Ranperda Tata Ruang Wilayah Sumut Terganjal Kepmen Kawasan Hutan

-


Ranperda Tata Ruang Wilayah Sumut Terganjal Kepmen Kawasan Hutan

Medan (Mimbar) - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) belum bisa finalisasi karena masih terganjal masalah Penunjukan Kawasan Hutan di provinsi ini.

"Ya, sampai saat ini kita masih menunggu keputusan yang baru dari Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Sumut," ujar Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM menjawab wartawan di Medan, Rabu (13/8).

Didampingi Kepala Bappeda Sumut DR H M Arsyad Lubis MM dan Sekretaris Bappeda Drs M Ismael P Sinaga MSi, Sekdaprovsu menjelaskan untuk mengatasi itu pihaknya sudah menyurati Menteri Kehutanan RI perihal permohonan percepatan penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumut yang baru, yakni pada Januari 2014 lalu dan pada Agustus ini kembali mengirimkan suratnya lagi.

Sekdaprovsu mengakui bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 650-1650 Tahun 2014 tentang Evaluasi Ranperda RTRW Provinsi Sumut Tahun 2014-2034 telah terbit.

Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri RI tersebut mengamanatkan agar Rencana Pola Ruang pada Raperda RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2034 mempedomani Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara.

Namun masalahnya lanjut Sekdaprovsu di sisi lain telah ditetapkan pula putusan Mahkamah Agung Nomor 47/P/HUM/2011 tanggal 23 Desember, yang menyatakan bahwa Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.

Dalam hal ini Mahkamah Agung. memerintahkan Menteri Kehutanan RI untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara serta menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan yang baru tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara.

Terkait dengan hal tersebut, lanjut Sekdaprovsu maka finalisasi Raperda RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2034 tetap menunggu diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan RI yang baru tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara.

Berkenaan dengan hal tersebut oada Januari lalu telah disampaikan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 533/165/2012 Tanggal 10 Januari 2013 terkait permohonan percepatan penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan RI tentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara yang baru.

Kemudian Sekdaprovsu pada Agustus ini melalui surat menyampaikan kembali permohonan percepatan penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan yang baru tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Produksi Sumatera Utara dimaksud.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bagian Proyek Jalan Rp 2,7 T di Paluta dan Palas Start Bulan Ini

-
Image
        Bagian Proyek Jalan Rp 2,7 T di Paluta dan Palas Start Bulan Ini dikerjakan sebagaimana diberitakan media siberindo.co secara rinci. Berikut teks beritanya : Medan - Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan untuk kepentingan strategis daerah Propinsi Sumatera Utara (Sumut) atau dikenal sebagai proyek multi years Rp 2,7 triliun terus dikebut untuk mengejar target yang direncanakan.          Khusus untuk wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dan Kabupaten Padang Lawas (Palas) yang berada di bawah UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Gunung Tua mulai start bulan Juni ini.       Hal itu dikemukakan Plt Kadis PUPR Sumut Ir Marlindo Harahap kepada wartawan di Medan Minggu (4/6) seraya menjelaskan action plan pelaksanaan pekerjaan dimaksud mudah-mudahan dapat dilaksanakan sesuai schedule yang sudah direncanakan.        Dijelaskan sesuai dengan action plan penyedia jasa Waskita - SMJ - Utama KSO, Asphalt Mixing Plant (AMP) yang berfungsi untuk memproduksi
Read more

EDY RAHMAYADI MINTA MAAF SOAL PERNYATAAN MAJU LAGI PILGUBSU

-
Image
        Gubsu Edy Rahmayadi minta maaf atas pernyataannya maju lagi di Pemilihan Gubernur Sumut 2024 sebagaimana diberitakan media siberindo.co       Berikut kutipan teks berita dimaksud :        Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi meminta maaf kepada rakyat Sumatera Utara  atas pernyataannya maju lagi untuk periode kedua atau ‘incumbent’ menjadi kandidat gubernur di Pilkada Sumut 2024.       “Saya minta maaf kepada rakyat Sumatera Utara. Seharusnya secara etika saya belum itu (menyatakan sikap - red), karena saya masih gubernur hingga 5 September 2023. Jadi kemarin itu saya emosional menyatakan maju lagi secara pribadi,” akunya kepada wartawan di Medan, Rabu (31/5).      Edy mengakui dirinya tidak bisa dilepaskan selaku Edy Rahmayadi dan gubernur. Oleh sebab itu dia minta maaf. Namun nanti setelah 6 September baru lah itu merupakan hak prerogatifnya menyatakan sikap politik untuk maju lagi.       “Untuk itu saya minta maaf. Tapi karena sudah terbuka dan itu janji politik say
Read more

Hendri CH Bangun Terpilih Jadi Ketua Umum PWI Periode 2023-2028 di Kongres XXV di Bandung

-
Image
Bandung – Mantan Sekjen PWI dua periode Hendri CH Bangun terpilih menjadi Ketua PWI periode 2023-2028  di  Kongres PWI XXV  di Bandung yang berakhir Selasa 26/9/2023/ dini hari.        Hendri CH Bangun pada pemungutan suara dengan voting tertutup itu memperoleh 47 suara. Sedangkan calon petahana Atal S Depari meraih 41 suara.        Wakil Sektetaris PWI Sumut Julia N Tarigan ketika dihubungi menjelaskan hal itu.       Dikemukakan pemilihan berlangsung demokratis pada putaran pertama terdapat tiga calon  yang maju yakni Zulmansyah, Hendri CH Bangun dan Atal S Depari. Sesuai dengan Tata tertib pemilihan Ketua PWI bila putaran pertama tidak ada calon yang melebihi 50 persen plus satu suara,  maka di lakukan pemilihan kedua. Dalam putaran pertama dari 88 suara yang diperebutkan tidak satupun calon melebihi 50 persen plus satu. Di mana Zulmansyah meraih 9 suara, Hendri CH Bangun 39 suara dan Atal Depari meraih 40 suara. Berdasarkan hasil itu maka dua suara terbanyak berhak mengikuti putaran
Read more