4000 Laporan Korupsi Masuk Ke KPK

Bupati dan walikota se-Sumatera Utara (Sumut) serta Seluruh Pimpinan SKPD Pemprovsu melakukan penandatanganan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Senin( 10/5).

4000 Laporan Korupsi Masuk Ke KPK

Medan, (Mimbar) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnaen menyebutkan, dari  catatan KPK sejak 2009 hingga 2015 ada 4000 lebih laporan dugaan korupsi di seluruh daerah di Sumatera Utara.  Laporan terbanyak kasus yang terjadi Kota Medan.

Sedangkan secara nasional, katanya usai acara penandatangan Pembangunan Integritas di aula Martabe Kantor Gubsu, Senin (11/5), setiap tahun terjadi peningkatan laporan kasus korupsi ke KPK. Tahun 2012 ada 6000 kasus lebih, di 2013 ada 7000 lebih dan di 2014 ada 8000 lebih laporan.

Didampingi Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi dia mengemukakan laporan terkait penggunaan dana APBN, APBD, harta kekayaan, pertambangan dan kelautan. “Laporan yang memenuhi syarat terbatas untuk ditindaklanjuti KPK. Terbatasnya penindakan dari KPK, katanya, karena laporan tersebut dipilah dan dianalisis apakah ada penyelenggara negara, kerugian negara, alat bukti. Sisanya diserahkan kepada aparat penegak hukum lainnya termasuk kepada inspektorat,” sebutnya.

Jadi, katanya, berdasarkan pemetaan laporan tersebut, KPK sekarang intensif melakukan upaya pencegahan. Tujuannya, agar sistem dan tata kelola pemerintahan terus bertambah baik. Sesuai kajian KPK, selanjutnya diminta kementerian terkait untuk menindaklanjuti jika memang persoalan itu dari internal.

Dia menegaskan, kepala daerah tidak perlu merasa takut dalam menjalankan roda pemerintahan. Soalnya, selagi memang dalam koridor menjalankan kebijakan, aparat penegak hukum akan lebih selektif. “Kalau benar tidak perlu takut. Kebijakan bukan objek pidana. Tetapi, kebijakan itu harus dilihat dengan hati-hati tujuan dan manfaat dan konflik kepentingannya,” tegas Zulkarnaen.

Perwakilan Kemendagri mengaku, pembangunan zona integritas itu penting. Tidak saja menyangkut integritas kinerja tapi juga ada perbaikan pada pelayanan publik. Namun, sejauh ini reformasi birokrasi masih belum maksimal. Pasalnya, hingga April 2015 dari 275 daerah yang menandatangani zona integritas, hanya 17 daerah yang bergerak maju. Kalau saat ini masih 7 persen daerah yang progresnya maju, dia mengharapkan, ke depan lebih baik lagi.

“Lambatnya perubahan ini karena reformasi politik yang berjalan lambat. Belum lagi soal sumber daya manusia (SDM). Untuk SDM, perbaikan bisa dilakukan dengan cara pemilihan secara transparan. “Karena pemilihan pejabat secara transparan diyakini membuat perubahan yang lebih baik,” sebutnya.

Gubsu Gatot Pujo Nugroho mengaku, sebelumnya di tahun 2011 sudah ada tujuh kabupaten/kota yang menandatangani zona integritas. “Sekarang ditambah lagi 26. Lewat semangat hari ini lebih baik dari kemarin, kita yakin ada progress yang baik reformasi birokrasi di Sumatera Utara,” sebut Gubsu.

Dari seluruh daerah di Sumut, Kapupaten Pakpak Bharat, yang sudah bergerak lebih maju. Pasalnya, daerah yang dipimpin Bupati Remigo Yolando Berutu, sudah mendapat sertifikasi ISO 9001:2008. “Tahap awal ada 9 satuan kerja perangkat daerah mendapat ISO. Sekarang 9 lagi,” sebutnya.

Menurutnya, pascamendapat ISO, sudah terlihat kemajuan birokrasi yang lebih baik seperti indeks kepuasan masyarakat dan kinerja manajemen keuangan. “Kita meraih opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP),” sebutnya saat didaulat menyampaikan pidato singkat di forum tersebut. Langkah Remigo ini mendapat sambutan positif Kemendagri. Bahkan, daerah lain diharapkan bisa mencontoh langkah tersebut.