Pengunjukrasa Desak Gubsu Ganti Kadisdik

Pengunjukrasa Desak Gubsu Ganti Kadisdik

Medan (Mimbar) - Pendidikan adalah suatu lembaga yang didalamnya terdapat proses belajar dan mengajar dalam mendewasakan tata laku seseorang ke arah positip. 

Berbagai upayapun dilakukan pemerintah agar setiap anak bangsa dapat ikut serta memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan pembukaan UUD 1945 tentang mencerdaskan kehidupan anak bangsa.

Hal itu diutarakan Ketua Umum Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM) Anwar Saputra Sipahutar didampingi kordinator aksi Eka Armada DS bersama puluhan massanya didepan pintu masuk kantor Gubernur Sumut, Jl. Diponegoro Medan, Kamis (15/1).

Melalui program wajib belajar 12 Tahun, lanjutnya, itulah yang menjadi diharapkan dapat mencerdaskan rakyat Sumut sesuai dengan visi Gubsu Gatot Pujo Nugroho.

"Namun, kenyataannya fenomena pendidikan di Sumut dinilai belum sesuai harapan dan ekspektasi publik yang diperkuat dengan tidak maksimalnya infrastruktur pendidikan mulai dari ruang belajar hingga mutu pengajar yang tidak memenuhi mutu standard," tegasnya.

Harapan masyarakat, tambahnya, untuk mengatasi persoalan pendidikan di Sumut seakan sirna ketika Gubsu Gatot mengangkat Drs Masri M.Si sebagai Kadis Pendidikan Provsu karena dianggap cacat moral. 

"Harapan masyarakat sirna ketika Masri menjabat Kadisdik dengan beredarnya foto mesranya yang mencerminkan sikap tidak berpendidikan," tegasnya.

Untuk itu, tambahnya lagi, JMM mendesak Gubsu Gatot Pujo Nugroho agar segera memberhentikan Masri sebagai Kadis Pendidikan Provsu karena diduga melakukan perbuatan asusila dengan wanita yang bukan istrinya, hal itu jelas mencoreng dunia pendidikan.

"Gubsu harus mencopot jabatan Masri dari Kadisdik karena telah mencoreng nama baik dunia pendidikan dengan perbuatan asusila terhadap wanita yang bukan muhrimnya, dan ini tidak sesuai dengan visi Gubsu terhadap perkembangan dunia pendidikan" pintanya.

Selain itu, mereka juga meminta Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk memberikan sanksi dan kepada DPRD Sumut agar meminta pertanggungjawaban kinerja Masri.

"DPRD Sumut harus desak Gubsu agar mencopot jabatan Masri dan meminta pertanggungjawaban atas kinerjanya, serta Baperjakat harus merekomendasikan pemberian sanksi terhadapnya," pungkasnya.