Buka Rakor Penyuluh Se Sumut

Buka Rakor Penyuluh Se Sumut

Gubernur : Kita Belum Merdeka Dari Sisi Ketahanan Pangan

Medan, (Mimbar) - Gubenur Sumatera Utara H T Erry Nuradi mengatakan Indonesia masih belum merdeka dari sisi ketahanan pangan karena harga komoditi pangan seperti beras dan daging sapi di luar negeri lebih murah dibanding dalam negeri.

Hal itu ditegaskan Gubsu saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kepala Badan/Dinas/Kantor yang menangani penyuluhan kabupaten/kota dan Pimpinan Balai Penyuluhan Kecamatan se Sumut di Hotel Garuda Plaza Medan, Selasa (21/6). Acara dihadiri KepalaBadan Pelaksana Koordinasi Penyuluhanan (Bakorluh) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sumut, Bonar Sirait, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Plt Kepala Dinas Pertanian.   

Gubernur mengatakan beras Vietnam dan beras thailand,  harganya Rp 7-8 ribu kg, jauh lebih murah dibanding beras lokal.  Harga daging sapi di luar negeri yang bisa lebih murah. Dia mencontohkan di India daging sapi per kilogram Rp 50-60 ribu. Bahkan daging sapi India bila dikirim ke Indonesia dengan diangkut naik pesawat, harganya tetap bisa lebih murah, hanya Rp 80 ribu saha. “Ini membuktikan dari sisi pangan kita masib terjajah, berarti kita belum merdeka dari sisi ketahanan pangan. Kalau begini kita bisa jadi penonton saja,” katanya.  

Gubernur mengatakan harga pangan masih dikendilkan oleh kartel dan pihak yang mengambil keutungan lebih besar dari petani. Karena itu perlu dilakukan berbagai terobosan untuk bisa meningkatkan produksi hasil pangan dan mewujudkan stabilitas harga serta distribusi yang lebih baik sehingga kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. “Pertemuan hari ini penting untuk menyamakan persepsi, meningkatkan ketahanan pangan, sehingga kita bisa menjadi tuan rumah di negari kita sendiri,” ujar Gubsu kepada para pimpinan penyuluh.

Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi, M.Si meminta para penyuluh di Sumatera Utara fokus pada upaya peningkatan produktivitas padi mewujudkan swasembada pangan di Sumut.

Dalam kesempatan itu Gubernur juga mengingatkan jangan ada lagi alih fungsi lahan tanaman pangan di Sumatera Utara. Karena itu dia meminta Pemerintah Kabupaten/kota yang memiliki lahan tanaman pangan agar menerbitkan peraturan daerah perlindungan lahan tanaman pangan.

Gubsu menyayangkan kecenderungan pengalihan lahan pertanian tanaman pangan menjadi perkebunan sawit yang marak dalam beberapa dekade terakhir. Padahal menurut dia hasil padi sawah dengan irigasi yang baik bisa jauh lebih menguntungkan daripada bertanam sawit. Karena itu dia menghimbau Pemkab/Pemko untuk menerbitkan Perda agar alih fungsi lahan pertanian pangan bisa dicegah.

Pemerintah Provinsi Sumut bersama DPRD Sumut sudah menerbitkanPerda Nomor 3 tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perda ini diharapkan bisa disahuti pemerintah kabupaten/kota yang memiliki lahan pertanian tanaman pangan untuk menerbitkan perda pendukung di daerah masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Gubsu secara khusus meminta para Kepala Badan/ Dinas/ Kantor yang menangani penyuluhan kabupaten/kota dan Pimpinan Balai Penyuluhan Kecamatan se Sumut yang hadir dapat fokus pada upaya peningkatan prooduktivitas pangan Sumut. Hal itu mengingat produksi padi Sumut  menurun sehingga saat ini Sumut turun satu pringkat menjadi posisi enam produsen padi nasional. Enam urutan terbesar produksi gabah di Indonesia itu yakni tertinggi Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan produksi, Sumatera Selatan dan Sumut.

Salah satu persoalan yang dihadapi Sumut adalah lahan irigasi teknisnya kecil baru 35%. Sementara itu lahan sawah yang ada banyak yang tidak beririgasi sehingga rentan terjadi alih fungsi diantaranya perumahan dan tanaman sawit.

“Wajar kalau kita bicara padi, karena posisi kita sudah bergeser dari urutan lima menjadi enam. Saya berharap seluruh kabupaten/kota harus kerja keras, jangan ada lagi alih lahan pangan,” kata Gubsu.

Gubsu menekankan agar Kepala Daerah di Kabupaten/ kota bisa sejalan dengan upaya pencapaian ketahanan pangan di Sumut. “Saat ini lahan persawahan sudah banyak diincar investor. Banyak investor yang membeli sawah. Trend ini juga harus disikapi,” ujar Gubsu.

Gubernur meyakinkan bahwa pemerintah terus berupaya mendukung peningkatan produksi. Menurutnya sarana prasarana irigasi semakin ditingkatkan. “Sumut memiliki irigasi terbesar yaitu sungai ular seluas 18 ribu ha. Saat ini ada potensi 100 ribu ha irigasi di Asahan yang akan dibagun, demikian juga di Langkat ada irigasi 10 ribu ha yang sedang dibangun,” ujar Gubsu.

Pada Jambore penyuluh di Kabupaten Langkat tahun lalu, Erry melontarkan ide agar penyuluh bisa diberi perlindungan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa sebagaimana guru. Ide yang disampaikan Gubsu di Langkat saat itu disambuat baik pemerintah pusat dan saat ini menjadi agenda nasional. “Mulai tahun 2017 penyuluh di Sumut terdaftar sebagi peserta BPJS. Ini juga sudah menjadi agenda nasional,” ujar Kepala Bakorluh Sumut Bonar Sirait.

Bonar Sirait mengatakan Sumut termasuk provinsi lumbung padi, sehingga mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam upaya pendapaian ketahanan pangan. “Salah satu program adalah upaya khusus padi jagung dan kedelai atau Upsus Pajale juga pembangunan irigasi dan waduk,” ujar Bonar. Untuk pencapaian target produksi pangan, peran penyuluh dan Balai Penyuluh di Kecamatan sangat penting dan strategis. “Kita juga menghimbau agar kabupaten/kota bisa bersinergi untuk lebih memperhatikan Balai Penyuluhan Kecamatan di wilayah masing-masing,” kata Bonar Sirait.  Dalam kesempatan itu Gubsu menyerahkan bantuan 10 unit perangkat computer kepada 10 Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan se Provinsi Sumatera Utara.