Komit Wujudkan Akuntabilitas, BPKP Beri Pemprov Sumut Penghargaan

Komit Wujudkan Akuntabilitas, BPKP Beri Pemprov Sumut Penghargaan

Medan, (Mimbar) -Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapatkan penghargaan khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Wilayah Provinsi SUmatera Utara  pada sebuah acara di Kantor BPKP Wilayah Sumatera Utara Jalan Gatot Subroto Medan, Selasa (16/6). Pada kesempatan itu, BPKP juga memberikan Penghargaan kepada inspektorat terbaik kepada 5 kabupaten/kota yang diraih Serdangbedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Binjai dan Kabupaten Dairi. 

Penghargaan khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diberikan atas komitmen terhadap peningkatan kapabilitas dan dukungan bagi tercapainya akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014 diterima oleh Plt Inspektorat Provsu Ahmad Fuad. Sementara Penghargaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terbaik tahun 2015 secara berurutan berhasil diraih Kabupaten Serdangbedagai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Asahan, Kota Binjai dan Kabupaten Dairi.

Pemberian penghargaan yang diserahkan oleh Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST,M.Si yang didampingi Kepala BPKP H Mulyana dilaksanakan dalam acara Seminar Pengawalan Pembangunan Nasional di Daerah, Peningkatan Kapabalitas APIP dan Konvensi Pembentukan AAIPI Wilayah Sumatera Utara. Turut hadir Bupati Walikota se Sumatera Utara, Inspektorat daerah se Sumut, Irwasda Polda Sumut dan Pengawas Kejati SU, Walikota Tebing Tinggi Umar Zein, WAlikota Binjai M Idham, Wakil Bupati Deli Serdang dan sebagainya.

Gubernur Sumatera Utara dalam sambutannya secara khusus menekankan agar APIP di Sumatera Utara dapat meningkatkan kapabilitias dan kompetensi karena keberhasilan pembangunan bergantung pada pengawasan internal. "Keberhasilan pembangunan di Sumut adalah agregasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten/ kota. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten/kota salah satu parameternya adalah berjalannya proses pengawasan internal secara baik," jelas Gubernur. Karenanya Gubernur mengharapkan ke depannya terus dilakukan peningkatan kompetensi dan kapabiltas APIP sebagai ujung tombak pengawasan internal di pemerintah daerah. 

Selain itu Gubernur meminta agar aparat pengawas lebih mengedepankan pencegahan dari pada penindakan. "Inspektorat atau APIP dalam sebuah instansi menjadi mata dan telinga pimpinan untuk merespon berbagai hal sejak dini, atau deteksi dini yaitu melakukan pengawasan yang lebih mengedepankan pencegahan," harap Gubernur.

Acara seminar sekaligus konvensi calon pengurus wilayah AAIPI yang digagas BPKP Provinsi SUmatera Utara diharapkan Gubernur dapat menjadi forum yang mampu menguatkan komitmen bersama meningkatkan kompetensi dan kapaibilitas APIP di SUmut. Di sebutkannya saat ini level pengawas di Sumut masih berada pada level I, untuk itu PEngurus WIlayah AAIPI periode 2015-2018 diharapkan melahirkan Pengurus yang mampu mendorong peningkatan kapabilitas dan kompetensi APIP di SUmut. 

Saat ini, seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), APIP mempunyai ruang lingkup melakukan audit, review, memonitor dan mengevaluasi kinerja atau pelaksanaan kegiatan dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

Sebelumnya, berdasarkan hasil penilaian, kapabilitas 417 APIP daerah yang telah dilakukan BPKP sampai dengan akhir Desember 2014 dengan menggunakan Internal Audit Capability Model, menunjukkan sebanyak 50 APIP (11,99 persen) berada pada Level II (infrastruktur), dan sebanyak 367 APIP (88,015) berada pada Level I.

Kepala BPKP SUmut Mulyana menjelaskan saat ini level APIP Sumut berada pada level I sehingga pihaknya menargetkan melalui berbagai program level Sumut dapat meningkat menjadi level II pada tahun 2016-2017. "Sesuai target pemerintah yang juga disampaikan Presiden Jokowi dalam Rakor APIP di Jakarta beberapa waktu lalu, diharapkan tahun 2019 level APIP sudah harus terbalik komposisinya dari yang sekarang yaitu 85% level III, level II 14 persen dan level I hanya 1 Persen," ujar Mulyana. 

Pihaknya mendorong dan mendukung upaya peningkatan level APIP SUmut melalui pembinaan auditor APIP, kompetensi dukungan infrastruktur diantaranya melalui pembinaan APIP melalui diklat, pembinaan tata kelola kebijakan instansi dan dukungan berbagai pelatihan.

Disampaikan Sri Penny Ratnasari, Direktur Eksekutif DPN AAIPI di SUmatera Utara terdapat jumlah auditor sebanyak 219 auditor. Di Sumut 22 pemerintah kabupaten/kota dan Pemprovsu berdasarkan penilaian berada pada level I, sedangkan 11 pemda belum di assess.