Belum Bayar BDB Rp 2,5 M ke Pemkab Dairi, Tokoh dan Masyarakat Pakpak Mengamuk di Kantor Gubsu

Mantan anggota DPRDSU Richard Lingga,  Ketua Dewan Pembina Lembaga Kebudayaan Pakpak Raja Usman Efendy Jafa, Benny Butarbutar (Pemborong), Ruslan Brutu Sekjend Lembaga Kebudayaan Pakpak mewakili penguris Lembaga Kebudayaan Pakpak dan sejumlah masyarakat Pakpak lainnya mendatangi Kantor Gubsu, Jumat (9/1). Dengan suara keras mereka  menunjukan foto-foto proyek yang selesai dibangun dan  menanyakannya kapan Pemprovsu bisa membayarkan proyek-proyak tersebut.

Belum Bayar BDB Rp 2,5 M ke Pemkab Dairi,

Tokoh dan Masyarakat Pakpak Mengamuk di Kantor Gubsu

Medan (Mimbar) - Akibat belum adanya membayar BKP (Bantuan Keuangan Provinsi) atau yang dulu dikenal BDB (Bantuan Daerah Bawahan) dari Pemprovsu sebesar 2.559.721.600 ditampung di APBD TA. 2014 kepada Pemkab Dairi, puluhan tokoh adat dan masyarakat Pakpak marah-marah di lantai 8 kantor Gubsu, Jumat (9/1).

Kemarahan mereka terjadi di kantor Gubsu karena Pemprovsu belum bisa memastikan pembayaran BKP (Bantuan Keuangan Provinsi)  dari Pemprovsu Rp 2.559.721.600 ditampung di APBD TA. 2014 kepada Pemkab Dairi tahun ini.

Sehingga membuat proyek pembangunan gedung Lembaga Kebudayaan Pakpak tidak selesai dibangun. Bahkan jalan menuju gereja terancam disegel pemborong karena belum dibayar  Pemprovsu. Mereka juga mencari Gubsu Gatot Pujo Nugroho saat itu  untuk menagih janjinya saat di kampanye di Dairi saat mencalonkan diri menjadi Gubsu.

"Gatot saat itu berjanji akan membangun gedung Lembaga Kebudayaan Pakpak di Dairi jika terpilih jadi Gubsu. Memang dilakukan pembangunan, tapi dananya belum dibayar, bagaimana bisa selesai pembangunanya," kata Ruslan Brutu Sekjend Lembaga Kebudayaan Pakpak mewakili pengurus Lembaga Kebudayaan Pakpak kepada wartawan saat itu.

Dalam kesempatan itu hadir mendampingi mantan anggota DPRDSU Richard Lingga, Ketua Dewan Pembina Lembaga Kebudayaan Pakpak Raja Usman Efendy Jafa, Benny Butarbutar (Pemborong), dan sejumlah masyarakat Pakpak lainnya, lengkap dengan pakai baju adat. 

Setelah mencari Gubsu mulai dari lantai 1 sampai lantai 8, dan di lantai 8, mereka bertemu Kepala Biro Keuangan Pemprovsu Ahmad Fuad, Plt Sekdaprovsu Hasiolan Silaen dan pejabat Pemprovsu lainnya. Saat bertemu mereka langsung menanyakan pembayaran BDB tersebut kepada Ahmad Fuad, kapan bisa dilunasi. Namun Ahmad Fuad lagi-lagi tidak bisa memberikan kepastian terkait pembayaran BDB tersebut. "Kita sampaikan dulu kepada Gubsu," kata Fuad.

Dengan jawaban Fuad itu, dan tidak bisa memberikan kepastian  terkait pembayaran utang itu, mereka pun sempat menahannya  tidak boleh turun dari lantai 8, sebelum bisa memberikan kepastian kepada mereka, kapan Pemprovsu bisa melunasi BDB tersebut. Setelah Hasiolan Silaen melakukan mediasi dengan mantan anggota DPRDSU Richard Lingga, Ahmad Fuad dan tokoh adat Dairi lainnya, kemarahan mereka pun reda.

Apalagi Ahmad Fuad berjanji akan melakukan pertemuan lanjutan dengan mereka Rabu mendatang di Kantor Gubsu, terkait pembayaran utang  tersebut. Setelah itu, Ahmad Fuad pun bisa turun dari lantai 8 menuju ruangannya untuk bekerja di lantai 2 kantor Gubsu.

Menurut Richard Lingga,  dirinya ikut dalam rombongan itu sebagai mantan anggota DPRDSU  memfasilitasi tokoh adat Pakpak, masyarakat dan kontraktor di Dairi untuk menanyakan pembayaran BDB itu. "Saya mengetahui seluk beluk permasalahan ini, termasuk anggarannya di DPRDSU saat  menjabat anggota DPRDSU  Makanya saya diminta mereka bersama-sama menanyakan ini kepada Gubsu," paparnya.

