Gubsu Desak Pertamina dan PLN Utamakan Kepentingan Rakyat

Gubsu  Desak Pertamina dan PLN Utamakan Kepentingan Rakyat

#Bila PLN dan Pertamina Tak Sepakat Harga BBM, Lebih Separuh Sumut Terancam Gelap Gulita

Medan (Mimbar) - Kelistrikan Sumatera Utara terancam semakin terpuruk dengan berkurangnya 50 persen pasokan Bahan Bakar Minyak untuk pembangkit listrik di Sumbagut. Dari total 1.400 MW  produksi pembangkit Sumut, 1.200 MW diantaranya atau 85 persen pembangkit masih bergantung pada Bahan Bakar Minyak.

Menyikapi hal itu, Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho mendesak PT Pertamina dan PT PLN segera menyepakati harga jual-beli bahan bakar minyak untuk tidak menambah krisis listrik di daerah itu.   "mengacu pada pernyataan PLN bahwa pasokan BBM Pertamina ke PLN berkurang dan membuat krisis listrik semakin berkepanjangan, sementara Pertamina mengaku pengurangan karena harga jual beli  belum sesuai,"katanya usai bertemu PLN dan Pertamina di ruang kerja Gubernur Sumut, Kamis (7/8).

Gubsu meminta pihak terkait lebih mengutamakan kepentingan rakyat karena ketidak sepakatan harga BBM berdampak berkurangnya 50 persen pasokan BBM untuk PLN. “Ayolah kita berfikir untuk kepentingan yang lebih besar, untuk rakyat”, imbuh Gubsu.

Dalam kesempatan tersebut,  Gubernur memanggil PLN dan Pertamina untuk meminta penjelasan soal penyebab pemadaman listrik di Sumut yang semakin parah usai akhir-akhir ini.   Pemadaman listrik bisa berlangsung dua atau tiga kali sehari dengan jangka waktu tiga hingga empat jam.

Gubernur menegaskan, harusnya PLN dan Pertamina lebih memikirkan kepentingan masyarakat.  "Harus ada penanganan segera baik soal kesepakatan harga BBM dan perbaikan serta penambahan pembangkit listrik,"katanya.  

Gubsu juga menyinggung PT Inalum yang kembali mengurangi pasokan listriknya untuk PLN di tengah kondisi kelistrikan Sumut yang semakin parah. Dia mengatakan sudah selayaknya lembaga bisnis di bawah Badan Usaha Milik Negara diantaranya Pertamina, PLN dan PT Inalum adalah termasuk representasi pemerintah yang bekerja untuk kepentingan rakyat. “Kami malu, ketika Inalum di take over pemerintah justeru lebih sulit meminta listrik saat defisit seperti saat ini,” ujar Gubsu.

Persahaan peleburan alumunium PT Inalum saat ini hanya memasok kepada PLN 30 MW pada siang hari dan 90 MW pada malam hari. Permintaan Gubsu sebelumnya untuk menambah pasokan menjadi 135 MW pada siang dan malam, sempat disepakati namun tidak direalisasikan Inalum. Selanjutnya Inalum memasok 90 MW pada siang dan malam, namun hal itu tidak berlansung lama karena Inalum kemudian menurunkan pasokannya PLN atas rekomendasi kunker Komisi VI DPR RI. “Komisi VI pertanyakan penyaluran listrik ke PLN, Padahal komisi VII DPR RI yang datang sebelumnya meminta Inalum menaikkan pasokan listrik kepada PLN,”ujarnya.

General Manager PLN Pembangkit Sumatera bagian utara  (Sumbagut) Bernandus  Sudarmata mengaku dari daya mampu pembangkit listrik PLN di Sumbagut total 1.400 MW, sebesar 1.200 MW atau  85 persen mengandalkan bahan bakar minyak. Sementara pasokan BBM dari Pertamina terus berkurang karena memang harga jual-beli BBM belum disepakati.

 Dia mengakui.  krisis listrik bukan semata karena  kekurangan BBM, tetapi juga karena sejumlah pembangkit memerlukan perbaikan serta tidak seimbangnya antara ketersedian energi dan permintaan atau ke butuhan.  Dia memberi contoh, pada Rabu malam (6/7) dari daya  mampu 1.400 Megawatt beban puncak mencapai 1.785 MW sehingga terjadi defisit 385 MW.

 Sementara ada beberapa pembangkit juga yang sedang mengalami kerusakan sehingga dalam proses perbaikan.  "Kalau pasokan  BBM terus berkurang,  maka  pemadaman tidak terelakkan,"katanya.
 

Sementara itu, Industrial Fuel Marketing Manager Region I PT.Pertamina, Nur M Zein, mengaku belum finalnya kesepakatan harga jual-beli BBM antara Pertamina-PLN sudah terjadi sejak tahun 2012. "Pertamina sebenarnya sudah meminta bantuan auditor yakni BPKP untuk menetapkan harga jual dan sudah ada tetapi PLN belum juga setuju. Mudah-mudahan segera ada keputusan,"katanya. Pertamina mengambil kebijakan untuk mengurangi 50 persen pasokan BBM kepada  PT PLN sebelum ada kesepakatan harga.

Diluar dampak kebijakan pengurangan pasokan BBM kepada PLN tersebut, kondisi listrik di Sumut semakin kritis yang berimbas semakin meningkatnya intensitas pemadaman listrik. PT PLN berharap krisis listrik dapat ditaggulangi jika pembangkit baru PLTU Pangkalan Susu 2x200 MW dan PLTU Nagan Raya 2x100 MW dapat beropersi penuh. Sementara itu PLN berencana kembali menyewa genset baru sebesar 190 MW  yang baru bias beropersi 5 bulan ke depan.