Plt Gubsu Akui Belum Sampaikan Rekomendasi Pansel ke Kemendagri

Plt Gubsu Erry Nuradi saat diwawancarai wartawan di Kantor Gubsu.

Plt Gubsu Akui Belum Sampaikan Rekomendasi Pansel ke Kemendagri

* Roda Pemerintahan Tak Terganggu

Medan (Mimbar) - Meskipun pelaksanaan uji kompetensi yang digelar Panitia Seleksi (Pansel) Lelang Jabatan pejabat eselon II Pemprovsu telah lama berakhir (24/2) lalu. Namun Plt Gubsu Erry Nuradi belum menyampaikan rekomendasi Pansel ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahkan rekomendasi itu, saat ini masih di mejanya.

Hal itu disampaikan Plt Gubsu Erry Nuradi kepada wartawan, saat ditemui usai mengikuti Safari Isra’ Mi’raj bersama Imam Besar Masjid Al Aqsa, Palestina, Syeikh Yousef Abdelwahab Mahmoud Abu Sneineh di Mesjid Agung Medan, Rabu (16/3). “Rekomendasi uji kompetensi sudah ada. Dalam waktu dekat akan kita usulkan ke Kementrian Dalam Negeri,”ujarnya.

Dijelaskannya, berdasarkan hasil rekomendasi Pansel, ada beberapa pejabat yang tetap di posisinya, ada yang dirotasi atau mutasi, promosi, dan tidak direkomendasikan oleh Pansel. 

Menurut dia, pihaknya nantinya perlu berkoordinasi kepada Mendagri terkait pejabat yang tidak direkomendasi apakah bisa di non job-kan atau tidak. “Saya perlu koordinasi apa orang yang tidak direkomendasikan ini posisinya bagaimana? Apa harus di non jobkan atau diturunkan greatnya,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut dikatakannya, berdasarkan hasil rekomendasi Pansel, setidaknya ada delapan orang yang tidak direkomendasi Pansel dan tiga orang mengundurkan diri. "Sementara itu saat ini ada delapan jabatan yang kosong. Artinya kedepan Pemprovsu akan melelang sekitar 19 jabatan eselon dua. Seperti diketahui di Pemprovsu terdapat 55 jabatan eselon II. Sedangkan pejabat eselon II yang mengikuti Uji Kompetensi kemarin hanya 37 orang. Sisanya akan mengikuti uji kompetensi tahap kedua," katanya. 

Dia menuturkan, terkait penempatan pimpinan SKPD saat ini bukanlah hal yang gampang. Pihaknya harus taat azas, sebagaimana yang diatur dalam UU No 5 tahun 2014. 

Dia membantah, lambannya penempatan pimpinan SKPD menggangu roda pemerintahan di Pemprovsu. Pasalnya hingga saat ini belum satu pun proyek fisik dilelang. Lambanya proses lelang ini disinyalir karena belum adanya SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) karena belum tuntasnya proses lelang jabatan pejabat eselon II.  “Tidak itu. Semua jalan kok. Tidak ada masalah itu. Nanti kalau ada pergantian pimpinannya kan bisa dirobah lagi KPA-nya. Sebahagian besar sudah ditangani. Coba dicek saja secara teknis masing-masing SKPD,” tegasnya.

Dalam sempat itu, Erry juga berpesan agar pimpinan SKPD tidak terpengaruh dengan adanya proses uji kompetensi dan lelang jabatan tersebut. "Tetap bekerja sebagaimana mestinya. Kalau ada yang seperti itu, biarlah urusan mereka. Yang jelas kita minta kerja saja. Tidak perlu menunggu-nunggu nanti kita di mana.  PNS itu ditempatkan dimana saja kan harus siap,” himbaunya.