsu dan Kota Medan, LSM, akademisi dan pemerhati anti korupsi dan tokoh masyarakat.

Menurut Plt Gubsu korupsi itu merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang dampaknya sangat luas bagi sendi kehidupan negara dan dampak buruk yang ditimbulkan terhadap negara. Oleh karenanya pada kesempatan itu Plt Gubsu mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencegah secara dini terhadap korupsi yang dimulai dari sendiri. Karena pencegahan terhadap korupsi bukan hanya masalah KPK, Kepolisian, Kejaksaan tetapi merupakan masalah kita semua. "Diharapkan forum ini merupakan salah satu wadah bagi kita semua dalam membangun karakter yang bersih dalam membangun bangsa ini," ujar Plt Gubsu.

Plt Gubsu juga mengajak agar semua pihak memahami apa itu korupsi, dengan demikian kita bisa mencegah praktek korupsi dan bisa memberantasnya. Dicontohkanya dari kurang lebih 15 juta jiwa jumlah penduduk Sumatera Utara hanya 150 ribu orang yang punya NPWP. Sementara penerimaan negara kita 80 persen dari pajak. Tanpa kita sadari sebenarnya masyarakat yang tidak membayar pajak telah melakukan praktek korupsi.

Dikatakan Plt Gubsu untuk mengubah pemikiran bahwa korupsi itu telah membudaya di negara kita perlu adanya revolusi mental yang dimulai dari diri kita sendiri. Khususnya Sumatera Utara lanjutnya, diharapkan istilah SUMUT semua urusan mesti uang tunai harus diganti semua urusan mesti tuntas.

"Kita rubah pemikiran kita. Kita mulai dari kita sendiri. Mudah-mudahan pencegahan terhadap korupsi itu dapat kita laksanakan dan negara kita ini akan lebih baik," Sebut Plt Gubsu.

Pimpinan KPK Saut Situmorang pada kesempatan itu mengatakan bahwa dirinya bersama dengan Basariah Panjaitan sebagai putra putri Sumut berkeinginan agar Sumut menjadi leading untuk pemberantasan korupsi. Karena, lanjutnya saat ini tiga daerah yang menjadi perhatian KPK terhadap masalah korupsi yakni Banten, Riau dan Sumut. "Mari kita bersama-sama memberantas korupsi dan diharapkan Sumut bisa rangking satu berantas korupsi," sebut Saut.

Sementara Ketua Panitia Pelaksana Gandi Parapat mengatakan kegiatan ini dilakukan karena selama ini ada anggapan bahwa Sumtera Utara itu identik dengan koruptor. Oleh karenanya pihaknya mengundang beberapa narasumber dari kepolisian dan kejaksaan dan juga menghadirkan 2 orang pimpinan KPK. "Kegiatan ini diharapkan bisa lebih memberi pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara tentang korupsi dan bersama-sama punya tanggung jawab untuk pencegahannnya sedini mungkin," harap Gandi yang merupakan koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut.