APBD 'Tersendat', DPRDSU Ancam Interpelasi Gubsu

APBD 'Tersendat' 

*DPRDSU Ancam Interpelasi Gubsu

Medan (Mimbar) - Sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara mulai melakukan gerakan untuk menggalang interpelasi atau hak bertanya kepada Gubsu Gatot Pujo Nugroho. Hal itu didasari alokasi dan pengaturan keuangan Pemprovsu yang belakangan ini tersendat dan tidak baik.

Sehingga hal itu berakibat berbagai program pembangunan membuat kalangan PNS di Pemprovsu pun ikut lesu dan tak bergairah untuk bekerja. "Khususnya kami kalangan anggota dewan saat ini sangat kesulitan memperoleh 'keuangan' hak kami. Sebab, pihak terkait khsusunya Pemprovsu selalu saja menahannya, "kata Anggota DPRDSU dari Fraksi Partai Demokrat, Hasbullah Hadi kepada wartawan di gedung dewan jalan Imam Bonjol Medan, kemarin.

Hasbullah juga mempertanyakan kepada Pemprovsu perihal hingga kini belum disalurkannya dana bagi hasil kepada daerah. Selain itu, dia juga mempertanyakan perihal adanya dugaan mata atau nama anggaran yang telah diketok bersama di dewan, namun kemudian berubah judul.

"Oleh sebab itu kita nantinya bertanya pada forumnya di sidang paripurna, yakni interpelasi. Kita akan gerakkan di kalangan dewan agar menggelar hak interpelasi terhadap Gatot,"tegasnya.

Dia juga memaparkan, perihal perlunya dilakukan interpelasi terhadap Gubsu yakni terkait 33 Kabupaten/Kota yang saat ini sepertinya mengalami 'mati suri', akibat tidak dicairkannya triliunan Dana Bagi Hasil (DBH) dan tersendatnya Bantuan Daerah Bawahan (BDB). Belum lagi ditambah carut-marutnya persoalan bantuan sosial(bansos).