Kalangan Kampus Optimis Sumut Bangkit Diawali Reformasi Birokrasi

Ketua Departemen Ilmu Sosiologi FISIP USU Dra Lina Sudarwaty MA menyerahkan Plakat USU kepada Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Sumut Drs H Eddy Syofyan MAP ketika diundang untuk Kuliah Umum di FISIP USU Medan.

Kalangan Kampus Optimis Sumut Bangkit Diawali Reformasi Birokrasi

Medan (Mimbar) - Kalangan kampus khususnya akademisi FISIP USU optimis gagasan Gubernur Sumut (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST untuk Sumut Bangkit diawali dengan penataan atau reformasi birokrasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang muaranya menukik pada terlaksananya pemerintahan semakin baik, bersih, efektif dan efisien.

Hal itu terungkap dalam Dialog Akademis dan Kuliah Umum Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USU dihadiri Ketua Departemen Ilmu Sosiologi Dra Lina Sudarwaty MA dan seratusan mahasiswa Ilmu Sosiologi FISIP USU di Aula FISIP USU di Medan, Sabtu.

Pada kesempatan ini Kepala Badan Kesbangpol memaparkan panjang lebar dalam tinjauan akademisi tentang peluang dan tantangan birokrasi partisipatif dalam Sumut Bangkit yang merupakan slogan dengan konsep Membangun Budaya Kerja dengan berbasis “Nilai” yang digagas Gubsu dan itu dijadikan sebagai panduan kerja dan spirit bagi birokrasi di Sumut. Bangkit berkaitan dengan nilai-nilai organisasi, perilaku utama, budaya organisasi dengan nilai-nilai yang relevan.

Eddy memaparkan kebangkitan membutuhkan kekuatan spiritual, kekuatan emosional, kekuatan intelektual, kekuatan sosial dan kekuatan profesional. Kelima kekuatan tersebut dapat tercermin dalam nilai kata Sumut Bangkit yaitu Religius, Integritas, Kompeten, Gotong Royong dan Pelayanan.

Nilai-nilai dimaksud lanjutnya secara garis besar yakni Religius berupa kepatuhan terhadap nilai-nilai Agama yang diimpelementasikan dalam sistem dan kebijakan pemerintah. Integritas berupa kesatuan sikap dalam berfikir dan bertindak secara baik dan benar yang dilakukan secara konsisten menurut norma, hukum, etika dan sosial.

Kompeten yaitu memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk bekerja secara profesional serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Gotong Royong yakni membangun hasil produktif, berkualitas dan bermanfaat melalui koordinasi, integrasi, harmoni dan toleransi yang dilandasi dengan kesamaan motivasi, kepercayaan dan komitmen dalam bingkai kekeluargaan.

Pelayanan yaitu memberikan layanan terbaik kepada pemangku kepentingan dengan tanggap, cepat, akurat, aman, sepenuh hati dan bersahabat sesuai tata kelola yang baik dan bersih.

Pada forum ilmiah ini tersimpul pentingnya reformasi birokrasi yang dijalankan sesuai dengan fungsinya untuk melayani, alat pemerintah untuk melayani kepentingan (abdi) masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik (netralitas birokrasi) guna mencapai tujuan bersama suatu negara.

Untuk itu birokrasi harus berubah menjadi birokrasi yang lebih memperhatikan partisipasi masyarakat, adanya kerja tim serta pengawasan rekan kerja (peer group) dan atasan bukan lagi merupakan dominasi.

Birokrasi partisipatif adalah birokrasi dengan wajah yang Tidak Mentang-Mentang, Ojo Dumeh dan Tulus Melayani. Birokrasi juga membutuhkan inovasi agar masalah yang demikian tidak muncul lagi dalam era yang progresif ini.

Birokrasi tidak bisa lagi dianggap sebagai sebuah dominasi negara, namun sebagai mitra masyarakat untuk mendorong pembangunan dan memberikan solusi berbagai masalah di masyarakat.

Oleh sebab itu Birokrasi Partisipatif membutuhkan kepemimpinan demokratik, yang dikenal dengan kepemimpinan partisipatif, sebagai bentuk “style” kepemimpinan baru.

Kepemimpinan baru itu hadir pada satuan kerja berupa warna birokrasi yang didorong mengambil keputusan dengan proses bersama kelompok. Ada corak pembelajaran bersama dalam mengambil keputusan sehingga lebih efektif dan mengarahkan birokrasi menjadi lebih produktif dan kontributif menuju konsep Good Governance.