23 Daerah Gelar Pilkada 2020 di Sumut

-


Komisioner KPU Sumut Divisi SDM Mulia Banurea


 Medan (Mimbar) - Sebanyak 23 kabupaten dan kota di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020. Tahapan akan dimulai September 2019 mendatang.

Hal tersebut turut disampaikan Komisioner KPU Sumut Divisi SDM, Mulia Banurea kepada Tagar, Selasa 11 Juni 2019 malam. "KPU pusat mulai merancang Peraturan KPU (PKPU) tahapan Pilkada 2020," kata Mulia.

Dia menyebut, PKPU ini nantinya akan berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Jika tidak ada perubahan aturan, tahapan dimulai September 2019. "KPU RI sedang atau akan merancang, nanti KPU kabupaten kota yang pilkada," tukasnya.

Berikut daftar kabupaten kota yang rencananya melaksanakan Pilkada Serentak 2020 di Sumut, Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Karo, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Sibolga, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan. 

KPU juga segera menyurati kembali Pemerintah Kota Siantar untuk mengajak audiensi tentang Pilkada 2020.

Siantar Tak Respon

Sejak dua bulan lalu, Pemko Siantar tidak merespon surat tentang audiensi dan anggaran Pilkada.  Padahal, tahapan Pilkada serentak 2020 bergulir pada September 2019, KPU Siantar sudah merancang anggaran Rp 21 Miliar. 

Ketua KPU Siantar Daniel Dolok Sibarani mengharapkan pemerintah merespon surat tersebut. Apalagi, KPU Sumut telah merilis daftar 23 daerah yang mengikuti Pilkada serentak 2020, termasuk Kota Pematangsiantar. 

Daniel menilai jika Pemko Siantar tidak mengikuti Pilkada 2020 dapat membalas surat dengan resmi. Balasan itu, katanya menjadi alasan untuk menjawab intruksi KPU RI. Jika Pemko Siantar berpatokan pada surat balasan Kemendagri yang menyatakan Pilkada Siantar 2024, maka dapat melampirkan surat tersebut. 

"Kalau memang mereka mendapatkan surat dari Kemendagri Pilkada Siantar 2024 boleh dilampirkan juga dalam surat balasan secara resmi," ujarnya. 

"KPU Sumut tentu menyampaikan itu berdasarkan rujukan dari KPU RI. Kita lihat dari Pilkada 2015. Kami kan pelaksana. Apa yg diintrupsikan. Apa yang dikatakan Sumut sudah merujuk dari pusat,"ungkapnya. (NSR)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bagian Proyek Jalan Rp 2,7 T di Paluta dan Palas Start Bulan Ini

-
Image
        Bagian Proyek Jalan Rp 2,7 T di Paluta dan Palas Start Bulan Ini dikerjakan sebagaimana diberitakan media siberindo.co secara rinci. Berikut teks beritanya : Medan - Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan untuk kepentingan strategis daerah Propinsi Sumatera Utara (Sumut) atau dikenal sebagai proyek multi years Rp 2,7 triliun terus dikebut untuk mengejar target yang direncanakan.          Khusus untuk wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dan Kabupaten Padang Lawas (Palas) yang berada di bawah UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Gunung Tua mulai start bulan Juni ini.       Hal itu dikemukakan Plt Kadis PUPR Sumut Ir Marlindo Harahap kepada wartawan di Medan Minggu (4/6) seraya menjelaskan action plan pelaksanaan pekerjaan dimaksud mudah-mudahan dapat dilaksanakan sesuai schedule yang sudah direncanakan.        Dijelaskan sesuai dengan action plan penyedia jasa Waskita - SMJ - Utama KSO, Asphalt Mixing Plant (AMP) yang berfungsi untuk memproduksi
Read more

EDY RAHMAYADI MINTA MAAF SOAL PERNYATAAN MAJU LAGI PILGUBSU

-
Image
        Gubsu Edy Rahmayadi minta maaf atas pernyataannya maju lagi di Pemilihan Gubernur Sumut 2024 sebagaimana diberitakan media siberindo.co       Berikut kutipan teks berita dimaksud :        Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi meminta maaf kepada rakyat Sumatera Utara  atas pernyataannya maju lagi untuk periode kedua atau ‘incumbent’ menjadi kandidat gubernur di Pilkada Sumut 2024.       “Saya minta maaf kepada rakyat Sumatera Utara. Seharusnya secara etika saya belum itu (menyatakan sikap - red), karena saya masih gubernur hingga 5 September 2023. Jadi kemarin itu saya emosional menyatakan maju lagi secara pribadi,” akunya kepada wartawan di Medan, Rabu (31/5).      Edy mengakui dirinya tidak bisa dilepaskan selaku Edy Rahmayadi dan gubernur. Oleh sebab itu dia minta maaf. Namun nanti setelah 6 September baru lah itu merupakan hak prerogatifnya menyatakan sikap politik untuk maju lagi.       “Untuk itu saya minta maaf. Tapi karena sudah terbuka dan itu janji politik say
Read more

Hendri CH Bangun Terpilih Jadi Ketua Umum PWI Periode 2023-2028 di Kongres XXV di Bandung

-
Image
Bandung – Mantan Sekjen PWI dua periode Hendri CH Bangun terpilih menjadi Ketua PWI periode 2023-2028  di  Kongres PWI XXV  di Bandung yang berakhir Selasa 26/9/2023/ dini hari.        Hendri CH Bangun pada pemungutan suara dengan voting tertutup itu memperoleh 47 suara. Sedangkan calon petahana Atal S Depari meraih 41 suara.        Wakil Sektetaris PWI Sumut Julia N Tarigan ketika dihubungi menjelaskan hal itu.       Dikemukakan pemilihan berlangsung demokratis pada putaran pertama terdapat tiga calon  yang maju yakni Zulmansyah, Hendri CH Bangun dan Atal S Depari. Sesuai dengan Tata tertib pemilihan Ketua PWI bila putaran pertama tidak ada calon yang melebihi 50 persen plus satu suara,  maka di lakukan pemilihan kedua. Dalam putaran pertama dari 88 suara yang diperebutkan tidak satupun calon melebihi 50 persen plus satu. Di mana Zulmansyah meraih 9 suara, Hendri CH Bangun 39 suara dan Atal Depari meraih 40 suara. Berdasarkan hasil itu maka dua suara terbanyak berhak mengikuti putaran
Read more