Tambahan Penghasilan PNS Pemprovsu Dihapus

Tambahan Penghasilan PNS Pemprovsu Diisukan Dihapus

Medan, (Mimbar) - Isu pembatalan atau penghapusan pembayaran tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kian merebak pekan ini.

     Hingga kemarin (Sabtu, 24/8/2013) isu tersebut semakin mencuat namun para pengambil keputusan di kantor pusat pemerintahan Provinsi Sumut ini belum mengeluarkan keterangan resmi.

     Akan tetapi yang jelas, TPP yang besarnya untuk masing-masing PNS berbeda berdasarkan golongan kepangkatan dan posisinya pada jabatan struktural atau staf biasa, hingga saat ini belum dibayarkan sejak bulan Juli lalu.

      "Belum jelas bang kapan cairnya. Nggak ada penjelasan dari bos dan semuanya masih samar-samar. Padahal biasanya TPP bulan Juli sudah dibayarkan awal Agustus lalu," ujar salah seorang staf Biro Umum Setdaprovsu.

       TPP tahun 2013 ini semula tidak menjadi sentral isu di jajaran Pemprovsu karena pembayarannya jelas. Kendati saat tertentu ada keterlambatan jadwal namun hingga bulan Juni berjalan lancar dan semua PNS Pemprovsu yang hampir 16.000 orang telah menerimanya.

     Namun memasuki awal bulan ini, nasib TPP bulan Juli dan Agustus menjadi gonjang-ganjing menyusul merebaknya isu ketekoran kas Pemprovsu yang diisukan akibat target penerimaan tidak tercapai akibat besarnya target yang ditetapkan saat menyusun RAPBD 2013 tanpa mempertimbangkan perkiraan kondisi riel di lapangan.

    "Inilah akibat banyak panglima talam saat menyusun RAPBD yang hanya memberikan laporan asal bapak senang sementara Plt Gubsu Pak Gatot Pujo Nugroho saat itu tidak cermat meneliti laporan staf. Akibatnya target yang ditetapkan sangat fantastis yang kemudian angka itu pula yang dipakai untuk merencanakan belanja. Kacaulah sekarang ini kan tekor kas jadinya," ujar salah seorang PNS di Bappedasu.

      Akibat kondisi ini menimbulkan isu yang membuat PNS gelisah karena diisukan untuk mengatasi hal itu salah satu solusi yang sedang digodok petinggi Pemprovsu adalah membatalkan atau menghapuskan pembayaran TPP. Ini dimungkinkan karena jumlah anggaran TPP yang tersisa cukup signifikan menutupi ketekoran kas tersebut. (04)