Plt Gubsu Pimpin Rakor Kesiapan Pilkada dengan Komisi II

Plt Gubsu Pimpin Rakor Kesiapan Pilkada dengan Komisi II

Medan, (Mimbar) - Plt Gubsu H T Erry Nuradi memimpin rapat koordinasi persiapan dan kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak di Sumut bersama Komisi II DPR RI di Kantor Gubsu, Selasa (29/9).  Dalam kesempatan itu, Komisi II DPR RI memastikan kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak di Sumut dan menekankan agara penyelenggara Pilkada yaitu KPU dan Bawaslu/ Panwaslih bersifat netral.

Hadir Ketua Tim Rambe Kamarul Zaman (F-PG), Wakil Ketua Ir H M Lukman Edy (F PKS), anggota Tabrani Ma’amun (F-PG), Agung Widyantoro ((F-PG), Endro Hermono (F-Gerindra), Subarna (F-Gerindra), Fandi Utomo (F-PD), Diah Pitalika (F-PDI Perjuangan), Simardi (F-PDIP), Amran (F-PAN),  Hadi Mulyadi (F-PKS), Asep Ahmad Maosul (F-PPP), Liberti Kristo IBO (F-PKB), Ali Umri (F-Nasdem) dan Rufinus Hotmaulana (F-Hanura). Sementara Plt Gubsu didampingi Assisten Pemerintahan Umum Hasiholan Silaen, Kepala Biro Pemerintahan Nouval Mahyar , Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, Ketua Bawaslu Syafrida Rasahan, anggota KPU dan Panwaslih kabupaten/kota, unsur kepolisaian dan TNI.

Plt Gubsu meminta Pemerintah Kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada terus berupaya dan berkomitmen meminimalisir berbagai persoalan. “Kita harapkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat berjalan baik,” harapnya.  

Dia menjelaskan berbagai potensi permasalahan dalam setiap tahapan pilkada di Sumut diantaranya tahap pemukhtahiran daftar pemilih dimana ada kemungkinan pemilih yang luput dari pendataan penduduk. Tahapan pencalonan dan penetapan pasangan calon (paslon), kampanye hitam dan money politics dan tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Erry mengakui persoalan pembiayaan hibah, dimana masih ada kabupaten/ kota yang belum tuntas mengenai pengalokasian dana hibahnya.

Berdasarkan pengalaman pada pemilihan presiden dan pemilihan legislative lalu, tingkat partisipasi pemilih di atas 70%. “Kita berharap ini terus dipertahankan dan ditingkatkan demi membangun legitimasi pemerintahan yang kuat di daerah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim, Rambe Kamarul Zaman mengungkapkan harapan pihaknya penyelenggaraan pilkada di Sumut berjalan aman, tertib dan demokratis. “Kita ingin seluruh tahapan bisa diselenggarakan secara konsisten,” katanya.

Dia menekankan agar penyelenggara pilkada menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penetapan daftar pemilih yang akan berlangsung dalam dua hari ke depan. “Agar tidak menuai masalah di kemudian hari, tolong diclearkan, karena ini bisa bikin rame,” ujarnya. Jangan sampai dalam pelaksanaan pilkada, lanjutnya, lebih banyak yang memilih daripada Daftar Pemilih Tetap (DPT).  “Saya minta KPU dan bawaslu cek lagi. Jangan sampai ada mobilisasi pemilih dengan berbagai modus,” pintanya.

Ketua KPU Sumut Mulia Banurea menjelaskan saat ini  terdapat 78 pasangan calon (paslon) yang menjadi peserta pilkada di 23 kabupaten/kota se Sumut. Dari 78 paslon tersebut, 19 paslon merupakan perseorangan dan 78 paslon berasal dari partai politik.

Dijelaskan Mulia, jumlah 78 paslon tersebut menurutnya berubah setelah ada penambahan 5 paslon sesuai dengan keputusan Panwaslih terkait guguatan. “Sebelumnya 73 paslon per tanggal 24 agustus.  Setelah ada gugatan dan putusan panwasli, ada tambahan 5 paslon yang tersebar di 5 daerah  yaitu Mandailing Natal, Simalungun, Humbahas, Tobasa dan Nisel,” ujar Mulia.

Menurut Mulia masih ada kemungkinan perubahan jumlah paslon peserta Pilkada serentak di Sumut mengingat masih adanya gugatan yang belum diputuskan. “Terkait keputusan sengketa benar atau tidak, kami akan tetap jalankan keputusan panwaslih sebagaimana aturan,” kata Mulia.

Sedangkan Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan menjelaskan hingga kini tinggal Kota Sibolga dan Simalungun yang alokasi anggaran APBD minim untuk panwaslih sehingga menghambat kinerja pengawasan. “Kota Sibolga, dari alokasi Rp 2,1 milyar, baru terealisasi Rp 300 juta. Demikian juga Simalungungun karena alasan kas daerah kosong, realisasi kegiatan panwaslih baru 30%,” terang Syafrida.