Sikapi Keputusan MK Soal Pilpres Besok Dengan Jiwa Besar

Komponen Strategis Sumut Serukan :
Sikapi Keputusan MK Soal Pilpres Besok dengan Jiwa Besar

Medan (Mimbar) - Tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang masih berjalan hingga 21 Agustus 2014 besok, dengan mendengarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) semoga tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat khususnya di Sumut.

Demikian salah satu poin penting yang terungkap dari komponen strategis Sumut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di Hotel Grand Serella Medan, Selasa (19/8).

Rakor yang dibuka Wagubsu Ir HT Erry Nuradi MSi dihadiri Dirjen Kesbangpol Kemendagri H Tanri Balilamo, Deputi I Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Mayjen TNI Agus Surya Bakti, Kapoldasu Irjen Pol Drs Syarief Gunawan, Kasdam I/BB Brigjen TNI Cucu Somantri, Kajatisu, Kabinda Sumut dan lainnya selaku narasumber.
     
"Kita sangat mengharapkan apapun keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi agar tidak mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat khususnya di Sumut," harap Wagubsu.

Rapat koordinasi ini berlangsung sangat kualitatif yang intinya koordinasi strategis bersama Kominda, FKDM, FKUB, FPK, FPB dan FKPT Provinsi Sumut dengan jajaran Kesbangpol Linmas Kabupaten/Kota se-Sumut serta Kasi Intel Korem, Pasi Intel Kodim, Kasat Intel Polres Se-Sumut, Kasi Intel Kejari Kab/Kota, Para Pejabat Struktural Eselon II dan IV di lingkungan Bakesbangpolinmas.

Wagub mengatakan teringat akan kegiatan yang sama pada Tahun 2012 lalu yang mengambil momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)a Sumut. Namun, pada saat ini dengan acara yang sama topik pembahasan tetap pada Pemilihan namun yakni Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.

"Pada Tahun 2012 lalu, kita bahas tentang Pilgub. Dan sekarang kita bahas Pilpres artinya Badan Kesbangpolinmas tetap aktif dalam mengupdate info yang berkembang di Sumut Khususnya dan Nasional Umumnya," jelasnya.

Provinsi Sumut, lanjutnya adalah daerah yg katanya rawan terhadap konflik pasca Pilpres, tapi masyarakat sudah memiliki pemikiran yang dewasa sehingga tidak terlalu ikut campur dalam urusan politik, dan hal itu menunjukkan bahwa Sumut dalam keadaan kondusif.

"Kita patut bersyukur karena memiliki masyarakat yang pemikirannya dewasa sehingga suasana di Medan Sumatera Utara sampai saat ini tetap kondusif," tukasnya.

Untuk itu, lanjutnya, sebagai aparatur negara maupun utusan dari masyarakat marilah bersama-sama menjaga kondusifitas dengan memberikan informasi yang akuray dan tidak berdampak pada perpecahan di masyarakat.

"Sebagai masyarakat Sumut yang Heterogen, bisa sangat mudah terpecah-belah apabila kita (aparatur negara) tidak arif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan, untuk itu marilah kita bersama-sama memberikan informasi yang baik kepada masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, panitia penyelenggara Kepala Badan Kesbang Polinmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP menjelaskan, Sumut layak menjadi tolak ukur dalam keharmonisan bagi beberapa lain di Indonesia. Karena, meskipun berlainan etnis, namun kekondusifan dapat terjaga.

Di sisi lain, katanya, perkembangan dialektika politik kehidupan berbangsa dan benegara memilik konsekuensi logis terhadap penyelenggaraan Pemerintah.

Dalam hal ini, Pemprovsu telah membentuk FKDM, FKUB, FPK, FPB dan FKPT. Disamping juga telah membentuk Tim terpadu penangulangan gangguan keamanan dalam negeri, perkembangan politik dan puldasis. Sedangan untuk FKDM daerah yang belum membentuk yaitu, kota Medan, Sibolga, Nias, Nias Selatan, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Dairi, Hubang Hasudutan dan Batubara.

"Badan Kesbangpolinmas sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan kebijakan daerah dalam melindungi masyarakat dibidang kesatuan bangsa dan politik, guna mengimplementasikan konsep harmonis demokrasi,"tambahnya.

Lanjut Sofyan, adapun maksud dan tujuannya guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparat pemerintaha daerah, khususnya dalam lingkungan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Disamping, memahami peraturan dan perundang-undangan tentang tugas pokok dan fungsi Kesbangpolinmas. Serta, menampung masukan dan ide terkait penyelenggaraan pemerintah bidang Kesbangpolinmas.


Usai memberikan sambutannya, Rakordapun dilanjutkan dengan pemberian cendera mata serta mengundang narasumber seperti Dirjen Kesbang Pol Kemendagri Bapak Tanri Balilamo, Deputi I BNPT RI Mayjen TNI Agus Surya Bakti, Kejatisu, Kepala BNN Provsu dan Dosen Fisip Universitas Sumatera Utara (USU) DR Warjio MA.

Comments

Popular posts from this blog

Bagian Proyek Jalan Rp 2,7 T di Paluta dan Palas Start Bulan Ini

EDY RAHMAYADI MINTA MAAF SOAL PERNYATAAN MAJU LAGI PILGUBSU

Hendri CH Bangun Terpilih Jadi Ketua Umum PWI Periode 2023-2028 di Kongres XXV di Bandung