Forum Dialog Kepolisian RI, BKPMRI, Pemprov Sumut dan Polda Sumut
Forum Dialog
Kepolisian RI, BKPMRI, Pemprov Sumut dan Polda Sumut
Gubsu Ajak
Stakeholder Dukung Investasi di Sumut
Medan,
(Mimbar) - Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi meminta kepada seluruh
stakeholder agar mendukung investasi di Sumatera Utara yang merupakan motor
penggerak perekonomian. “Saya berharap investasi bisa tumbuh berkembang dengan
didukung seluruh stakeholder, termasuk pihak kepolisian,” kata Erry Nuradi.
Hal itu
disampaikannya pada acara Forum Dialog Kepolisian RI, BKPMRI, Pemprov Sumut dan
Polda Sumut tentang Sosialisasi tentang perlindungan dan keamanan bagi
dunia usaha untuk mendukung kegiatan investasi di Sumatera Utara di aula Tri
Brata Mapolda Sumut, Selasa (18/10).
Selain pihak keamanan, Gubsu juga berharap para bupati
walikota ikut mendukung investasi dengan memberikan pelayanan terbaik. Dimulai
dari yang kecil yaitu penerpan pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau
Paten. “Paten ini sudah ada payung hukumnya yaitu Permendagri no 4 tahun
2010 dimana bupati bisa mendelegasikan kewenangan di tingkat bupati yang
berskala kecil ke tingkat kecamatan. Misalnya izin mendirikan bangunan yang
kecil cukup di kecamatan,” jelas Erry.
Hal lainnya yang bisa dilakukan adalah mengubah kantor
-kantor camat seperti menjadi lebih baik seperti kantor unit bank. “setelah
pintu masuk sudah ada petugas resepsionis yang ramah dan berpenampilan baik,
dan yang lebih penting ada pengumuman yang pasti mengenai pelayanan yang
tersedia, baik itu persyaratan, waktu dan biaya, sehingga pelayanan yang
diberikan dapat lebih baik lagi,” katanya.
Hadir
Wakil Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Irjen
Pol Drs Eko Hadi Sutejo, Wakil Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol
Mujiono, Kasubdit 1 Direktorat Ekonomi Baintelkam Polri Kombes Pol Dally Achmad
Mutiara, Kapolda Sumut Irjen Pol Dr Rycko Amelza
Dahniel, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM RI Ir MM
Azhar Lubis, M.Si Kepala
Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi
Sumatera Purnama Dewi. Turut pula hadir para bupati/
walikota, Kapolres, pimpinan BUMN/BUMD, ketua asosiasi pelaku usaha, investor
PMA dan PMDN, kepala SKPD penanaman modal daerah se Sumut.
Sementara
itu Kapolda Sumut menegaskan komitmen Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk
menindak tegas setiap tindak pidana dan perbuatan yang mengganggu dunia usaha.
Bukan hanya premanisme, namun termasuk hal-hal
yang mengganggu yang menyebabkan ongkos ekonomi tinggi juga menjadi perhatian.
Hal yang
mengganggu ongkos ekonomidi contohkan Kapolda adalah dwelling time, yang
pastinya mempengaruhi biaya logistik, dan ini juga mempengaruhi
performance indeks Indonesia di internasional. “Mohon maaf kepada dubia usaha
di pelabuhan dan pihak angkutan jasa burih bongkar muat, kita tidak melarang
aktivitas, tapi yang dilarang karena mengganggu dan meningkatkan biaya
logistic,” katanya.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM
RI Ir MM Azhar Lubis, M.Si menjelaskan pertumbuhan ekonomi ditopang oleh
konsumsi masy 55%, pengeluaran pemerintah 9%, investasi 33% dan sisanya
eksport dan import.
Penyumbang terbesar kedua adalah investasi. Investasi harus
kita tingkatkan karena ada 2,5 juta pekerja baru yang masuk setiap tahun. PNS moratorium dan tidak semua
tenaga kerja mampu berwira usaha. Karenanya kita harapkan dari dunia usaha
menciptakan lapangan kerja. Mau tidak mau investasi harus menjadi gerakan
nasional yang sama-sama dijaga. Dalam lima tahun yaitu periode 2015-2019 dengan
target investasi nasional senilai Rp 3.500 triliyun. Saat ini menurutnya sudah
terealisasi Rp 1.600 triliun. Meskipun saat ini ekonomi regional turun namun
targetkan kita terus meningkat.
Tahun 2016 target investasi naik 14% menjadi Rp 594,8
tiliun dimana pada Semester 1 tahun 2016 ini dicapai target Rp 298 triliun.
Untuk Sumatera Utara, menurut Kepla Badan Penanaman Modal Purnama Dewi dari
target nilai investasi Rp 12 triliun, pada semester 1 sudah terealisasi Rp 6
triliun.
Azhar Lubis menambahkan pihaknya sudah mengeluarkan senilai
Rp 1.870 triliun persetujuan
investasi dari bulan Januari sampai September 2016.
“Persetujuan ini
harus dikawal bersama agar komitmennya dapat terealisasi. Karena persetujian
tanpa realisasi tiadak ada aartinya,” kata Azhar.
Ketua
Panitia, Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi Sumatera
Purnama Dewi Sosialisasi
adalah tindaklanjut penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Badan
Koordinasi Penanaman Modal RI dengan Kepolisian Negara RI tentang Perlindungan
dan Keamanan Bagi Dunias Usaha untuk mendukung Kegiatan Investasi di Indonesia
pada tanggal 19 September 2016. Kesepakatan itu telah ditindaklanjuti dengan
disusunnya pedoman kerjasama antara BKPM RI dan Kepolisian RI tentang
Koodinasi Perlindungan Keamanan Bagi Dunia Usaha untuk mendukung kegiatan
investasi di Indonesia. Pedoman kerjasama itu akan disosialisasikan ke seluruh
Indonesia, dimana untuk regional I Sumatera diawali dengan kegiatan sosialisasi
di Medan, Sumatera Utara.
Comments
Post a Comment