DPR Sesalkan Kedatangan As-Sisi ke Indonesia
DPR Sesalkan Kedatangan As-Sisi ke Indonesia
Jakarta (3/9), (Mimbar) - Wakil Ketua Badan
Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR
RI) Rofi Munawar menyesalkan kedatangan Presiden Mesir Abdul Fatah As-sisi yang
hendak datang ke Indonesia atas inisiatif undangan dari Presiden Joko Widodo
(Jokowi). Selama ini Presiden As-Sisi memiliki catatan buruk dalam
demokrasi dengan melakukan kudeta dan melakukan tindak kekerasan terhadap
rakyatnya. Hal itu disampaikan Rofi menanggapi rencana kedatangan Presiden
Mesir As-Sisi ke Indonesia dalam rangkaian kunjungannya ke asia sejak Ahad
(30/8) hingga Sabtu (5/8).
"Presiden Jokowi harus mampu mendorong
Presiden Mesir As-Sisi agar menjalankan demokrasi prosedural dan menjunjung
tinggi nilai Hak Azasi Manusia," kata Rofi, di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Kamis (3/9).
Rofi menambahkan, Indonesia dapat memberikan
pesan besar kepada pemerintahan mesir, bahwa kepemimpinan dan kekuasaan
harus diperoleh dengan berpijak pada nilai-nilai demokrasi yang
menghormati Hak Azasi Manusia (HAM). "Dan juga berpijak pada partisipasi
publik dan kebebasan pers," ujar Rofi.
Perlu diketahui, lanjut Rofi, Presiden Mesir
As-Sisi, Ahad (16/8), menyetujui Undang-Undang (UU) antiterorisme yang
menginisiasi pembentukan pengadilan khusus dan memberikan perlindungan pada
aparat dalam memerangi kelompok perlawanan. Tak lama berselang, dua wartawan
Aljazirah menjadi korban pertama Undang-Undang Antiteror Mesir, Sabtu (29/8),
melalui sidang ulang. Baher Mohamed dan Mohamed Fahmy dihukum tiga tahun
penjara setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan menyebarkan berita bohong dan
membantu organisasi teroris.
"Presiden Jokowi harus mampu menangkap
pesan dan kegelisahan publik terkait kedatangan presiden As-Sisi. Karenanya,
pertemuan yang dilakukan harus mampu memposisikan indonesia sebagai negara yang
menentang kekerasan dalam meraih kekuasaan dan pengekangan dalam
kehidupan pers," tegas legislator PKS asal Jawa Timur itu.
Rofi mengingatkan, bahwa Presiden Jokowi tidak
bisa menafikan kondisi demokratisasi yang terjadi di Mesir selama ini, adanya
nilai-nilai yang dicederai oleh As-Sisi. Penerimaan ini, lanjut Rofi,
seakan-akan sama saja melegitimasi tindakan kekerasan dan pengekangan kehidupan
pers yang dilakukan oleh Assisi. Situasi seperti ini tentu saja harus menjadi
perhatian serius dan mampu menggugah sensitifitas pemerintah Indonesia agar
tidak menjadi preseden buruk dikemudian hari.
"As-Sisi memiliki banyak catatan
pelanggaran HAM selama hampir 2 tahun kepemimpinananya, hampir tak ada
inspirasi bagi kemanusiaan yang layak dikedepankan. Saatnya dalam konteks ini
Presiden Jokowi memberikan keteladanan dan mempromosikan demokrasi di Indonesia
yang damai," pungkas Rofi.
Sebelumnya diketahui, Sekretaris Jenderal
(Sekjen) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki moon mengekspresikan penyesalan
yang mendalam atas keputusan menjatuhkan hukuman dua wartawan Aljazirah menjadi
korban karena dianggap menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan kehendak
pemerintah mesir.
Comments
Post a Comment