Menteri Pendidikan di Gubernuran Fokus Pada Pemerataan Pendiikan dan Pertajam Pendidikan Kejuruan

Menteri Pendidikan di Gubernuran

Fokus Pada Pemerataan Pendiikan dan Pertajam Pendidikan Kejuruan

Medan, (Mimbar) - Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Muhadjir Effendy mengatakan dirinya mendapat tugas khusus dari Presiden Jokowi untuk memperbaiki persoalan kesenjangan dan ketenagakerjaan. Dua program di bidang pendidikan yang difokuskan Kementrian Pendidikan adalah Kartu Indonesia Pintar dan meningkatkan pendidikan kejuruan atau vokasi untuk mendukung ketenagakerjaan.

Hal itu dikatakan Menteri Muhadjir dalam acara jamuan makan malam Gubernur dengan peserta Rakernas Assosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (ALPK-PTM), Senin (2/7) malam di Rumah Dinas Gubernur, Medan. Hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Daerah Sumut Hasban Ritonga, Bendahara Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Suyatno, Ketua Majelis Diklitbang Perguruan Tinggi Muhammadiyah Prof H Lincolin Arsad, Rektor UMSU DR Agussani, para rektor PTM Se Indonesia, para dekan dan wakil dekan LPTK se Indonesia dan para mahasiswa/mahasiswi UMSU.

Dijelaskannya, dua program besar yang harus diprioritaskan yang pertama kesenjangan di semua lini termasuk kesenjangan pendidikan dan masalah ketenagakerjaan. Dari dua isu besar itu, pihaknya mengatasi masalah pemerataan pendidikan melalui program kartu Indonesia pintar. Sedangkan isu ketenagakerjaan melalui pendidikan vokasional. Prioritas kesenjangan dan ketenagakerjaan itu menurutnya juga berlaku tidak saja di jajaran menteri pendidikan saja, namun juga bagi keseluruhan menteri.  

Masalah Kartu Indonesia Pintar, kata Menteri, banyak faktor yang menyebabkan ketidak beresan sehingga program belum berjalan sesuai harapan. “Satu bulan ini kita akan clearkan. Presiden juga punya gagasan bagus, tapi tidak saya sampailkan sekarang,” katanya.

Untuk vokasi atau penddikan kejuruan, jelasnya, keinginan presiden harus betul-betul melekat dengan bidang atau lapangan kerja dimana anak didik nantinya bekerja. “Karena itu saya tidak lagi akan mengejar rasio (jumlah SMK), pokoknya gak usah khawatir, jangan di paksakan. Apa artinya membangun smk banyak, untuk mengejar rasio kalau gurunya tidak ada,” terangnya.

Dikatakannya, dulu saat masih menjabat  rektor dia sering diledek Gubernur Jatim. “Pak Rektor, di Jatim banyak sekali SMK budaya, tapi labnya gak ada,  gurunya juga gak ada. Hanya mengejar target untuk laporan ke Dikti pusat biar dapat bantuan dan terpenuhi target,” ujar Muhadjir meniru ucapan Gubenur Jatim.

 Menteri mengatakan pihaknya akan meninjau payung hukumnya kebijakan rasio SMK tersebut. DIkatakannya, pemerintah akan dirikan menambah SMK Inpres tapi kriterianya harus melekat dengan lapangan kerja. “Presiden minta supaya pertajam Vokasional, kita tau bahwa vokasional kita sangat generik hanya untuk penuhi nomenklatur. Sering tidak dihitung feasible nya ketiaka diadakan. Di daerah pesisir dibuka jurusan informatika, sementara di daerah yang gak ada lautan dibuat jurusan kelautan perikanan,” ujar Muhadjir.

Dia juga mencontohkan dalam menunjang pengembangan Danau Toba misalnya, dapat disiapkan pendidikan yang menunjang. Dia mencontohkan pedidikan  kejuruan bidang kepariwisataan dan perhotelan.

Sementara itu Sekda Provsu Saya berterimakasih kepada Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar. “Sebagian tugas dan tanggungjawab strategis pemerintah di bidang pendidikan dilaksanakan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak hanya concern membangun jumlah sekolah, namun juga kualitas perguruan tinggi,” kata Sekda.