Orang Miskin Harus Kita Pikirkan
Orang Miskin Harus KitaPikirkan
Medan (Mimbar) - Wagubsu Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mengajak seluruh peserta Workshop dan seluruh warga Sumatera Utara untuk sama memikirkan nasib orang miskin disekitar kita. "Orang miskin harus kita fikirkan, karena nasib mereka juga merupakan tanggung jawab para orang kaya, dan pemerintah," ujarnya dalam sambutan pada Pembukaan Workshop Penguatan Kebijakan dan Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Desentralisasi Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelembagaan Multipihak di Hotel Grand Angkasa Jl.Sutomo No.1 Medan, Selasa (27/8).
Lebih jauh dijelaskannya bahwa kemiskinan berpotensi menimbulkan permasalahan sosial dan berakibat kerugian bagi semua pihak terutama pemerintah. Undang Undang sendiri mengamanahkan bahwa orang miskin dan anak terlantar adalah tanggung jawab negara. Oleh karena itu, jelasnya, " Sejauh ini pemerintah pusat dan daerah telahpun berupaya menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan tersebut, walau kenyataannya masih belum memuaskan, maka kami selaku pemerintah meminta dukungan dari semua pihak," tutur Wagubsu.
Ditambahkannya , secara nasional, upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang dilakukan pemerintah dalam kurun waktu 2007-2014 dilakukan dalam empat kelompok yaitu:
1. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga.
2. Kelompok Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.
4. Kelompok Program Murah untuk rakyat.
Dengan keempat kelompok tersebut, Wagubsu meminta kepada seluruh peserta yang berasal dari utusan daerah kabupaten kota se Sumatera Utara itu untuk mensukseskan seluruh program kemiskinan.
Menutup sambutannya, Wagubsu memberikan apresiasi. Dan rasa syukur terhadap capaian yang menunjukkan kecenderungan dimana angka kemiskinan menurun, namun wagubsu berpesan jangan cepat b erpuas diri karena masih banyak yang perlu diperbaiki dan dipercepat pencapaiannya. "Tahun 2014 mendatang ditargetkan kemiskinan turun hingga 10% dan target MDG's sebesar 7,5% ditahun 2015, mari sama kita wujudkan target pemerintah tersebut," tutupnya.
Hadir dalam workshop tersebut Asisten Deputi Menko Kesra urusan Pemberdayaan Masyarakat Dr.Ir. Pamuji Lestari, M.Sc., Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Drs.YUsrizal Ilyas, MPA dan puluhan peserta workshop lainnya.
Dr. Ir. Pamuji Lestari selaku Asisten Deputi Menko Kesra sekaligus panitia. Dalam sambutannya melaporkan bahwa worksop akan digelar selam 3 hari mulai 27 s/d 29 Agustus 2013. Adapun peserta berasala dari kabupaten kota se Sumatera Utara yang terdiri dari instansi terkait seperti Badan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Koperasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan instansi lainnya.
Materi workshop nantinya akan dibahas seputar Peta Jalan PNPM Mandiri, Mekanisme Keuangan Daerah untuk Mendukung Desentralisasi PNPM Mandiri, Pola Hubungan Kerja TKPK Propinsi, Peran Propinsi , Kabupaten, Kota dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, Tantangan Desentralisasi dan Keberlanjutan PNPM Mandiri serta penyusunan RKTL masiing masing kelompok.
"Adapun target dari Workshop kali ini adalah memastikan kesiapan daerah dan seluruh pemangku kepentingan terhadap desentralisasi serta pembentukan pola kerja TKPK kabupaten kota berikut hubungan kelompok program penanggulangan dengan kelompok lainnya guna desentralisasi tersebut," jelasnya.(04)
Medan (Mimbar) - Wagubsu Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mengajak seluruh peserta Workshop dan seluruh warga Sumatera Utara untuk sama memikirkan nasib orang miskin disekitar kita. "Orang miskin harus kita fikirkan, karena nasib mereka juga merupakan tanggung jawab para orang kaya, dan pemerintah," ujarnya dalam sambutan pada Pembukaan Workshop Penguatan Kebijakan dan Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Desentralisasi Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelembagaan Multipihak di Hotel Grand Angkasa Jl.Sutomo No.1 Medan, Selasa (27/8).
Lebih jauh dijelaskannya bahwa kemiskinan berpotensi menimbulkan permasalahan sosial dan berakibat kerugian bagi semua pihak terutama pemerintah. Undang Undang sendiri mengamanahkan bahwa orang miskin dan anak terlantar adalah tanggung jawab negara. Oleh karena itu, jelasnya, " Sejauh ini pemerintah pusat dan daerah telahpun berupaya menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan tersebut, walau kenyataannya masih belum memuaskan, maka kami selaku pemerintah meminta dukungan dari semua pihak," tutur Wagubsu.
Ditambahkannya , secara nasional, upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang dilakukan pemerintah dalam kurun waktu 2007-2014 dilakukan dalam empat kelompok yaitu:
1. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga.
2. Kelompok Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.
4. Kelompok Program Murah untuk rakyat.
Dengan keempat kelompok tersebut, Wagubsu meminta kepada seluruh peserta yang berasal dari utusan daerah kabupaten kota se Sumatera Utara itu untuk mensukseskan seluruh program kemiskinan.
Menutup sambutannya, Wagubsu memberikan apresiasi. Dan rasa syukur terhadap capaian yang menunjukkan kecenderungan dimana angka kemiskinan menurun, namun wagubsu berpesan jangan cepat b erpuas diri karena masih banyak yang perlu diperbaiki dan dipercepat pencapaiannya. "Tahun 2014 mendatang ditargetkan kemiskinan turun hingga 10% dan target MDG's sebesar 7,5% ditahun 2015, mari sama kita wujudkan target pemerintah tersebut," tutupnya.
Hadir dalam workshop tersebut Asisten Deputi Menko Kesra urusan Pemberdayaan Masyarakat Dr.Ir. Pamuji Lestari, M.Sc., Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Drs.YUsrizal Ilyas, MPA dan puluhan peserta workshop lainnya.
Dr. Ir. Pamuji Lestari selaku Asisten Deputi Menko Kesra sekaligus panitia. Dalam sambutannya melaporkan bahwa worksop akan digelar selam 3 hari mulai 27 s/d 29 Agustus 2013. Adapun peserta berasala dari kabupaten kota se Sumatera Utara yang terdiri dari instansi terkait seperti Badan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Koperasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan instansi lainnya.
Materi workshop nantinya akan dibahas seputar Peta Jalan PNPM Mandiri, Mekanisme Keuangan Daerah untuk Mendukung Desentralisasi PNPM Mandiri, Pola Hubungan Kerja TKPK Propinsi, Peran Propinsi , Kabupaten, Kota dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, Tantangan Desentralisasi dan Keberlanjutan PNPM Mandiri serta penyusunan RKTL masiing masing kelompok.
"Adapun target dari Workshop kali ini adalah memastikan kesiapan daerah dan seluruh pemangku kepentingan terhadap desentralisasi serta pembentukan pola kerja TKPK kabupaten kota berikut hubungan kelompok program penanggulangan dengan kelompok lainnya guna desentralisasi tersebut," jelasnya.(04)
Comments
Post a Comment