DPRD Cium Ada Agenda Terselubung, Tolak Penambahan Modal Dirga Surya

DPRD Cium ada Agenda Terselubung

Tolak Penambahan Modal Dirga Surya

Medan (Mimbar) - Sejumlah fraksi DPRD Sumatera Utara terkesan menolak dilakukannya penambahan modal Rp 500 juta ke PT Dirga Surya. Sebab, dewan mencium ada agenda terselubung dibalik perubahan status hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi perseroan terbatas tersebut.

Hal itu mengemuka dalam pemandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRDSU melalui juru bicara  Muhammad Nasir dalam rapat paripurna DPRD Sumut dengan agenda perubahan bentuk PD Perhotelan menjadi PT Dhirga Surya di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin.

PKS menilai adanya sejumlah konsekwensi dengan perubahan bentuk PD Perhotelan yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Sumut tersebut.Salah satu konseweksi tersebut adalah BUMD milik Pemprov Sumut itu harus tunduk dengan berbagai aturan yang ditentukan dalam UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Diantaranya konsekwensi dengan diberlakukannya UU PT tersebut, manajemen PT Dhirga Surya dapat mengambil kebijakan tersendiri dalam pengelolaan guna mendapatkan keuntungan.Dengan, kata lain, perusahaan itu dapat sepenuhnya melakukan pengalihan aset ke pihak lain dengan lebih mudah, termasuk pengalihan aset tidak bergerak berbentuk hak atas tanah yang awalnya milik PD Perhotelan."PKS khawatir ada rencana terselubung untuk pengalihan aset tersebut di balik perubahan bentuk hukum PD Perhotelan," katanya.

Karena itu, kata Nasir, PKS mengajak semua pihak untuk memikirkan cara terbaik agar aset tidak bergerak milik Pemprov Sumut tersebut tidak dapat dialihkan dengan mudah.Untuk itu, Pemprov Sumut harus menyiapkan perangkat hukum yang dapat menghalangi terjadinya penjualan aset tersebut ke pihak lain."Harus ada perlindungan khusus secara yuridis yang dapat mengekang kebiasaan penjualan aset publik ke pihak swasta," katanya.(09)