Sumut Pionir Kedaulatan Pangan Wilayah Sumatera

Para narasumber pada dialog kebangsaan yakni Ketua Umum DPP Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, Guru Besar Pertanian USU Prof Dr Ir Abdul Rauf MP dan Kadis Pertanian Sumut Ir HM Roem.

Sumut Pionir Kedaulatan Pangan Wilayah Sumatera

Medan (Mimbar) - Propinsi Sumatera Utara (Sumut) sesungguhnya merupakan pionir kedaulatan pangan wilayah Sumatera, apalagi jika masalah pertanahan dan konflik agraria terkait areal pangan bisa diselesaikan.

Demikian salah satu kesimpulan Dialog Kebangsaan bertema Membangun Kemandirian dalam Memperkokoh NKRI yang digelar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut di Kosek Hanudnas III di Medan, Rabu (17/2) yang dibuka Wagubsu H T Erry Nuradi.

Narasumber pada dialog dengan moderator Drs H Eddy Syofian MAP yakni Ketua Umum DPP Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, Guru Besar Pertanian USU Prof Dr Ir Abdul Rauf MP dan Kadis Pertanian Sumut Ir HM Roem.

Hadir Kapoldasu Irjen Pol Eko Hadi Sutejo, Kajatisu M Yusni SH, Kasdam I/BB Brigjen TNI Cucu Sumantri, Pangkosek Hanudnas III Marsma Supriyanto, Dan Lantamal I Belawan Laksmana Pertama TNI Prambudi, Kepala BINDA Sumut Brigjen TNI Tumino Hadi, Dan Lanud Kol Pnb Rico Siahaan, Plh Sekdaprovsu Hj Sabrina dan lainnya.

Wagubsu HT Erry Nuradi mengemukakan Indonesia telah memprogramkan swasembada pangan. Semoga dalam 3-4 tahun ke. depan swasembada tersebut dapat terwujud. Untuk hal tersebut diperlukan sebuah rencana aksi secara terpadu hingga ke daerah dan di tingkat petani sehingga kedaulatan pangan dapat tercapai. 

Kedaulatan pangan sesungguhnya akan sangat mempengaruhi ketahanan nasional, dan ketahanan nasional merupakan bagian yang penting dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ujarnya.

Ketua Umum DPP Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengemukakan di tengah permasalahan dan konflik agraria yang relatif masih tinggi di Sumut sekarang ini saja pun Sumut unggul dalam pencapaian pangan.

Oleh sebab itu dia yakin Sumut menjadi pioner di wilayah Sumatera dengan prasyarat utama konflik agraria diperkecil hingga selesai sehingga jelas mana tanah negara yang diprioritaskan untuk pangan.

"Kita akui angka ketidakadilan dalam penguasaan tanah masih tinggi antara lain 56 persen rakyat di pedesaan hanya menguasai 0,5 hektar tanah. Pemanfaatan lahan kosong terutama di pantai barat juga harus diperjelas," ujarnya.

Para narasumber dan peserta dialog umumnya juga memberi apresiasi kepada Kodam I/BB yang telah ikut serta secara aktif mengembangkan lahan pertanian sehingga dari dialog tersimpul Sumut siap mendukung program Presiden IR Joko Widodo bahwa Indonesia berdaulat pangan.

Kadis Pertanian Sumut Ir HM Roem memaparkan sawah irigasi di Sumut tahun 2013 tercatat 281.155 hektar, lahan pertanian bukan sawah 1.192.141 hektar dan ladan/ huma 331.629 hektar.

Posisi produksi komoditas tanaman pangan Sumut terutama padi tahun 2013 berada di peringkat lima nasional dengan kontribusi terhadap nasional sebesar 5,23 persen dengan produksi 3.727.250 ton. Jagung juga peringkat 5 nasional dengan produksi 3.727.250 ton, ubi kayu juga peringkat 5 nasional bersama ubi jalar dengan produksi 1.518.221 ton dan 116.671 ton.

Target dan sasaran tahun 2015 padi panen 748.755 hektar dengan produksi 4.155.590 ton, jagung panen 230.206 hektar dengan produksi 1.309.912 ton, ubi kayu panen 46.139 hektar dengan produksi 1.519.930 ton dan ubi jalar panen 11.621 hektar dengan produksi 152.625 ton. 

Dari dialog terungkap permasalahan ketahanan pangan ke depan yang perlu diantisipasi antara lain ketersediaan air irigasi, sempitnya lahan petani, alih fungsi lahan, pemenuhan pupuk petani, berkurangnya tenaga kerja pertanian dan minimnya penyuluh pertanian.

Menurut Henry membangun kedaulatan pangan ada 16 lembaga dan instansi yang harus berkoordinasi dan bersinerji sehingga perlu peran pimpinan daerah untuk menggerakkan instansi tersebut agar Sumut bisa menjaga kedaulatan pangan dan menjadi pelopor kedaulatan pangan nasional. 

Dari dialog ini disimpulkan juga antara lain petani agar tidak meninggalkan profesi, pemerintah harus segera mengeluarkan Perda penghentian alih fungsi lahan, aparat keamanan lebih intens mengawasi distribusi pupuk dan kebutuhan petani lainnya dan untuk mengurangi konsumsi beras yang Sumut cukup tinggi secara nasional harus dikembangkan aneka ragam pangam seperti manggadong.