Gubsu Ingatkan Kepsek SMA/SMK Hindari Pungli

Gubsu Ingatkan Kepsek SMA/SMK Hindari Pungli

Medan, (Mimbar) - Pendidikan harus menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu). Untuk itu kualitas pendidikan di Sumut harus terus ditingktkan diantaranya dengan mencegah praktik KKN dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Hal ini dikatakan Gubernur Sumut Ir HT Erry Nuradi MSi saat membuka sosialisasi dan tanggungjawab penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SMA dan SMK se Sumut di Hotel Grand Antares Jl Sisingamangaraja Medan Jumat (23/12/2016).

"Kita ingin jadikan Sumut ini sebagai salah satu provinsi yang menjadikan pendidikan menjadi unggulan kita,"ujar Erry didampingi Plt Kadis Pendidikan Arsyad Lubis.

Untuk mencapai hal tersebut lanjut Erry, tentu harus didukung dengan program-program yang baik salah satunya memanfaatkan sistem elektronik. Penerapan program elektronik ini dapat dilakukan saat penerimaan siswa baru.

"Dengan menggunakan sistem elektronik akan memudahkan untuk mendapatkan hasil-hasil tes atau ujian yang dilakukan oleh calon-calon murid. Begitu juga nantinya kita lakukan dalam penjaringan kepala-kepala sekolah,"terang Erry.

Pemprovsu lanjut Erry juga akan mengabdosi sistem yang saat ini dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni aplikasi JAGA Sekolah. Melalui aplikasi ini akan tergambar seluruh sekolah di Sumut melalui sistem elektronik baik itu SDM maupun infrastrukturnya.

"Jadi sistem ini dimasukan dengan sistem ekektronik terpadu misalnya e-Paten (e-pendidikan atas  prestasi elektronik) namanya. Sehingga nanti siapapun bisa mengakses SMA atau SMK yang ada di sumut. Jadi tidak lagi harus mengeluarkan dana yang besar untuk mlakukan pertemuan-pertemuan di Provinsi. Artinya akan terjadi penghematan,"terang Gubsu.

Dalam kesempatan itu Gubsu juga mengucapkan selamat bergabung menjadi ASN Pemprovsu. Sesuai amanat UU 23 tahun 2014 terkait dengan SMA dan SMK sederajat pengelolaannya ditangan Pemprov.

"Saya tahu banyak kabupaten kota yang berat hati menyerahkan itu. Tapi ini perintah undang-undang. Allhamdulillah sudah kita lakukan proses penyerahan aset, maupun  guru-gurunya,"ujar Erry lagi.

Gubsu juga memastikan kekurangan gaji guru SMA/SMK sebesar Rp400 miliar akan bisa teratasi. Gubsu  mengaku dirinya telah menyampaikan kekurangan tersebut langsung kepada Kementerian Keuangan.

"Soal kekurangan gaji guru kemarin saya sudah ketemu dengan Wamen Keuangan. Beliau mengatakan akan masukannya di PAPBN. Akan ada penambahan DAU nantibya," terang Gubsu.

Terkait kekurangan Gaji guru dikatakan Gubsu hampir seluruh Provinsi mengalaminya pasca peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK sederajat dari Kabupaten Kota ke Provinsi sesuai UU No 23 Tahun 2014. Termasuk juga Jawa Tengah yang mencapai Rp800 miliar.

Dikatakan Gubsu dengan adanya peralihan kewenangan tersebut terjadi penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara besar-besaran hingga mencapai 18 ribuan ASN. Jumlah tersebut melebihi jumlah ASN Pemprovsu saat sebelum peralihan kewenangan terjadi.

"Jumlah ASN yang baru bergabung jauh lebih besar dari jumlah pegawai Provinsi yakni 12 ribu orang. Setelah bergabung menjadi 30 ribu orang. Jadi ada tambahan sekitar 18 ribu orang,"ujarnya lagi.

Sebelumnya Plt Kadispendidikan Arsyad Lubis tujuan digelarnya sosialisasi agar Kepala Sekolah memahami tata kelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dapat memahami sistem anggaran seperti belanja langsung dan belanja tidak langsung dan pertanggungjawabannya. Kegiatan hari ini lanjut Arsyad merupakan pertemuan pertama Gubsu dengan seluruh Kepala Sekolah SMA dan SMK se Sumut. Oleh karenanya tentu akan banyak yang akan disampaikan oleh Gubsu maupun para  nara sumber dari Dinas Pendidikan Sumut dan BKD.

"Salah satunya terkait budaya kerja di Pemprovsu. Selama ini budaya kerja mengikuti budaya kerja di Kabupaten Kota kini mengikuti budaya kerja Pemorovsu," ujar Arsyad.

Lebih lanjut dikatakan Arsyad karena jumlah Kepala Sekolah di Sumut cukup banyak maka kegiatan sosialisasi dilakukan dua tahap.