Hindari Provokasi Isu Write Off Bank Sumut

Pengamat Ekonomi:

Hindari Provokasi Isu Write Off Bank Sumut

Medan, (Mimbar) - Pengamat ekonomi Gunawan Benjamin mengingatkan agar pihak-pihak yang hendak memberikan statemen tentang kebijakan dalam kegiatan bisnis  perbankan tidak cenderung provokatif dan lebih dahulu memahami persoalan yang sebenarnya, termasuk memahami kebijakan write off sebagaimana dilakukan Bank Sumut. Kebijakan tersebut sepanjang memenuhi peraturan yang berlaku patut didukung demi kebaikan bank milik masyarakat Sumut tersebut, namun tetap perlu dikawal bersama-sama guna melindungi kepentingan publik. Apalagi keberadaan Bank Sumut sendiri sangat dibutuhkan sebagai salah satu pendorong perekonomian Sumatera Utara.

Hal itu dikatakan Gunawan kepada media, akhir pekan lalu, menanggapi munculnya komentar terhadap kebijakan write off (hapus buku) dari Bank Sumut yang dihubung-hubungkan dengan potensi ancaman akan terjadinya rush (penarikan dana besar-besaran) dari nasabah bank tersebut.  “Pernyataan tersebut terkesan berlebihan dan justru dapat memancing keresahan masyarakat,” ujarnya.

Gunawan juga meminta agar masyarakat  bersikap kritis dan melakukan  konfirmasi terhadap bank bersangkutan jika menemui informasi yang kebenarannya masih diragukan."Jangan mudah percaya terhadap informasi yang muncul," tegasnya.

Dia menegaskan, tidak ada kaitan antara write off dengan rush.  “Rush terjadi jika bank mengalami kesulitan likuiditas yang parah seperti yang pernah terjadi pada masa krisis ekonomi tahun 1997-1998 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan skema pinjaman BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Sedangkan industri perbankan nasional saat ini, termasuk Bank Sumut, memiliki fundamental bisnis yang kuat, likuiditas yang lancar, dan masih mendapat kepercayaan penuh dari nasabah.

"Write off lebih kepada kebijakan perbankan untuk melakukan hapus buku secara administratif  terhadap aset kredit yang tidak produktif, yakni kredit bermasalah.  Dalam write off ini, bank tetap melaksanakan tugasnya melakukan penagihan terhadap para debitur untuk melunasi kewajibannya," jelasnya.

Menurut pria yang pernah bekerja di bank nasional dan bank asing serta perusahaan sekuritas nasional ini, kebijakan perbankan untuk melakukan  write off tentu sudah didasari atas pertimbangan yang matang dan sesuai aturan yang berlaku.

"Industri perbankan sendiri merupakan industri yang pengawasannya sangat ketat dan dilengkapi dengan banyak peraturan dari otoritas terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Termasuk mengenai write off ini yang juga sudah ada aturannya. Sehingga perbankan wajib dan harus mengacu kepada ketentuan yang ada. Diantaranya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum," jelasnya.

Dirinya mengingatkan, jika Bank Sumut selalu diganggu dengan penyebaran isu-isu negatif oleh pihak-pihak tertentu maka hal ini akan menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh pelaku industri keuangan lainnya. Sehingga yang akhirnya dirugikan adalah pemerintah daerah selaku pemegang  saham Bank Sumut dan masyarakat Sumut sendiri.

8 Program Strategis

Secara terpisah, Pls. Sekretaris Perusahan Bank Sumut Erwin Zaini mengatakan, selain menerapkan kebijakan write off dan memberi solusi terhadap debitur-debitur bermasalah, Bank Sumut saat ini juga sedang berkonsentrasi untuk melaksanakan 8 Program Strategis. Kedelapan program strategis itu antara lain penguatan GCG yang merupakan salah satu penilaian kesehatan bank. Selain itu meningkatkan kemampuan SDM yakni program terkait credit risk management; penguatan fitur dan produk, termasuk produk syariah; restrukturisasi IT banking system, perluasan layanan unit syariah, percepatan spin off, dan penguatan permodalan.

Kedepalan program itu merupakan langkah awal untuk melanjutkan sejumlah kebijakan strategis yang dapat mewujudkan eksistensi Bank Sumut ke depan menjadi bank yang kuat, kompetitif dan kontributif dalam kerangka program nasional transformasi BPD (Bank Pembangunan Daerah) sebagaimana telah dicanangkan oleh Asbanda (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah) bersama OJK dan telah mendapat dukungan penuh dari Presiden RI Jokowi.

"Melalui program transformasi tersebut diharapkan BPD akan menjadi pemimpin di daerahnya dan menjadi salah satu grup bank terbesar dan terkuat di industri perbankan nasional," ujarnya.