Menghadapi Tahun Politik 2017

Menghadapi Tahun Politik 2017

Gubernur Sumut H T Erry Nuradi MSi mengajak semua pihak memperkuat kewaspadaan dini melalui gerakan intelijen masyarakat dalam upaya deteksi dan antisipasi dini potensi kerawanan menjelang tahun politik 2017 yang akan digelar pemilu kada kabupaten dan kota serentak di dua kabupaten dan kota di Sumut.

Potensi kerawanan harus diantisipasi lebih dini. Suksesnya Pilkada serentak 2017 bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggara pemilu dan peserta pemilu saja. Namun, faktor keamanan merupakan hal yang harus menjadi perhatian utama guna menanggapi dinamika politik yang dapat mempengaruhi situasi keamanan dan diperkirakan akan semakin tinggi.

Potensi kerawanan harus segera diantisipasi lebih dini pada setiap tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu dan perlu melakukan identifikasi masalah baik di bidang Ideologi, Politik, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan.

Ketua FKDM Sumut Kol (Pur) H Nurdin Sulistyo juga mengakui perkembangan berbagai potensi konflik yang terjadi di Sumatera Utara akhir-akhir ini seperti corat-coret tentang komunis di beberapa daerah beberapa tahun lalu, bentrok OKP, bentrok di kawasan eks HGU, antisipasi Pilkada Propinsi, demonstrasi buruh dan beberapa potensi kerawanan lainnya membutuhkan koordinasi dan cegah dini agar tidak melebar menjadi konflik nyata yang berakibat bentrok fisik.

Perkembangan situasi yang berpengaruh tersebut harus segera di antisipasi secara dini dan melakukan cegah dini agar tidak menjadi potensi yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas pelaksanaan Pemilu, dan juga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan sesaat yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Oleh sebab itu sangat positip dilakukan peningkatan kapasitas anggota masyarakat dan forum strategis di Sumut yang melibatkan berbagai unsur, yaitu dari FKDM selaku unsur masyarakat, unsur pemerintah daerah dan Komunitas Intelijen Daerah merupakan satu bentuk inisiasi untuk membangun sinergitas dalam pengamanan Pemilu dan antisipasi Faham komunisme.

Pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak relatif masih merupakan hal yang baru di Indonesia. Ada beberapa hal yang harus menjadi atensi semua pihak terkait agar penyelenggaraan pilkada serentak sesuai rencana, demokratis, dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, salah satunya adalah mewaspadai kerawanan krusial.

Kerawanan krusial tersebut dapat berasal dari konflik SARA, adanya pasangan calon yang separatis, perang di media sosial dan media mainstream, serta hasil hitung cepat (quick count) yang berbeda antara lembaga polling dan KPU. Selain itu, pada penghujung pilkada, kerawanan bisa meningkat saat tahapan penghitungan atau rekapitulasi suara, gugatan uji materi pilkada, dan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

Selain itu juga perlu ada rencana kontijensi (contigency plan) dari para pemangku kebijakan yang membuat pilkada serentak berjalan dengan baik, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, Polri, dan Badan Intelijen.

Lembaga-lembaga itu harus memiliki program deteksi dini dan cegah dini serta deteksi aksi yang komprehensif agar pilkada aman terkendali. Mereka perlu mengantisipasi adanya ego sektoral dan keberpihakan pemangku kebijakan kepada salah satu pasangan calon.

Mereka harus netral, harus menjunjung tinggi kearifan lokal dan etika moral. Bagi aparat intelijen, juga harus turut serta membangun opini positif agar pilkada ini berjalan demokratis dan aman.

Jadi jelas bahwa potensi kerawanan harus diantisipasi lebih dini. Suksesnya Pilkada serentak 2017 bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggara pemilu dan peserta pemilu saja. Namun, faktor keamanan merupakan hal yang harus menjadi perhatian utama guna menanggapi dinamika politik yang dapat mempengaruhi situasi keamanan dan diperkirakan akan semakin tinggi.

Potensi kerawanan harus segera diantisipasi lebih dini pada setiap tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu dan perlu melakukan identifikasi masalah baik di bidang Ideologi, Politik, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan.

Perkembangan berbagai potensi konflik yang terjadi di Sumatera Utara akhir-akhir ini seperti demonstrasi buruh dan beberapa potensi kerawanan lainnya membutuhkan koordinasi dan cegah dini agar tidak melebar menjadi konflik nyata.