Buka Diklat Kepemimpinan III dan IV se-Sumut

Buka Diklat Kepemimpinan III dan IV se-Sumut

Gubsu : Tahun ini Pemprovsu Bangun Gedung Diklat Rp 50 M

Medan, (Mimbar) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) HT Erry Nuradi meminta agar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP SDM) menjadikan agenda pendidikan dan pelatihan (Diklat) kepemimpinan bait pejabat terus digelar setiap tahunnya. Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan membangun gedung sarana diklat sekaligus mempersiapkan sumber daya pelatih (Widyaswara).

"Kita ingin kegiatan seperti ini selalu kita laksanakan. Termasuk juga misalnya untuk guru-guru SLTA, jadi tidak hanya kepemimpinan, tetapi juga diklat fungsional. Ini dalam rangka meningkatkan capacity buliding kita," ujar Gubernur dalam arahanya sebelum membuka kegiatan Pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV angkatan X 10 April - 27 Juli 2017 di aula Mawar, Kantor BP SDM Sumut, Jalan Ngalengko Medan, Senin (10/4).

Dikatakan Gubenur, saat ini capacity buliding untuk pejabat di Sumut masih tertinggal dibandingkan sejumlah provinsi lain. Karenanya ia berharap, dengan diklat tersebut, para pejabat baik di lingkungan Pemprov Sumut maupun di Pemerintah Kabupaten/Kota bisa meningkatkan kinerja dan jiwa kepemimpinannya serta yang terpenting sesuai kompetensi masing-masing. Bahkan diharapkannya, ada regulasi yang mengharuskan seorang aparatur sipil negara (ASN) mengikuti diklat sebelum menduduki jabatan.

"Bedanya kita dengan TNI-POLRI, untuk mendapatkan jabatan harus sekolah dulu. Kalau di pemerintahan, sudah punya jabatan baru sekolah," sebutnya.

Erry juga mengatakan, untuk peningkatan kapasitas serta kewenangan melakukan Diklat PIM II yang khusus diperuntukkan bagi pejabat setingkat Eselon II, pihaknya terus menggenjot agar pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada Pemprov Sumut khususnya BP SDM Sumut melakukan diklat selain PIM III dan IV seperti saat ini.

"Kit sekarang ini sudah banyak melakukan perubahan termasuk sarana dan prasarana. Tahun ini kami akan bangun balai Diklat lebih baik lagi. Anggarannya Rp50 Miliar. Mudah-mudahan ada energi baru dan bisa menyelenggarakan Diklat PIM II, setelah fasilitas dan SDM nya siap. Tetapi Diklat PIM III dan IV juga harus terus ditingkatkan," jelasnya.

Disampaikam Gubernur, bahwa dari total 54 jabatan eselon II, yang baru mengikuti Diklat PIM II baru 30 persen. Untuk eselon III, baru 264 atau 63 persen dari total 418 jabatan. Termasuk eselon IV, baru sekitar 16 persen, yakni 194 orang. "Jadi tugas BP SDM ini masih banyak lagi. Ini masih target untuk provinsi, belum lagi yang di kabupaten/kota. Jadi kita harapkan diklat ini berkesinambungan. Bahkan kalau bisa dibuat lebih singkat, supaya banyak yang bisa ikut," sebutnya.

Dalam hal peningkatan capacity buliding tersebut lanjut Gubernur, dirinya berpesan agar seluruh pejabat dan ASN, menjadi orang yang beruntung. Di mana falsafah yang digunakan adalah hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini.

"Sekarang jamannya terbuka, semua orang tahu apa yang kita lakukan. Makanya BP SDM menjadi ujung tombak untuk peningkatan capacity buliding," katanya.

Sementara terkait peningkatan tersebut, Gubernur menyindir para pejabatnya yang seringkali menghindari pertanyaan wartawan. Hal tersebut karena ada laporan kepada dirinya langsung bahwa sejumlah kepala SKPD Pemprov Sumut menolak diwawancarai.

"Saya banyak komplain dari kawan-kawan media, ketika ada konfirmasi di SKPD terkait, rata-rata pejabatnya mencoba menggunakan 'ilmu tolak bala'. Ini harus kita luruskan, ini jamannya terbuka, harus ada pejabat yang ditugaskan untuk memberikan informasi apa yang dilaksanakan, kalau ada kendala bisa dibicarakan," tegasnya yang mengaku untuk konfirmasi ke SKPD, Gubernur yang harus turun tangan langsung.

"Selaku pakai ilmu tolak bala, kemudian dilempar pertanyaan ke Humas dan akhirnya Gubernur juga," pungkasnya.

Sementara Komite Penjamin Mutu Lembaga Administrasi Negara (LAN) Zakaria Marpaung mengatakan bahwa keunggulan suatu negara bukan hanya dilihat dari anggaran pembangunanya, tetapi dari kualitas SDM nya. Sehingga untuk berkompetisi, satu negara harus menempatkan pejabat yang berkompeten di bidangnya.

"Bagaimana kemajuan di Sumut harus diimbangi dengan kemajuan SDM nya. Jadi selain sektor unggulan, juga diutamakan pembanguna manusianya. Itu fokus dari pemerintah pusat," sebutnya.

Sementara Kepala BP SDM Sumut Bonar Sirait mengatakan sebanyak 80 orang peserta mengikuti Diklat Kepemimpinan tingkat III dan IV dari lingkungan Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota, masing-masing 40 orang. Dengan mendasari tujuan kepada nilai Integritas, Profesional, Inovatif, Peduli.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kadis Pendidikan Arsyad Lubis, Kadis Kominfo HM Fitriyus, Kepala BPMD Aspan Sopian dan sejumlah pejabat lainnya.