Demo Supir Truk Ujian Berat Kadishub Sumut

Demo Supir Truk Ujian Berat Kadishub Sumut

Medan, (Mimbar) -Unjuk rasa para supir truk yang menjadi korban Pungutan Liar (Pungli) di Jembatan Timbang, merupakan ujian berat bagi Kepala Dinas Perhubungan ((Kadishub) Sumut, Anthoni Siahaan untuk melakukan pembenahan di jajarannya.

                Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, Ahmad Ikhyar Hasibuan, yang membidangi persoalan hukum dan pemerintahan meminta sikap tegas pemerintah dalam hal ini Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho terkait persoalan ini."Unjukrasa para supir ini  merupakan puncak dari apa yang mereka rasakan, karena sudah terlalu gerah menghadapi praktik pungli oleh oknum petugas jembatan timbang selama ini. Jadi  sekarang tergantung gubernur bagaimana menyikapinya," kata Ikhyar menjawab wartawan, kemarin.

                Menyikapi persoalan pungli di jembatan timbang, Politisi Partai Demokrat ini minta, Gubernur Sumut  jangan menutup mata. Apalagi masalah pelanggaran hukum itu  sudah berlangsung secara berlarut-larut dan sangat merugikan keuangan negara serta meresahkan para supir maupun pemilik angkutan. 

                "Atasan atau penanggungjawab jembatan timbang itu kan ada dalam hal ini Dinas Perhubungan yang kepalai Anthoni Siahaan. Pejabat inipun jangan pula tutup mata meski ada pelanggaran hukum di instansinya," sesal Ikhyar.

                Sehingga kata dia sudah diperlukan tindakan prefentif agar pungli di jembatan timbang  jangan lagi berkelanjutan bahkan semakin merajalela tanpa tersentuh hukum. Ikhyar mengatakan upaya penertiban sarana di bawah tanggungjawab Dishub Sumut itu merupakan ujian berat bagi pimpinannya dalam hal ini Kadishub.

                Menyinggung adanya penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di  Dinas Perhubungan, Ikhyar membenarkan, hanya saja kata dia sangat disesalkan petugas tersebut selama ini tidak maksimal diberdayakan. "Kita dan tentunya semua pihak  sangat berharap Kadishub Sumut mampu mengkondusifkan suasana di jembatan timbang serta jauh dari praktik Pungli," ujarnya.

                Untuk bisa mencapai hal itu, kata Ikhyar Kadishub didesak untuk mengganti seluruh pimpinan/kepala jembatan timbang di Sumut dengan orang-orang yang baru dan tidak banyak terlibat di sarana tersebut. "Setidaknya penggantian seluruh pimpinan jembatan timbang dululah untuk tahap awal praktik pungli bisa ditertibkan," katanya.

                Setelah para kepala jembatan timbang diganti dengan orang-orang yang baru, kemudian kata Ikhyar, baru disiapkan gudang untuk penyimpanan barang apabila terjadi kelebihan tonase. Sementara untuk jembatan timbang yang telah memiliki gudang agar segera difungsikan. "Pengkajian apapun yang dilakukannya, jika memang serius melakukan penertiban sarana ini dari praktik pungli tidak memerlukan waktu yang terlalu lama," katanya.

                Sebagaimana diketahui, sebut Ikhyar, tahun 2004 hingga 2009 Pemprovsu telah membangun gudang di beberapa lokasi jembatan timbang, namun hingga kini gudang tersebut tidak juga terisi oleh barang-barang kelebihan tonase. Ironisnya, pendapatan berupa denda dari kelebihan tonase truk pembawa barang dari jembatan timbang tidak juga meningkat. Padahal umumnya jalan-jalan di Sumut banyak yang rusak akibat banyaknya truk kelebihan tonase yang melintas.

                Sebelumnya para supir yang tergabung dalam Himpunan Mobilisasi Barang di Darat (Mimp Mo Bar 'D), Senin (10/2) berunjukrasa ke Kantor Gubernur Sumut, DPRD Sumut dan Mapoldasu.Mereka dengan membawa 35 truk mendesak Gubernur mencopot Kadishub Sumut Anthony Siahaan. Para supir menduga Kadishub telah melakukan pembiaran sejumlah kepala jembatan timbang 'merampok' dan 'memeras' hak para supir antar kabupaten dan provinsi dengan melakukan pungli. Aksi di timbangan tersebut bermodus ditilang dan disuruh kembali ke asal jika tidak mau melakukan lobi atau membayar sejumlah uang.(09)