Gubernur Apresiasi Ceramah Ketua KPK di USU

Gubernur Apresiasi Ceramah Ketua KPK di USU

Kepala Daerah Harus Komitmen untuk Berubah

Medan, (Mimbar) - Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi mengapresiasi ceramah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo terkait penguatan kelembagaan. Komitmen seorang kepala daerah menjadi poin penting untuk penguatan tersebut khususnya di provinsi dan kabupaten/kota.

Hal itu diungkapkannya usai mengikuti kegiatan Ceramah Ketua KPK RI Agus Rahardjo tentang Kondisi Terkini Pemberantasan Korupsi di Indonesia, di Kampus USU, Jumat (7/4). Hadir diantaranya Ketua Majelis Wali Amanah (MWA) USU Todung Mulia Lubis, Rektor USU Prof Runtung Sitepu, tokoh masyarakat RE Nainggolan, sejumlah Dekan. Sementara Gubernur didampingi Kepala Dinas Kominfo HM Fitriyus, Kepala Bappeda Irman, Plt Kabiro Humas Ilyas Sitorus dan Kabag Humas Indah DK.

Dalam ceramahnya, Agus menyebutkan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara massif, bukan hanya penegak hukum saja. Disebutkannya dalam kutipan kalimat Wakil Presiden RI pertama Mohammad Hatta pada 1961, mengatakan 'Jangan dibiarkan Korupsi menjadi bagian Budaya Indonesia'.

Diakuinya memang Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada pada angka 37 atau di rangking 90 dunia, jauh berada di bawah Singapura dan Malaysia dengan nilai 84 dan 49. Namun jika dilihat dari trend sejak 1991, grafiknya menunjukkan perkembangan positif dari nilai sebelumnya 17.

Dikatakannya dalam rangka reformasi birokrasi, perlu diterapkan beberapa hal diantaranya Right Sizing atau menghilangkan tumpang tindih, membangun budaya kerja, kinerja dan sinergi, perbaikan pengawasan internal serta renumerasi diperbaiki.

"Kalau seluruh masyarakat mendukung upaya KPK ini, negara sejahtera tidak terlalu lama akan tercapai," sebutnya.

Sementara Ketua MWA USU Todung Mulia Lubis menyebutkan bahwa korupsi sudah dideklarasikan sebagai musuh bangsa. Menurutnya kehadiran KPK sebagai wujud belum mampnya lembaga hukum yang ada untuk membersihkan pemerintahan dari persoalan korupsi.

"Kita harus mencontoh Korea Selatan, mereka menjadikan pemberantasan korupsi sebagai gerakan sosial. Karena gerakan yang dibangun pemerintah tidak selamanya berhasil.

Sebelumnya Gubernur Sumut HT Erry Nuradi menyayangkan OTT yang terjadi di jajarannya. Menurutnya hal ini membuat nama baik Pemprov Sumut yang berusaha payah mengembalikan kepercayaan masyarakat, menjadi sedikit tercoreng.

"Kondisi ini tentu mencoreng wajah Sumut kembali. Sementara kita sudah kembali membangunnya dari nol agar nama Sumut kembali baik di mata nasional. Bahkan kita sudah buat sejumlah perubahan-perubahan dan terobosan, baik dalam mengelola APBD, administrasi pemerintahan. Tapi hal-hal di masa lalu harus terulang lagi. Jadi saya sangat kecewa," kata Gubernur yang telah membangun komitmen anti korupsi sejak setahun lalu, baik di lingkungan Pemprov Sumut maupun kabupaten/kota.

Dengan peristiwa ini, dirinya kembali mengingatkan kepada seluruh SKPD Sumut agar bekerja dan melayani masyarakat sesuai aturan yang berlaku. "Saya ingatkan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Sumut, jangan lagi ada yang melanggar hukum dalam bekerja dalam melayani masyarakat. Mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang kurang terpuji di masa lalu. Kalau itu masih dilakukan siap-siaplah kalian mendapat ganjaran hukumnya, seperti yang yang terjadi saat ini," ujarnya.

Kepada oknum pimpinan SKPD Sumut yang melakukan perbuatan melanggar hukum, kata Erry, tentu akan diberikan sanksi sesuai aturan yang ada."Kalau memang nanti sudah jelas pejabat tersebut melakukan pelanggaran hukum tentu bisa saja akan ada pemberhentian dirinya sebagai PNS Pemprov Sumut. Dalam pemberhentian seorang PNS yang melanggar hukum tentu ada UU yang mengatur. Jadi kita lihat aja dulu perkembangan kasusnya. Jika sudah terbukti tentu surat pemecatan sebagai pejabat PNS akan ada  nanti," katanya.