Panglima TNI dan Plt Gubsu Resmikan Mesjid dan Gereja Relokasi Pengungsi di Siosar

Panglima TNI dan Plt Gubsu Resmikan Mesjid dan Gereja Relokasi Pengungsi di Siosar

Kabanjahe, (Mimbar) - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo didampingi Plt Gubsu H T Erry Nuradi dan unsur FKPD Provinsi Sumatera Utara meresmikan gedung gereja dan mesjid di relokasi pengungsian erupsi Sinabung Desa Siosar, Kecamatan Merek Kabupaten Karo, Rabu (27/4).

Hadir dalam kesempatan itu Pangdam I/BB Mayjend Lodewyk Pusung, Kapolda Sumut Irjen Raden Budi WInarso, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Dan Lanud Soewondo Kol (PNB) Arifien Syahrir, Dan Lantamal Belawan Kol Widodo Dwi Purwanto dan ribuan masyarakat pengungsi dan masyarakat Karo umumnya.

Gatot mengatakan gedung gereja Oikumene Bahtera Kasih dan mesjid Al Hikmah yang dibangun secara swadaya itu diharapkan menjadi perekat kehidupan sosial kemasyarakatan di Siosar. “Gereja dan mesjid adalah lambang kebaikan, kasih Tuhan, semoga dapat memberi semagat bagi warga agar bisa membangun dan memberi kehidupan yang lebih indah dari sebelumnya,” kata Gatot.

Dia menjelaskan Presiden Joko Widodo begitu dlantik langsung datang ke Kabupaten Karo untuk menyaksikan langsung dampak erupsi. Berdasarkan laporan bahwa erupsi berkepanjangan, maka presiden memutuskan untuk membangun reloksi, kemudian memerintahkan kepada TNI. “Seminggu kemudian saya kemari dan berkoordinasi. Tempat ini ditentkan bersama-sama dan merupakan yang terbaik dari berbagai alternatif.  Saya senang, saai ini semua pengungsi yang hadir di sini sudah bisa tersenyum,” kata Gatot.

Sementara itu, Plt Gubsu menjelaskan relokasi Siosar adalah relokasi tahap I yang telah diupayakan TNI bersama pemerintah  untuk 370 KK dari tiga desa, yakni Simacem Berkerah dan Sukameriah. Masyarakat korban juga diberikan lahan pertanian untuk menopang kehidupan masyarakat agar kembali bangkit secara mandori dalam menjalankan aktivitas sosial ekonomi maupun budaya. “Pemerintah juga memberi bantuan percepatan relokasi guna mendukung infrastruktur dan supratruktur sosial ekonomi terus dipacu melalui bantuan rumah ibadah, kantor desa, balai desa, jambur, dapur, kamar mandi, gapura, drainase, jalan tersier, penambahan energy listrik, jalan usaha tani ke lokasi lahan pertanian, pustu, sekolah, terminal, land clearing TPU dan bantuan saprodi,” jelas Plt Gubsu .

Dikatakannya, tujuan pembangunan pasca bencana untuk memulihkan kembali kehidupan masyarakat yang sudah terpuruk untuk bangkit kembali dari sisi aspek sosial, ekonomi maupun budaya. Oleh karena itu, Plt Gubsu menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menempati rumahnya dan melaksanakan aktivitas seperti sediakala.

Menurut Plt Gubsu pembangunan rumah ibadah seperti gereja dan mesjid penting karena bukan hanya menjadi tempat ibadah namun juga fungsi sosial kemasyarakatan bagi sesama pemeluk dan memupuk toleransi. Diharapkannya agar  para pemeluk agama yang berbeda-beda dapat menjalin hubungan dalam kegiatan sosial ekonomi sehingga pemulihan kehidupan seluruh masyarakat relokasi Sosar mampu tumbuh dan berkembang dengan cepat mengejar ketertinggalan dengan desa-desa lainnya. 

Bencana erupsi Gunung Sinabung sudah berlangsung lebih 5 tahun sejak erupsi pertama tahun 2010 lalu. Erupsi pada tahun 2010 berlangsung sebulan, dalam kurun waktu 3 tahun jeda, pada bulan September 2013 gunung SInabung kembali bergolak yang mengharuskan masyarakat berada dalam pengungsian selama 2 tahun  8 bulan. Sementara itu, intensitas dan frekuensi erupsi gunung SInabung yang terus bergolak mengakibatkan masyarakat sebanyak 9.322 jiwa masih berada di Sembilan titik pos pengungsian sampai saat ini.

Bupati Karo Terkelin Brahmana menjelaskan, pihaknya diberi tengat waktu hingga Juni 2016 untuk menyiapkan relokasi tahap II  bagi 1.680 kk dari empat desa. Berbeda dengan relokasi tahap pertama di Siosar, untuk relokasi tahap ke dua dilakukan secara mandiri dan pemerintah tidak lagi menyiapkan lahan. Dia menjelaskan karena izin pembukaan lahan hutan untuk relokasi tahap dua tidak keluar, maka diputuskan  masyarakat secara berkelompok mencari sendir areal untuk pembangunan rumah dan ladang. Sedangkan fasilitas umum pendukung perumahan nantinya disiapkan pemerintah.

Terkelin menjelaskan sebanyak 1.682 kk asal Desa Guru Kinayan, Berastepu, Durintonggal dan Gamber akan mendapatkan alokasi Rp 110 juta per kepala keluarga yang terdiri atas Rp 59,4 juta untuk penyedian tanah dan pembangunan rumah dan Rp 50,6 juta untuk lahan pertanian.