Gubsu Imbau Masyarakat Tenang

Terkait Kenaikan BBM

Gubsu Imbau Masyarakat Tenang

Medan (Mimbar) - Gubsu Gatot Pujo Nugroho menegaskan Pemprovsu mendukung kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Hanya saja, dia berharap Presiden Jokowi mengumpulkan para gubernur seluruh Indonesia untuk menjelaskan secara lebih rinci terkait kompensasi pengalihan subsidi BBM.

“Kalau dulu, seluruh gubernur diundang tentang apa saja kebijakan pemerintah terkait kenaikan BBM. Sekarang kita harapkan presiden mengundang kita. Kita siap menjadi jurkam pemerintah pusat di daerah,” sebut Gubsu di kediamannya, Selasa (18/11).

Dia mencontohkan, soal tiga kartu sakti sebagai kebijakan pemerintah secara langsung untuk mengantisipasi dampak buruk kenaikan BBM. 

Di Sumut sendiri, kartu keluarga sejahtera (KKS), kartu Indonesia pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), masih belum terkoordinasi dengan baik.

Menurut informasi, khusus KIS, baru ada dua daerah yang mendapatkan KIS yakni Pematangsiantar dan Kabupaten Karo. “Jadi, soal ini kita minta agar secepatnya dituntaskan,” ucapnya.

Selain itu, dia juga akan mengoordinasikan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut untuk melihat berbagai kemungkinan ekses yang bisa mempengaruhi inflasi di daerah ini. 

“Jika memang ekses kenaikan BBM ini inflasi bisa 7 persen, maka kemungkinan kita akan intervensi dengan menggelar operasi pasar. Sekarang, sedang ada rapat koordinasi TPID se Sumut. Walau sudah terjadwal, tapi pembahasannya tepat sekali karena kenaikan BBM ini,” sebut Gubsu.

Tidak Mogok

Untuk angkutan umum, Gubsu mengharapkan, para pengusaha angkutan tidak sampai melakukan aksi mogok. Soalnya, mogok akan mengganggu stabilitas perekonomian daerah ini.

Dia juga berharap, para mahasiswa yang mengkritisi kebijakan pemerintah ini dilakukan secara santun. “Mengkritisi itu boleh saja, karena bagian dari demokrasi. Tapi, kita harapkan dilakukan secara santu. Tidak anarkis atau merusak fasilitas negara, karena yang rugi kita juga,” ucapnya.

Khusus untuk para buruh atau pekerja, dia menjelaskan, sedang disampaikan masalah upah minimum provinsi (UMP) ke kementerian tenaga kerja. “Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut ada rapat dengan kementerian di Jakarta. Saya sampaikan untuk menyampaikan masalah UMP Sumut. Baik kepada presiden maupun menteri,” ucap Gatot.
Menurutnya, para pekerja tidak lagi mempersoalkan UMP. Karena, UMP hanya sebagai jaring pengaman. Patokan utama yang harus diperjuangkan buruh ada upah minimum kabupaten/kota.

UMK

“Alhamdulilah, sampai saat ini belum satu pun kabupaten/kota di Sumatera Utara yang menetapkan UMK. Jadi, kenaikan BBM ini momen yang pas untuk memperjuangkan besaran UMK,” jelasnya.

Di lain pihak, Gatot mengaku, dia tidak bisa berbuat banyak soal kenaikan BBM ini. Karena, dari sisi program, tidak berbuat melebihi batas program yang sudah ditetapkan dalam garis APBD.

Begitupun, dia berjanji akan mengumpulkan seluruh satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di Sumut untuk mencari masukan terkait efek kenaikan BBM. “Minggu depan, kami ada out bond dengan seluruh SKPD. Saya akan minta masukan soal ini,” tambahnya.

Terlepas dari itu semua, tambahnya, dia mengharapkan pemerintah pusat lebih memaksimalkan kompensasi pengalihan subsidi BBM kepada daerah ini. Khususnya, terhadap program yang berdampak luas.

“Saya sudah sampaikan ke Presiden Jokowi terkait masalah infratruktur jalan, listrik dan irigasi,” sebut Gatot lagi.

Terakhir dia meminta masyarakat Sumatera Utara untuk tidak panik. Tetap bersabar menunggu kebijakan pemerintah. “Yakinlah, pada prinsipnya pemerintah tidak ingin menyengsarakan rakyatnya,” tutur Gubsu.