Balitbang Provsu Siap untuk Kebijakan Pembangunan Berbasis Riset

Kepala Balitbang Provinsi Sumatera Utara Ir HMA Effendy Pohan MSi disaksikan mantan Plt Kaban Balitbang H Afifi Lubis SE dan mantan Kaban Ir H Alwin menerima ucapan selamat bertugas dari keluarga besar riset pada Malam Keakraban Jumat malam.

Balitbang Provsu Siap untuk Kebijakan Pembangunan Berbasis Riset 

Medan, (Mimbar) - Berkaitan dengan berbagai persoalan dan perkembangan isu strategis pembangunan Sumatera Utara (Sumut), kebijakan berbasis riset atau penelitian menjadi suatu keharusan secara akurat dan proporsional.

Kepala Balitbang Provinsi Sumatera Utara Ir HMA Effendy Pohan MSi mengemukakan itu pada Malam Keakraban Keluarga Besar Balibang Provinsi Sumut, Jumat (21/10) malam di Medan Club Jalan Kartini Medan.

Dihadapan Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Sumut Prof Dr Ir Harmein Nasution MSIE, para cendikiwan, ilmuwan dan segenap komunitas riset Sumut, Pohan yang baru dilantik memimpin badan riset ini oleh Gubsu Ir HT Erry Nuradi pada 7 Oktober.lalu menegaskan pihaknya siap dan berkomitmen mendukung kebijakan pembangunan berbasis riset ini.

"Saya minta seluruh staf dan pegawai beserta stakeholder terutama dewan riset semakin solid karena keberadaan dan peran penelitian dan kajian menjadi sangat penting dan strategis saat ini," ujarnya pada acara dihadiri mantan Kepala Balibang Sumut Ir H Alwin MSi yang kini Kadis Perindag Sumut, Sekretaris Balitbang H Afifi Lubis SE semuanya beserta isteri.

Pada malam keakraban yang dimeriahkan hiburan di mana Pohan dan isteri ikut bernyanyi dan berbaur dengan pegawai dan keluarganya, Sekretaris Afifi yang sempat menjabat Plt Kepala Badan Litbang ini mewakili jajaran badan ini menegaskan komitmen mereka terhadap kebijakan riset ini.

Lebih lanjut Pohan yang sebelumnya Kadis Bina Marga Provinsi Sumut ini mengemukakan dalam mendesain kebijakan pembangunan yang melahirkan program-program unggulan daerah, peran penelitian dan kajian segera dikedepankan sebagai sumber penyedia masukan kepada Gubsu untuk berbagai rekomendasi kebijakan yang akan ditetapkan oleh para pelaku pembangunan di berbagai level pemerintahan.

Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Sumut Prof Dr Ir Harmein Nasution MSIE menharapkan agar hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan mengukur efektifitas pelaksanaan kebijakan-kebijakan pembangunan melalui program-program unggulan khususnya terkait masalah pengentasan kemiskinan serta diharapkan nantinya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan seluruhnya berbasis riset.

Menurut Prof Harmein pihaknya akan terus konsisten mengkaji berbagai perma­salahan aktual yang dihadapi Pemprovsu maupun masya­rakat untuk dikaji, dibahas, didiskusikan secara periodik, dan diberikan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur berdasarkan kajian para pakar dibidangnya masing-masing yang duduk DRD Sumut, sehingga Gubsu memiliki alter­natif kebijakan berdasarkan kajian akademis DRD Sumut.

Menanggapi ini Pohan yang juga mantan Wakil Bupati Tapteng ini optimis dengan kerjasama dan komitmen semua pihak maka keberadaan riset akan menjadi pilar utama perencanaan pembangunan Sumut.

Dikemukakan sejalan dengan amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Hal itu diarahkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama di bidang penelitian dan pengembangan guna membantu kepala daerah dalam perumusan kebijakan/regulasi, penyelenggaraan inovasi daerah, dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki peran strategis seyogyanya menjadi prioritas untuk dibentuk dan berdiri sendiri baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

Balitbang punya kemampuan untuk berperan sebagai lembaga professional bersifat akademis dalam organisasi pemda yang professional dan sebagai think thank yang kritis untuk menyikapi dinamika dan permasalahan yang berkembang di daerah dengan ditunjang dan dukungan bersama Dewan Riset Daerah sehingga dapat difungsikan dalam mengawal perencanaan pembangunan melalui hasil penelitian dan kajian yang fleksibel dan universal dengan ruang kerja lintas sektor/urusan.