Marak Penyakit Sosial, 4 Konsensus Nasional Lemah

Kerjasama Program dengan Ormas dan LSM Simpulkan

Marak Penyakit Sosial, 4 Konsensus Nasional Lemah

Medan, (Mimbar) – Kredibilitas kebangsaan dan empat konsensus nasional yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terindikasi masih lemah di sebahagian masyarakat terutama di kalangan generasi muda.

Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menjawab wartawan di Medan, Minggu (29/12) sore mengajak segenap masyarakat Sumut kembali memperteguh komitmen kebangsaan dimaksud terutama memperkuat pengamalan empat konsensus nasional dalam menghadapi tahun 2014 sebagai tahun politik yang sudah di ambang pintu.

Masih lemahnya kredibiltas kebangsaan yang merupakan salah satu kesimpulan kegiatan kerjasama program Pemprovsu melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumut dengan organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga nirlaba lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tahun 2013, merupakan ‘warning’ bagi semua pihak.

Berbagai penyakit masyarakat seperti korupsi, terorisme, anarkisme, perkelahian antar kelompok, pornografi, pornoaksi, geng motor, narkoba, kriminalitas dan tindak kekerasan maupun pemaksaan kehendak dan perbuatan amoral lainnya serta konflik sosial merupakan indikasi bahwa kredibilitas kebangsaan dan empat konsensus nasional masih lemah.

            “Itulah sebabnya perlu digencarkan upaya memperkokoh kredibilitas kebangsaan itu antara lain melalui kerjasama program dengan ormas dan LSM yang sepanjang tahun 2013 telah direalisasikan dengan 31 lembaga terdiri dari 15 kegiatan pendidikan politik dalam negeri, 3 kegiatan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasayarakatan, 5 kegiatan bina ideologi dan wawasan kebangsaan, 5 kegiatan kewaspadaan nasional dan 3 kegiatan berupa perlombaan di bidang kesbangpol,” jelas Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP didampingi Kabid Pembinaan Politik Dalam Negeri Achmad Firdausi Hutasuhut SH MSi.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Prof Budi Susilo Soepandji dalam Dialog Kebangsaan dengan tokoh agama, masyarakat, adat dan pemuda di Medan baru-baru ini juga memaparkan pentingnya upaya memperkuat sendi-sendi kehidupan kebangsaan yang antara lain melalui kerjasama program dengan komponen strategis masyarakat karena saat ini dan ke depan bangsa ini lebih memerlukan generasi yang berkarakter kebangsaan Indonesia.

Model Kerukunan

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumut DR H Maratua Simanjuntak, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kol H Nurdin Sulistiyo SSos, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Sumut Drs H Bahari Damanik dan Sekretaris Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Sumut Drs Zulkarnain Nasution MA yang juga Direktur Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumut menilai positip program ini.

Tentang indikasi sendi-sendi kebangsaan yang masih rapuh dalam berbagai dialog tersimpul dari gambaran masih lemahnya masyarakat membentengi diri dan padahal bangsa yang besar harus kuat ideologi, memiliki pandanga  hidup yang kokoh dan jangan meninggalkan 4 pedoman hidup kebangsaan atau empat konsensus nasional yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

“Sejauh ini Sumut masih tetap kondusif karena empat konsensus dasar itu. Sumut bisa dijadikan model kerukunan dan dari Sumut terpancar kerukunan nasional. Modal ini bisa dijadikan bukti bahwa masyarakat Sumut menjunjung nilai empat konsensus dasar. Namun kita jangan lengah,” kata DR H Maratua Simanjuntak MA.

Pengamat sosial politik kemasyarakatan DR Ansari Yamamah mengemukakan masyarakat Sumatera Utara menyadari jika berbagai persoalan politik, ekonomi, pendidikan, serta merosotnya nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan yang muncul selama tahun 2013 tidak disikapi secara akurat dan cepat maka tidak mustahil akan melahirkan situasi yang  tidak kondusif yang berujung pada munculnya berbagai konflik dalam skala lebih besar yang tentu saja memerlukan enerji besar untuk mengatasinya.