Dia menjelaskan, tahun 2012, DPRDSU menganggarkan BDB untuk pembangunan gereja, jalan dan lainnya di  tahun anggaran 2013. "Salah satunya pembangunan gedung Lembaga Kebudayan Pakpak dengan dana hampir Rp 1 miliar, juga ada pembangunan jalan, tembok penahan dan pembangunan parkir Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) dianggarkan Rp 200 juta. Disamping itu juga ada pengadaan buku, pengadaan alat peraga unuk Paud sekira Rp 900 juta, pembangunan penataan kota Rp 300 juta, dan  lanjutan pembangunan gedung KNPI Rp 200 jutan denga totalnya lebih kurang Rp 2,5 miliar," paparnya.

Jadi, lanjutnya, tiba-tiba ada rasionalisasi yang dilksanakan oleh Pemprovsu 2013 lalu. "Jadi surat rasionalisasi itu sebenarnya terlambat datang, sedangkan pengerjaan proyeknya  melalui tender sudah dilaksanakan Kabupten Dairi. Tanpa koordinasi dengan kabupaten Dairi, Pemprovsu tiba-tiba melakukan rasionalisasi, (menghapus) semua proyek diatas," katanya.

Karenanya, katanya, mereka mempertanyakan itu kepada Gubsu, khususnya Pemprovsu.  "Jadi ini kita tuntut ini, termasuk realisasi pembayarannya, yang sudah dua tahun lamanya. Bahkan pembangunan gedung Lembaga kebudayan Pakpak  itu jadi gantung akibat belum dibayar.

Hal ini nantinya, lanjut dia,  akan menjadi bahan pembicaraaan di Sumut, bahkan pusat. "Disitulah kekecewaan kita, makanya kita datang meminta Pemprovsu segera membayar kegiatan proyek pembangunan ini. Kami mau jumpa langsung Gubsu untuk menangih dan mempertanyakan  janjinya ini. Apakah dibayar atau tidak, kalau tidak dibayar, biar tau kami langkah selanjutnya, atau menindaklanjutinya kepada ranah hukum," paparnya.

Ruslan Brutu juga menyampaikan rasa kecewanya kepada Pemprovsu atas tertekendalanya pembayaran pembangunan gedung Lembaga Kebudayaan Pakpak tersebut.

Dia mengatakan, dengan dibangunnya gedung itu, maka kebudayaan program-program untuk memajukan budaya Pakpak bisa terlaksana nantinya. Sebab selama ini masih banyak belum kenal budaya Pakpak. "Kami minta agar Gubsu jangan pilihkasih dalam hal pembngunaan gedung atau rumah adat di Sumut. Sementara baru kali ini kami dari masyarakat Pakpak meminta pembangunan gedung Lembaga Kebudayaan Pakpak dari Pemprovsu, itupun distop dengan alasan rasionalisasi dan alasan lainnya," ucapnya.

Dia mengatakan, pembangunan gedung itu juga merupakan janji Gatot saat kampanye di Dairi. "Makanya kami mengharapkan agar proyek pembangunn gedung Lembaga Kebudayaan Pakpak itu dapat segera dibayarkan dan  pembangunannya bisa diselesaikan. Kalau tidak dibayar, kami akan melanjutkannya ke ranah hukum," katanya.

Sementara Benny Butarbutar, kontraktor yang mengerjakan pembangunan jalan gereja mengatakan hal yang sama kepada Pemprovsu. Dirinya sangat kecewa dengan Pemprovsu yang belum membayar atas selesainya pembangunan jalan gereja di Dairi. "Pembangunannya itu awal 2013 diajukan dan 2013 itu juga kita kerjakan sampai selesai. Ternyata diakhir tahun 2013, tidak dibayar oleh Pemprovsu. Walaupun demikian, kita masih memberikan tenggang waktu kepada Pemprovsu untuk melakukan pelunasan. Tapi hingga Desember 2014 belum juga ada tanda-tanda pelunasan," paparnya, seraya menuturkan dirinya diteror oleh orang karena belum melunasi utang-utangnya kepada orang-orang yang meminjamkannya uang.

Sementara itu Kepala Biro Keuangan Pemprovsu Ahmad Fuad berjanji akan membicarakan ini dan Rabu mendatang akan melakukan pertemuan lanjutan dengan pihak Ketua Dewan Pembina Lembaga Kebudayaan Pakpak Raja Usman Efendy Jafa, Benny Butarbutar (Pemborong), dan lainnya. Setelah itu, mereka pun membubarkan diri.