Erry : 2017 Utang Pemprovsu Selesai

Erry : 2017 Utang Pemprovsu Selesai

SKPD Dibebaskan Cari Uang ke Pusat

Medan, (Mimbar) - Pelaksana Tugas Gubernur Sumut (Plt Gubsu) Tengku Erry Nuradi memprediksi utang kepada kabupaten/kota sebesar Rp2,14 triliun akan selesai dalam dua tahun. Asumsinya, tiap tahun akan dialokasikan pembayaran Rp1 triliun.

Untuk pembayaran utang tersebut, kata Erry ketika berkunjung ke warkop Jurnalis di Medan, Jumat (4/9), harus ada komitmen antara eksekutif dan legislatif untuk membayarnya. Jika sudah ada komitmen, maka akan dialokasikan anggaran untuk pembayaran utang mulai tahun depan.

“Kalau sudah disepakati untuk alokasi bayar utang, maka anggaran yang ada tidak diganggu lagi untuk kepentingan lainnya. Kita harapkan ada komitmen untuk ini. Tidak bisa hanya dikatakan harus dibayar utang tapi yang lain juga diminta untuk alokasi lainnya,” jelas Erry seraya menambahkan, hal ini akan disampaikannya saat pengusulan APBD.

Dia mengungkapkan, posisi pendapatan Pemprovsu yang realistis hanya berkisar Rp8 triliun. Jumlah ini, sudah termasuk alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp2 triliun.

“Dana BOS itu hanya numpang lewat. Begitu masuk, kita salurkan. Kemudian, pengeluaran untuk gaji pegawai Rp1,1 triliun. Selanjutnya Rp1,5 triliun untuk alokasi dana bagi hasil (DBH) tahun berjalan yang harus disalurkan ke daerah,” katanya.

Setelah dikeluarkan pengeluaran itu, lanjutnya, dana yang tersisa hanya Rp3,4 triliun. Sementara, sesuai audit Pemprovsu ada utang ke daerah sebesar Rp2,14 triliun. Kalau dibayar sekaligus, maka tinggal Rp1 triliun lebih.

Dana ini sangat kecil untuk membiayai 50 lebih SKPD yang ada. Belum lagi, pengeluaran lainnya seperti hibah dan lainnya. Dia mencontohkan, anggaran untuk KONI Sumut yang memang harus dialokasikan.

“Kita paling sedikit se Sumatera yang mengalokasikan anggaran untuk KONI yakni hanya Rp6 miliar. Itupun untuk pelatda-pelatda. Sementara untuk Porwil dan pra PON tidak. Padahal, itu penting. Kalau tidak ikut pra PON, berarti kita tidak ikut PON,” jelasnya.

Walaupun begitu peliknya persoalan keuangan Pemprovsu, Erry mengaku optimis bisa menjalankan roda organisasi pemerintahan ini dengan baik. Salah satu upaya yang dilakukan dengan memberikan keleluasaan bagi SKPD yang ada untuk membangun jejaring ke pemerintah pusat. Artinya, SKPD diajak turut serta mencari tambahan keuangan untuk meningkatkan laju pembangunan di daerah ini.

“Tadi waktu rapat dengan SKPD saya katakan, silakan SKPD membangun jejaringan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan tambahan keuangan untuk peningkatan pembangunan di Sumatera Utara,” sebutnya.

Di lain pihak, Erry juga menekankan agar target pendapatan yang disampaikan ke legislatif tidak muluk-muluk. Sampaikan saja target secara realistis. Jangan dinaik-naikkan. Realistis, sesuai pendapatan namun bukan berarti Dispenda tidak mencari peluang yang lain.

“Kalau disampaikan target yang berlebihan itu sama dengan menjual cek kosong. Kita tidak mau jatuh ke lubang yang sama,” tegas Erry lagi.