Gubsu Ajak Ikuti Pelantikan Presiden dengan Tenang dan Jiwa Besar

Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Sumut dipimpin Gubsu di Hotel Grand Aston Medan, Selasa (17/10) malam berlangsung serius dan strategis.

Gubsu Ajak Ikuti Pelantikan Presiden dengan Tenang dan Jiwa Besar

* Pilkada 14 daerah di Sumut perlu pencermatan serius

Medan (Mimbar) - Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi mengajak segenap lapisan masyarakat Sumut mengikuti pelantikan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla dengan tenang dan jiwa besar.

"Suksesi kepemimpinan nasional ini harus kita kawal secara baik, sukses, aman dan tertib," ujar Gubsu sehubungan Pelantikan Presiden dan Wapres masa bakti 2014 -  2019 yang dijadwalkan hari ini, Senin (20/10).

Imbauan Gubsu ini tindak lanjut dan menguatkan hasil Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Sumut dipimpin Gubsu di Hotel Grand Aston Medan, Selasa (17/10) malam.

Pada forum ini seluruh unsur pimpinan Sumut menyatakan komitmen siap mem-'back up' pelantikan Presiden dan Wapres dimaksud dan menyimpulkan stabilitas politik dan kondisi sosial kemasyarakatan Sumut baik dan kondusif.

Hadir pada kesempatan ini antara lain Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM, Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Eko Hadi Sutedjo SH MSi, Ketua DPRD Sumut H Ajib Shah, Kasdam I/BB Brigjend TNI Cucu Sumantri, Kabinda Sumut Brigjend Tumino Hadi, Kajati Sumut M Yusni SH MH, Pangkosek Hanudnas III Medan Marsma TNI Suprihartanto, Danlantamal I Belawan Laksma Pulung Prambudi dan Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP.

Gubsu mengemukakan pelantikan Presiden dan Wapres merupakan rangkaian dari suatu proses demokrasi yang telah dilalui rakyat Indonesia dengan berbagai dinamikanya.

Oleh sebab itu, sebagai hasil dari demokrasi tersebut maka proses pelantikan hendaklah disikapi dengan jiwa besar oleh semua pihak, karena dengan pelantikan ini, berarti Presiden dan Wapres yang dilantik adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

Kepada seluruh unsur pengamanan di Sumut juga diimbau Gubsu tetap komit melakukan pengamanan secara baik termasuk pengamanan adanya beberapa kelompok masyarakat yang ingin nonton bareng melalui televisi di beberapa tempat, dapat berjalan dengan lancar.

"Suasana perpolitikan nasional yang dalam sepekan ini perkembangan sungguh kondusif juga semakin meyakinkan kepada kita, Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta dampaknya ke daerah akan berjalan mulus dan kondusif," ujar Gubsu.

Gubsu juga mengemukakan Pilkada 14 kabupaten dan kota di Sumut perlu pencermatan serius. Hal ini juga dibahas pada Rapat Koordinas FKPD Provinsi Sumut dimaksud.

Dipaparkan bahwa Pemilihan Bupati dan Walikota pada 2015 ada sebanyak 14 Kabupaten dan Kota di Sumut. Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Pilkada Tidak Langsung yang kemudian oleh Presiden diterbitkan pula PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota akan memberi dampak bagi Pilkada.

Dalam Pasal 205 Pasal 1 PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 bahwa saat PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Artinya sejak tanggal 2 Oktober 2014 UU Nomor 22 Tahun 2014 tidak ada dan tidak berlaku lagi.

Nasib PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 sangat tergantung pada pembahasan di DPR nantinya. 

Dua kemungkinan yang akan terjadi atas PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 yaitu Pertama disetujui DPR sebagai Undang-Undang. Kedua, tidak disetujui DPR (apakah otomatis akan berlaku kembali UU Nomor 22 Tahun 2014 atau terjadi kekosongan hukum) kalau berlaku kembali UU Nomor 22 Tahun 2014 maka akan banyak terjadi uji material di MK.

Untuk itulah kata Gubsu kita perlu mengidentifikasikan berbagai potensi kerawanan di daerah-daerah yang akan menggelar Pilkada tersebut.