Kepala BNPB : Relokasi Tahap III Siosar Jangan Ditunda Tunda Lagi

Bupati Karo melakukan kunjungan kerja ke Kantor BNPB di Jakarta dan bertemu dengan Kepala BNPB.

(foto Mimbar/Ist)

Tanah Karo, (Mimbar) - Historis Erupsi Gunung Sinabung mulai menggaung pertama kali di Tahun 2010, sehingga warga dan masyarakat mengungsi secara tersebar yang difasilitasi oleh Pemda Karo, di beberapa posko pengungsian dan setelah kejadian itu, para pengungsi diarahkan kembali ke daerah asal masing-masing mengingat Gunung Sinabung tidak lagi erupsi. Namun di Tahun 2013 terjadi erupsi lagi yang cukup besar, sehingga mengakibatkan beberapa desa rusak parah, sehingga melalui rekomendasi PVMBG, ada 3 Desa yang harus direlokasi, yaitu Desa Sukameriah, Simacem, dan Bakerah.

Sekarang ini Status Gunung Sinabung adalah AWAS (Level IV) Sampai saat ini status Pengungsi Sinabung sebanyak 2.117 KK, yang merupakan warga 8 (delapan) desa tapi sudah tidak berada di Posko Pengungsian karena telah ditangani dengan bentuk memberikan sewa rumah dan lahan.

Demikian dipaparkan Bupati Karo Terkelin Brahmana SH didampingi Asisten I Sekdakab Kato bidang Pemerintahan Suang Karo Karo, Kalak BPBD Karo Ir Martin Sitepu, Nius Abdi Ginting S.Hut Kasi BPBD Karo, di hadapan kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, Sestama Ir. Dody Ruswandi, MSCE, Jumat (12/4) pukul 10.00 wib di lantai 15 gedung Graha BNPB Jakarta Timur.

Bersamaan itu telah dilakukan Relokasi Tahap I disiosar dengan 370 KK (bentuk rumah) dan 457 KK (Lahan usaha Tani), penanganan sudah selesai.

Sedangkan Relokasi mandiri Tahap II tersebar di lokasi beberapa hamparan dengan 1.655 KK (rumah), 1.679 KK (lahan usaha Tani) untuk penanganannya selesai.

Untuk Relokasi tahap III di Siosar belum dikerjakan masih tahap penanganan  dengan jumlah 892 KK (Rumah) Lokasi Perumahan Pada APL/Ex Agropolitan 1032 KK (Lahan Usaha Tani) Lokasi Lahan Usaha Tani Ex Hutan Produksi Siosar, papar Terkelin.

Selain itu, kini dana relokasi tahap III dari BNPB telah ditransfer ke RKUD Pemerintah Kabupaten Karo pada tanggal 27 Desember 2019 senilai 161.718. 413.929 dimana Lahan usaha tani sedang kita land celaring, jadi semuanya kita targetkan selesai tahun ini, tandasnya.

Sambung Terkelin, meminta keberadaan perwakilan BNPB di Kab. Karo Kolonel Inf Yufti Senjaya, kalau bisa diperpanjang, sebab sangat membantu Pemkab Karo dalam bekerja dan merasa nyaman dalam berkoordinasi, sebab semakin cepat Pemkab Karo melaporkan situasi semisal ada masyarakat demo, komplain, meminta penjelasan  keluhan terkait penanganan  erupsi gunung sinabung.

Sebelumnya juga, menurut Bupati Karo tetap kita laporkan ke pihak BNPB ,jika ada komplain masyarakat merasa tidak puas  tapi akses berita tidak secepat sekarang ini, bebernya.

Sisi yang lain Progres tahap Pelaksanaan kedepan kami pihak BPBD Karo sudah selesai mematangkan  Lahan Pertapakan Rumah, namun  Pembangunan Rumah dan Fasum, Fasus dalam tahap perencanaan dan ditargetkan semua akan selesai pada bulan Desember 2019, terangnya.

Selanjutnya  Kepala BPBD Propinsi Sumut Dr. Ir. H. Riadil Akhir Lubis, M.si,  menambahkan peran propinsi ada tim Monitoring  untuk Kab. Karo selalu berkoordinasi dan bersinergi baik segi pengawasan dan penanganannya, misal pihak propinsi sudah ada membangun 24 sabodam yang berfungsi menahan lahar dingin dan panas, memasang CCTV untuk memonitor disekitar gunung sinabung, mengadvokasi percepatan tahap III, ungkapnya.

Lanjutnya dalam rapat, Riadil menyampaikan untuk tahap III ini, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi sudah meninjau siosar dan telah menginstruksikan TNI untuk mencari sumber air bersih, sebelum relokasi tahap III dibangun, sebab itu sangat penting bagi kebutuhan, alhamdulillah sumber air sudah ditemukan dengan jarak 10 kilometer.

Ini juga rencana pak Gubsu akan fasilitasi dan akan membangun sumber air ini untuk  mengaliri ke rumah relokasi tahap III dengan dana propinsi Sumut, Sebut Riadil dihadapan kepala BNPB, Sestama dan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo menyampaikan, jika keberadaan Kolonel Inf Yufti Senjaya selaku perwakilan BNPB sangat membantu, saya harapkan segera penanganan relokasi tahap III selesaikan, jangan ditunda tunda lagi, ujarnya.

"Ada masalah catat dan laporkan agar kita bisa pecahkan bersama untuk mencari solusi, dan pasti kita tindaklanjuti itulah tujuan adanya perwakilan BNPB di Kab Karo", ucap Sang Jenderal Bintang tiga ini.

Khusus untuk daerah zona merah, Doni menegaskan segera buatkan tanda dan patoknya  agar orang takut masuk, semisal buatkan gambar tengkorak bahwa jika masuk bahaya mengancam keselamatan nyawa, ini dipasangkan di daerah masuk zona merah, tuturnya dalam rapat.

Hal senada dikatakan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ir. Harmensyah, Dipl, SE, MM, dengan mengulangi penekanan kepala BNPB, agar Bupati Karo segera selesaikan relokasi tahap III, sebab dana sudah dikucurkan, jangan ditunda tunda, lebih cepat lebih bagus, imbuhnya.

Apalagi pihak LKPP ( Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sudah menyetujui lex spesialis,  jadi jangan tunda tunda lagi, kerjakan segera dan koordinasikan dengan Kolonel Inf Yufti Senjaya, jelasnya. 

(B 44/Rel)