Gubsu Mendadak Kunjungi Nelayan Bagan Deli

Gubsu Mendadak Kunjungi Nelayan Bagan Deli

*Banyak Terima Keluhan Soal Penegakan Hukum di Laut

Belawan (Mimbar) - Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mendadak mendatangi Tempat Pelelangan Ikan Bagan Deli di Belawan, Medan, Kamis (17/4). Gatot menyempatkan makan siang bersama kelompok nelayan sekaligus menyerap aspirasi mereka. Nelayan memanfaatkan pertemuan ini untuk curhat soal kondisi mereka.

Kedatangan Gubernur yang didampingi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara Zulkarnain membuat kaget para nelayan. Sebab hadirnya Gubsu tidak ada persiapan protokoler pejabat setempat.

Kepada nelayan, Gubsu mengaku hanya ingin silaturahim dan mengetahui kondisi mereka sekaligus merayakan HUT ke-66 Pemprov Sumut yang jatuh pada Selasa (15/4) lalu.

Namun, lanjut Gubsu, hal yang paling substansi dalam kunjungan dadakannya adalah untuk menyerap aspirasi para nelayan. Gubsu kemudian mengajak nelayan makan siang bersama di warung makan di sekitar TPI.

Saat makan bersama dimanfaatkan para nelayan menyampaikan berbagai permasalahan. Mulai dari mengeluhkan lemahnya penegakan hukum di laut diantaranya banyak pelanggaran zonasi, penggunaan alat tangkap yang terlarang dan nelayan yang tidak memiliki izin melaut.

Salah seorang nelayan, Jalal yang juga  Sekjen Forum Pesisir Sumut, mengeluhkan aktivitas kapal dengan alat tangkap pukat grandong yang menggunakan pemberat hingga ke dasar. Alat tangkap ini mengangkut semua biota laut dan rentan merusak habitat laut.

Sumarno, warga kelurahan Bagan Deli menambahkan pukat gerandong ditarik oleh dua perahu. Pukat ini menabrak jaring atau alat tangkap nelayan tradisional. Hal ini jelas merugikan nelayan, apalagi pengusaha pukat gerandong ini tidak bersedia mengganti  kerusakan itu. Persoalan ini sering memicu perkelahian. "Kalau terjadi bentrok, jelas nelayan kecil yang jadi korban. Pengusaha pukat ini diduga punya beking. Jadi bisa semaunya" ujarnya.

Mendengar masukan ini, Gubsu lalu menelpon Kapolda dan Dan Lantamal. Gubsu meminta aparat terkait dapat lebih intens melakukan pengawasan  di laut.  Gubsu juga memanggil UPT Pengawasan Kementerian Perikanan Kelautan agar dapat menyahuti keluhan para nelayan.

“Alhamdulillah nelayan sebenarnya proaktif, mereka berniat membantu aparat jika menemukan pelanggaran di laut, mereka akan laporkan,” ujar Gubsu.

Di samping itu, keluhan lain yang disampaikan adalah minimnya upah para buruh nelayan. Umumnya nelayan yang tidak punya kapal maupun alat tangkap bekerja sebagai ABK di kapal milik para pengusaha dengan upah Rp. 35 ribu/hari.

Menurut para nelayan, para pengusaha diduga backing aparat, kompak menetapkan upah Rp. 35 ribu/hari dengan masa melaut hampir 12 hari.

Namun menurut Zulkarnain, pihaknya pernah mengupayakan untuk mengadvokasi nelayan untuk mendapatkan upah layak dan asuransi tenaga kerja dari pengusaha. “Namun kesulitannya nelayan ini tidak mau menetap kerja di satu pengusaha, mereka suka berpindah-pindah,” jelas Zul.