Pemprovsu Baru Terima 6 SK, Pelantikan Sembilan KDH Lainnya Terancam Ditunda

Sekdaprovsu Hasban Ritonga saat diwawancarai wartawan  di lantai 8 kantor Gubsu Jalan Diponegoro No.30 Medan, Senin (15/2).

Pemprovsu Baru Terima 6 SK, Pelantikan Sembilan KDH Lainnya Terancam Ditunda

Medan (Mimbar) - Pelantikan sembilan pasangan calon kepala daerah (KDh) terpilih hasil pilkada serentak 9 Desember 2015 di Sumut yang dijadwalkan 17 Februari 2016 di Lapangan Merdeka Medan terancam ditunda. Pasalnya hingga Senin (15/2) kemarin pihak Pemprovsu baru menerima 6 Surat Keputusan (SK) Mendagri terkait pelantikan KDh tersebut dari 15 KDh yang direncanakan. “Sampai saat ini kita baru menerima 6 SK pelantikan dari Mendagri, termasuk satu KDh Tapteng, Sukran Jamilan Tanjung yang bukan merupakan hasil Pilkada 9 Desember lalu. Harapan kita karena Pilkadanya serentak, pelantikannya juga maunya bisa serentak. Jadi 9 lagi kini  sedang berproses. Walaupun hal terburuk diluar keinginan kita, jika SK-nya tidak kita terima hanya enam itu saja yang dilantik dulu. Mudah-mudahan keserempakan itu bisa terwujud nanti,” ujar Sekdaprovsu Hasban Ritonga kepada wartawan saat dijumpai di lantai 8 kantor Gubsu Jalan Diponegoro No.30 Medan, Senin (15/2).

Dikatakan Hasban, enam SK KDh yang telah dikantongi pihaknya, yaitu ; Tapanuli Selatan (Tapsel), Sibolga, Medan, Labuhan Batu Utara (Labura), Tanjung Balai, dan Tapanuli Tenggara (Tapteng). Sedangkan 9 KDh lainnya, Binjai, Serdang Bedagai, Pakpak Bharat, Samosir, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Asahan, Labuhanbatu, dan Labusel masih belum diterima Pemprovsu.

 

Dijelaskannya, meskipun kemungkinan terburuk, jika nantinya sembilan KDh tersebut ditunda pelantikannya, namun pihaknya tetap mempersiapkan pola pelantikan terhadap 15 KDh. Ini sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. Termasuk juga terkait mempersiapkan untuk para undangan yang jumlahnya diperkirakan mencapai 16 ribuan lebih. “Harapan kita SK itu hari (kemarin-red) atau besok (hari ini-red) bisa kita dapatkanlah semua SK itu. Rencananya undangan khusus 100 orang perkabupaten Kota. Untuk keamanan kita sudah berkoordinasi dengan Poldasu dan jajarannya untuk menjaga gangguan Kamtibmas maupun pengaturan lalulintas,”ujarnya.

Disinggung soal besaran anggaran yang dipersiapkan terhadap pelantikan itu, Hasban mengaku belum dapat menjelaskan karena belum dikalkulasi. "Hanya saja terkait anggaran pelantikan Pemprovsu akan menggandeng Pemerintah Kabupaten Kota terkait karena keterbatasan anggaran yang ada di Pemprovsu," katanya.

Meskipun tidak menghendaki adanya KDh yang batal dilantik karena keterlambatan SK, menurut Hasban akan ada pelantikan susulan. “Ya kalau sampai ada yang SKnya belum keluar juga artinya akan ada penjadwalan pelantikan lagi. Bisa saja di bulan Maret pelantikannya,”terangnya lagi.

Sekedar informasi 14 KDh hasil Pilkada 9 Desember 2015 yang sejatinya sudah bisa dilantik pada 17 Februari mendatang yakni pasangan Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution (Medan), Muhammad Idaham-Timbas Tarigan (Binjai), Soekirman-Darma Wijaya(Serdang Bedagai), Remigo Yolando Berutu-Maju Ilyas Padang(Pakpak Bharat), Rapidin Simbolon-Juang Sinaga(Samosir), dan pasangan Darwin Siagian-Hulman Sitorus(Toba Samosir).

Selanjutnya Dosmar Banjarnahor-Saut Parlindungan Simamora (Humbang Hasundutan), M Syarfi Hutauruk-Edipolo Sitanggang (Sibolga), Syahrul M Pasaribu-Aswin Efendi Siregar (Tapanuli Selatan), M Syahrial-Ismail (Tanjungbalai), Taufan Gama Simatupang-Surya (Asahan), Kharuddin Syah Sitorus-Dwi Prantara) Labura), Pangonal Harahap-Andi Suhaimi Dalimunthe (Labuhanbatu), Wildan Aswan Tanjung-Kholil Jufri Harahap (Labusel).

Pada hari yang sama, Erry juga akan melantik Sukran Jamilan Tanjung sebagai Bupati Tapanuli Tengah definitif menggantikan Bonaran Situmeang yang sudah diberhentikan secara tetap karena perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap. Bonaran divonis bersalah karena terlibat menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muktar.