Gubsu Soroti Enam SKPD Capai Target Kinerja

Gubsu Soroti Enam SKPD Capai Target Kinerja

Medan (Mimbar) – Gubernur Sumatera Utara H Gatot PUJO Nugroho, ST, M.Si menyoroti enam SKPD jajarannya untuk mencapai target kinerja 2014. Keenamnya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Bina Marga.

Hal itu terungkap dalam Penandatanganan Kontrak Kinerja Para Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemprovsu dengan Gubernur Sumatera Utara tahun 2014 di Aula Martabe, Selasa (26/8). Hadir dalam kesempatan itu 54 SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi yang terdiri atas BBadan, Dinas, Biro dan Kantor.  

Gubsu secara khusus menyebutkan   keenam SKPD di lingkungan Pemprovsu yang mendapat catatan khusus dalam mencapai target kinerja yakni Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Bina Marga. Keenam SKPD tersebut adalah unit kerja yang paling banyak bersentuhan dengan pelayanan publik dan capaian target visi misi pembangunan Sumatera Utara.

Namun bukan hanya enam SKPD saja yang mendapat target pencapai kinerja yang tertuang dalam Indek Keinerja Utama (IKU) SKPD. Seluruh SKPD ikut menandatangani kontrak capaian kinerja tahun 2014.

"Target kinerja yang tertuang di dalam dokumen kontrak kinerja SKPD pada dasarnya merupakan target tahunan dari indikator kinerja utama atau IKU SKPD untuk lima tahun kedepan, yakni periode 2013 sampai 2018 yang telah ditetapkan oleh masing-masing pimpinan SKPD," ujar Gubsu.

Gubsu meminta kepada masing-masing pimpinan SKPD agar target tahunan IKU SKPD benar-benar disikapi dengan sungguh-sungguh baik dengan program kegiatan tahunan atupun perencanaan tahunan SKPD tahunan. Kegiatan itu, lanjutnya, nantinya untuk dituangkan pada Renja-SKPD setiap tahunnya, sampai pada usulan dokumen Rencana Kerja Anggaran  (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD).

"Saya kembali mengingatkan bahwa sebagaimana hasil evaluasi kemeterian negara PAN dan Reformasi birokrasi RI terhadap implementasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah atau AKIP," jelasnya.

Gubsu menyebutkan dari tahun 2011 sampai 2013 perolehan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) masih berada pada predikat nilai CC. Hal ini menunjukkan, kata Gubsu, masih banyak hal-hal yang harus dibenahi di jajaran Pemprovsu terkait dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Instnasi Pemerintah (SAKIP).

Meski demikian, ujarnya, Pemprovsu memperoleh piagam penghargaan dari menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI.

"Saya mencanangkan agar perolehan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 2014 naik peringkat jadi B," ucapnya. Untuk mencapai target itu, lanjut Gubsu, Pemprovsu akan melakukan evaluasi AKIP yang dilakukan oleh tim evaluator dari Kemenpan RI dan Reformasi Birokrasi yang berlangsung sejak 28-29 Agustus 2014 di Medan.

"Saya harapkan agar setiap SKPD benar-benar mempersiapkan segala sesuatu berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi itu dan kepada saudara Kepala Biro Organisasi Setdaprovsu agar dapat melaporkan hasil evaluasinya," tegas Gubsu.