Untuk itu masyarakat memerlukan perhatian penuh dari segenap elemen anak bangsa untuk dapat bersinergi melakukan perbaikan dan percepatan pembangunan masyarakat Sumatera Utara.

Tahun 2014 bagi masyarakat Sumatera Utara dapat dijadikan sebagai Tahun Gerakan Indonesia Beradab dengan melakukan berbagai gerakan rekonstruksi ajaran dan aplikasi nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, kearifan local sosial kemasyarakatan, politik, ekonomi, serta system dan model pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai filosofis dan estetika Pancasila sebagai sumber utama dari segala sumber berbangsa, bernegara dan bertanah air Indonesia.

Dampak dari lunturnya nilai-nilai dan sendi-sendi kebangsaan tersebut juga dapat dilihat secara jelas dalam sebagian kehidupan masyarakat yaitu tumbuhnya gaya hidup konsumtif, materialistik serta cenderung individualis dan egois.

            Eddy Syofian mengemukakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dewasa ini menjadi suatu kebutuhan bagi bangsa Indonesia untuk membangun karakter bangsa. ”Cita-cita nasional adalah negara yang merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur, untuk mewujudkan itu, semua komponen harus terlibat dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila,” katanya.

Itulah sebabnya kerjasama program ini sangat efektif karena dilaksanakan secara sinerji antara pemerintah dan masyarakat secara murni yang secara garis besar dilandasi oleh Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Permendagri Nomor 44 Tahun  2009 yang intinya mengamanahkan kepada pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama program dengan ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.    

Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan penguatan empat konsensus nasional bangsa, pendidikan politik dan bela negara yang ternyata setelah ditelusuri melalui paket kerjasama program terindikasilah bahwa masyarakat masih membutuhkan sosialisasi empat konsensus nasional, pendidikan politik maupun bela negara.

Nilai Kebangsaan

Juga dilakukan upaya dengan merangkul berbagai pihak termasuk media massa demi memberangus faham terorisme dan memberantas narkoba di mana masalah terorisme dan narkoba bukan hanya masalah kelompok di dalam suatu masyarakat, atau sebuah negara, tetapi sudah menjadi masalah semua bangsa. Karenanya, upaya pencegahan menjadi lebih efektif untuk menekan berkembangnya bibit-bibit radikalisme di masyarakat, daripada mengandalkan penindakan atau penindasan semata.

“Pencegahan agar bibit radikalisme tidak berkembang di masyarakat akibat pemahaman agama yang parsial, kami nilai jauh lebih efektif,” ucap Eddy Syofian yang juga Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumut seraya mengemukakan pencegahan dengan melibatkan berbagai pihak untuk menyosialisasikan bahwa tidak ada satu agama apapun di muka bumi ini yang menyetujui atau menganjurkan faham terorisme.

             Program Kerjasama di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  yang dijalankan saat ini sangat memerlukan adanya monitoring (supervisi) yang bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan program tepat sasaran dengan memberikan saran dan arahan, sehingga jika terdapat ketidaksesuaian (penyimpangan) dapat segera diperbaiki.

Di samping itu monitoring (supervisi) juga melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang bertujuan sebagai bahan masukan dalam menyusun program yang lebih baik di masa datang.

Berkenaan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merasa perlu melaksanakan Program kegiatan Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan ataupun Lembaga Nirlaba Lainnya di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat hingga terwujudnya Masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang saling melindungi dan menghargai satu sama lain, cerdas, berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air.

Dalam hal melaksanakan Verifikasi faktual terhadap lembaga dilakukan objektif. Dalam pelaksanaannya, Tim Verifikasi, Supervisi dan Pelaporan menjalankan tugas-tugas diantaranya melakukan seleksi dokumentasi terhadap kelengkapan dokumen proposal permohonan yang diajukan oleh Orkemas dan Lembaga Nirlaba Lainnya. (04)