Wagub Ajak Stakeholder Dorong Peningkatan Ekspor Sumut

Wagub Ajak Stakeholder Dorong Peningkatan Ekspor Sumut

Medan (Mimbar) - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengajak stakeholder dan pelaku usaha untuk mendorong peningkatan eksport import. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut sendiri, memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dan masyarakat dalam mendapatkan ijin usaha.

Imbauan tersebut disampaikan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi dalam acara Coffe Morning dan diskusi bersama stakeholder, pelaku usaha, perwakilan BUMN, pihak perbankan di lantai 9 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut Aceh, Jl Balai Kota Medan, Rabu (3/3/2015).

Hadir dalam acara itu Kepala Kantor Perwakilan Bank BI Sumut Aceh Difi A Johansyah, Konsul India Bahsir Ahmad, General Manager Angkasapura II Jaya Sirait, Anggotaa DPRD Kota Medan Adil Freddy Haberham, Direksi Pelindo I Cabang Belawan, Kepala Karantina Belawan Isworo Hadi, Kepala Otoritas Bandara Kualanamu, Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan, Kepala Badan Penanaman Modan dan Promosi (BPMP) Sumut Purnama Dewi, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ((BPPT) Sumut Dr Sarmadan Hasibuan SH MM, sejumlah pengusaha Sumut dan India.

Dalam kesempatan itu, Erry mengatakan, Sumut memiliki banyak potensi yang belum dimaksimalkan seperti hasil pertanian, perkebunan, kerajinan dan produk industri kreatif lainnya. Demikian juga dengan kekayaan alam berupa gas, energi dan sumber pembangkit listrik.

Semua potensi tersebut didukung oleh keberadaan Kualanamo International Airport (KNIA), Pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung yang beberapa waktu lalu telah melakukan groundbreaking oleh Presiden RI Joko Widodo.  Tidak hanya akses, Sumut juga memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke di Kabupaten Simalungun sebagai kawasan industri.

“Potensi ini belum dimaksimalkan dengan baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut, baik dari sisi ekspor maupun import. Dalam menyambut era Masyarakat Ekonomi ASEAN, mari kita maksimalkan potensi yang ada. Tidak hanya sekadar dapat bersaing, tetapi Indonesia harus unggul, setidaknya di negara sendiri,” ujar Erry.

Sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), Pemprov Sumut melalui BPPT memberikan layanan kemudahan kepada pelaku usaha dan masyarakat luas dalam mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan ijin lainnya.

“BPPT Sumut saat ini dapat melayani 70 ijin dan 7 non ijin. Semuanya diberikan secara gratis kepada pelaku usaha dan masyarakat. Manfaatkan layanan ini dengan baik demi mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut,” sebut Erry.

Seiring dengan adanya kemudahan mendapatkan izin usaha, Erry mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguasaan teknologi, kemampuan menyerap informasi.

“Saya juga menyadari, selain kendala SDM, kita juga masih mengalami masalah permodalan dan keterbatasan kemampuan dalam menembus pasar. Kendala ini harus mendapatkan solusi agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan baik, termasuk eksprtir dan importir Sumut,”sebut Erry.

Lebih lanjut Erry mengatakan, Pemerintah pusat saat ini fokus dalam memaksimalkan potensi energy, maritim dan pangan dengan membangun sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukungnya.

“Sektor itu merupakan peluang bagi pelaku usaha di Sumut. Untuk itu, pelaku usaha harus menyesuaikan dengan target pencapaian yang telah dicanangkan Pemerintah Jokowi-JK,”ajak Erry.

Sementara Ketua Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia, Khairul Mahali mengatakan, pertemuan dan diskusi dengan melibatkan berbagai pihak sangat dibutuhkan guna menggali masukan, saran dan terobosan cerdas antara regulator, fasilitator dan operator selaku pelaku usaha

“Tentu pertemuan tidak hanya sekadar silaturahmi, tetapi juga menguatkan komitmen masing-masing pihak untuk tetap saling dukung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut,” ucap Mahali.

Selain itu, Mahali juga berharap Kabupaten/Kota di Sumut memiliki sedikitnya satu industri unggulan di daerah masing-masing.

“Produk unggulan tersebut akan menjadi sector industry yang menguatkan suatu daerah dari persaingan ketat di era Masyarakat Ekonomi ASEAN,” ujar Mahali.

Keberadaan KEK Sei Mangke, sebut Mahali, layaknya menjadi pusat industry terbesar di Asia Tenggara karena didukung oleh georafis yang strategis, ketersediaan lahan untuk pengembangan dan memiliki akses yang mudah, baik darat, laut dan udara.

“Kita sangat sepakat jika KEK Sei Mangke tidak menghasilkan produk dalam bentuk bahan baku atau setengah jadi. KEK Sei Mangke didorong menjadi kawasan yang memproduksi barang siap pakai,” ujar Mahali.

Peluang itu semakin terbuka luas, setelah BPPT Sumut memudahkan untuk mendapatkan izin usaha hanya dengan satu hari. Dengan adanya program layanan mudah ini, layaknya pertumbuhan usaha semakin subur di Sumut.

“BPPT Sumut ini dpat menjadi acuan nasional dalam proses perijinan,” kata Mahali.