Persatuan Melayu Nusantara Mati Suri

Sekjen MABIN Syarifuddin Siba

Persatuan Melayu Nusantara Mati Suri

Singkawang, (Mimbar) - Majelis Masyarakat Budaya Melay Baru (MABIN) menilai Budaya tenggang rasa masyarakat Melayu sebagai masyarakat egaliter karena bermukim di sepanjang pantai nusantara, telah melahirkan persatuan dan kemajuan Melayu yg tangguh di masa lalu. 

Hal ini di-buktikan dengan diterima-nya bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan, bahasa adiministrasi dan pemerintahan dan juga dibukti-kan masih utuhnya pusaka Melayu seperti istana-istana hebat kerajaan Melayu zaman dahulu di berbagai nusantara. Tetapi sayang kemilau pusaka tersebut kian hari semakin pudar, dan persatuan Melayu nusantara kelihatan masih mati suri setelah proklamasi 1945, buktinya sampai saat ini blm ada kesadaran kolektif pemimpin Melayu utk melahirkan organisasi Melayu bertaraf nasional, melainkan berjuang parsial oleh DPP ORMAS Melayu pada masing -masing daerah. 

Hal ini disampaikan Sekjen DPP Mabin Pusat H. Syarifuddin Siba sebagai Pemakalah pada Seminar budaya Melayu pada 22 Oktober 2016 bersama nara sumber lainnya yaitu GAPENA Malaysia, Arif Rah-man dari Al azhar (Jakarta) dan dari Riau. 

Seminar tersebut bagian dari rangkaian acara Festival Budaya Melayu se Kalbar XI belangsung pada 17 - 23 Oktober 2016 di kota Singkawang Kalbar yang dibuka oleh Wakil Ketua MPR RI Usman Sapta pada17 Oktober.

Dihadapan peserta seminar utusan daerah dan luar negeri itu Siba menegaskan bhw budaya tenggang rasa Melayu sangat diperlukan ketika Indonesia saat ini telah diincar oleh budaya liberalis kapitalis yg tak sesuai dgn kepribadi an bangsa kita. Justeru itu di perlukan afirmatif yaitu kesungguhan pemerintah utk mendukung perkembangan budaya Melayu agar akar budaya bangsa ini tidak tergerus oleh budaya asing. Kita harus waspada, bila adat budaya  bangsa hilang, akan lenyaplah bangsa, krn sumber ke hidupan bangsa berakar pada adat budaya anak bangsa. "Awas negara utuh bangsa bisa rubuh, sedang tugas proklamasi antara lain mengawal kehidupan bangsa. 

Disisi lain budaya tenggang rasa masyarakat Melayu juga telah menunjukan keberhasilannya menguasai dunia bahari di sepanjang pantai Nusantara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lainnya, baik tehnologi, jasa dan niaga serta transportasi laut, justrunya pemerintah wajib meli batkan masyarakat Melayu dalam geliat membangun poros maritim, krn budaya bahari sangat kental dengan masyarakat Melayu dan sudah terbukti keberhasilannya sebagai penguasa dan pengusaha bahari masa lampau. Sebaliknya masyarakat Melayu harus ambil berbagai peluang kemaritiman yg dirancang pemerintah agar kita bisa kembali kepuncak kejayaan,kuasai tool laut, navigasi, pertambangan, jasa dan niaga bahari dan lainnya.

Kemunduran Melayu

Siba juga menyampaikan faktor penyebab kemunduran Melayu antara lain akibat pergeseran orientasi masyarakat Melayu dari menguasai niaga dan jasa bahari beralih bercocok tanam kepedala-man. Selain itu karena keterbukaan kehidupan masyarakat Melayu diserbu pendatang di samping kesetiaan pada raja yg cenderung membabi buta. Begitu juga kekeliruan pemerintah dan Sultan pada penentuan sikap setelah proklamasi kemerdekaan RI 1945 ditambah pembantaian Raja raja Melayu Maret 1946.

Diperlukan formulasi perjuangan adat secara nasional, supaya masyarakat Melayu menggagasi Kongres masyarakat Adat Melayu Indonesia untuk melahirkan wadah aspiratif dan kolektif memperjuang-kan hak hak adat dan ulayat masyaraka Melayu nusantara secara nasional, sebab kita dalam NKRI relatif sulit berjuang secara sendiri sendiri, bentuklah Dewan Perwakilan Adat Masyarakat Melayu Indonesia misalnya kata Siba.

Diakhir uraiannya di gedung Balai Adat Melayu Singkawang itu Siba menawarkan solusi yakni agar masyarakat Melayu menguasai bandar dan bisnis bahari dan berbagai aspek kemaritiman. Agr pemerintah afirmatif membela dan mendukung hak adat dan ulayat masyarakat Melayu. Selain itu meujudkan wadah persatuan Melayu secara nasional dan perkuat politik Tuan negeri.

Siba juga menawarkan pembangu-nan SDM Melayu dengan mendiri-kan perguruan tinggi dan gerakan beasiswa sepanjang pantai nusantara.

Selain itu diperlukan pengertian yang tinggi dari masyarakat pendatang terhadap budaya tenggang rasa masyarakat Melayu dan bukan utk menindasnya.