Sekda : Humas Pemerintah Bukan Pelengkap

Wartawan dan Humas Bahas Penguatan Peran Humas Pemrintah di Era Digital

Sekda : Humas Pemerintah Bukan Pelengkap

Medan, (Mimbar) - Keberadaan humas selama ini di jajaran pemerintahan bukanlah sebagai struktur pelengkap, melainkan harus menjadi instansi yang mampu memberikan masukan terhadap pengambilan kebijakan oleh pemimpin daerah. Oleh karenanya, sumber daya manusia (SDM) harus memiliki kapabilitas juga kompetensi.

“SDM humas memang haruslah memiliki SDM yang komunikatif, lincah juga flexible sehingga dapat mengolah informasi yang tujuannya dapat membangun opini agar masyarakat berpandangan positif kepada kinerja pemerintah,” terang Sekdaprovsu, Hasban Ritonga dalam Group Discussion tentang isu-isu aktual kebijakan Pemprovsu dengan Media Massa tahun 2016, bertema penguatan peran kehumasan Pemprovsu di era digital, Jumat (30/12).

Hasban sangat mengapresiasi kegiatan FGD yang bertujuan untuk mendapatkan masukan agar humas Pemprovsu ke depan bisa lebih baik.  Apalagi memang diakui Hasban, kalau saat ini humas Pemprovsu masih dijabat oleh Kasubag dengan pangkat eselon IV, namun disebutkannya untuk tahun 2017 mendatang, Humas Pemprovsu akan berubah menjadi Kabiro Humas yang nantinya kepala bironya akan dijabat oleh pejabat eselon II.

“Beberapa hari lagi humas ini sudah menjadi Biro dan yang menjabat kepala bironya adalah pejabat yang eselonnya naik, maka kita harap SDM nya bisa semakin baik dan mampu berkomunikasi dengan baik kepada semua lini,” kata Hasban.  

Sebelumnya Kasubag Humas Pemprovsu, Harvina Zuhra mengatakan, kegiatan yang melibatkan jurnalis cetak maupun elektronik yang selama ini bertugas di jajaran Pemprovsu ini bertujuan untuk mendapatkan masukan sebagai upaya perbaikan peranan humas Pemprovsu ke depan.

“Kegiatan ini kita lakukan agar kita mendapatkan apa yang mampu dilakukan oleh biro Humas Pemprovsu ke depan. Saat ini untuk struktur baru sudah kita siapkan namun untuk program humas terutama di era digital inilah yang perlu sekali masukan dari beragai pihak,” terangnya.

Sementara itu,  Kepala Pusat Informasi dan Kerjasama Universitas Medan Area, Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar menilai kalau peran humas di pemerintahan itu masih sekadar pelengkap dalam bagian protokoler sehingga perannnya masih belum maksimal.

“Harusnya tidak seperti ini tapi humas harus bisa menjadi instansi rujukan dalam pengembilan keputusan bagi pemimpin daerah,” ujar Nina.

Dikatakan Nina, untuk menciptakan humas yang professional di pemerintahan, tentunya dibutuhkan SDM yang sesuai dengan kompetensinya yakni sosok yang the right man and the right place. Apalagi, humas itu juga harus memiliki sertifikasi preofesi sesuai dengan Keputusan Menteri No.39/MEN/II/2008 tentang penetapan standar kompetensi kerja humas. Sebab, menurut dia peranan humas itu begitu penting untuk menciptakan branding Pemprovsu.

“Pemprovsunya bisa baik kalau humasnya professional, sebab peran humas ini juga harus membuat branding Pemprovsu itu baik,” jelas Wakil Koordinator bidang pendidikan dan pelitian bidang kehumasan di Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) DPC Medan ini.

Untuk menjadikan humas pemerintah yang professional, maka mindset humas yang selama ini selalu berada di belakang layar harus diubah, jika selama ini humas masih pasif maka harus diubah menjadi reaktif. Selain itu harus mampu membangun komunikasi dua arah di dalam jajaran pemerintah juga dengan media massa, mitra juga masyarakat luas. “Intinya humas itu harus menyampaikan apa yang benar, dan menyampaikan apa yang tidak benar dengan cara yang benar,” papar Nina.

Nina juga menyebutkan beberpa perubahan yang bisa dilakukan agar kinerja humas bisa lebih baik ke depan terutama menyikapi perkembangan digital yakni melakukan perubahan sistem informasi, memperbaharui website, menggunakan media social untuk berkomunikasi kepada public, berpartisipasi aktif dan kreatif dalam mengelola informasi, melakukan riset secara online juga mampu menyerap aspirasi public terhadap Pemprovsu. “Saya berharap perbaikan-perbaikan bisa dilakuan humas Pemprovsu, apalagi tahun depan humas Pemprovsu sudah menjadi biro,” jelasnya.

Hal senada juga diugkapkan praktisi hukum dari USU, Abdul Hakim Siagian yang menilai kalau selama ini keberadaan humas Pemprovsu memang masih belum berfungsi secara maksimal. Hal ini terjadi karena posisi humas di Pemprovsu itu masih berada di bawah biro umum dan humasnya masih dijabat oleh seorang Kasubag.

“Peran humas di Pemprovsu bisa maksimal kalau humasnya berada minimal langsung di bawah Sekda paling tidak dijabat oleh pejabat eseon I C. Sebab, kalau masih dibawah pimpinan SKPD atau pejabat dengan eselon II ini juga belum maksimal. Dia harus di bawah Sekda dan di atas kadis,” terang Hakim.

Hal ini menurut Hakim perlu dilakukan agar humas memiliki kewenangan dan kekuatan untuk meminta informasi kepada masing-masing pimpinan instansi, sehingga peran humas sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan itu bisa berjalan.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumut, Hermansyah juga mengatakan untuk membangun Sumut tentu selain dibutuhkan humas yang professional tentu juga dibutuhkan jurnalis yang professional. Oleh karena itulah, pihaknya dengan amanat yang telah diberikan Dewan Pers melakukan uji kompetensi wartawan. “Uji kompetensi wartawan ini sangat perlu bagi jurnalis sebab ke depan narasumber juga berhak menolak untuk diwawancarai oleh wartawan yang tidak berkompeten,” jelasnya.