Realisasi Pendapatan Sumut Lampaui Target

Realisasi Pendapatan Sumut Lampaui Target

Gubsu : RAPBD 2017 Diperkirakan Rp 12,5 Triliun, Naik 70% dari tahun 2014

Medan, (Mimbar) - Pendapatan Sumatera Utara di 2016 melampaui target atau mencapai 105 persen dari yang ditargetkan di P-APBD sebesar Rp10, 263 triliun.

"Realisasi pendapatan 2016 yang sebesar Rp10,5 triliun itu menggembirakan karena di atas target dan naik terus dari tahun sebelumnya. Pada 2015, realisasi masih hanya 100,04 persen dari yang ditargetkan " ujar Gubernur Sumut H T Erry Nuradi di Medan, Sabtu (31/12) dalam acara Refleksi Akhir Tahun.

“Oleh karena Sumut masih dalam suasana turbulen, maka kami melakukan berbagai langkah-langkah, bagaimana tetapkan anggaran sesuai realisasi, atau se realistis mungkin. Maka ketia APBD Tahun Anggaran 2013-2014 realisasi hanya 83 persen, dan tahun sebelumnya sebelumnya realisasi berkisar 92 persen. Tapi alhamdulillah pada 2015 pendapatan lampaui target hingga 100,04 persen. Dan PAPBD TA 2016 tembus angka Rp 10 t, dimana ditargetkan Rp 10,05 triliun, namun tealisasi melampaui hingga mencapai Rp 10,5 t, atau 105%,” jelas Gubernur.

Target APBD Induk Sumut 2016 sendiri Rp9.973.988.772.169. Dengan pencapaian pendapatan di atas target, maka dipastikan tidak ada terjadi gagal bayar pada berbagai proyek pembangunan.  "Kecuali dokumennya tidak lengkap, maka gagal bayar diyakini tidak terjadi karena pendapatan di atas target " kata Erry.  

Dengan kenaikan pendapatan di 2016, maka pada tahun 2017, pendapatan ditargetkan bisa sebesar Rp12, 50 triliun. Jika dilihat dari tahun 2014 dimana APBD Sumut masih diangka Rp 7,5 trliyun, maka terjadi lonjakan yang luar biasa yakni meningkat hampir 70% pada tahun anggaran 2017 ini. "Kenaikan memang cukup besar atau naik hampir 70 persen dari tahun 2014 yang masih Rp7 triliun.Tetapi diyakini target pendapatan itu bisa dicapai," katanya.  Menurut Erry, kenaikan pendapatan antara lain dari penerimaan berbagai pajak termasuk pajak rokok.  Pendapatan yang naik juga karena ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD Sumut.

Dengan pendapatan yang lebih besar, Pemprov Sumut berharap belanja langsung bisa lebih banyak juga atau di atas 30 persen seperti yang diharapkan Kementerian Dalam Negeri.  Sementara belanja modal bisa 20 persen.

“Saya yakin, 2017 kita bisa lebih baik, dan kami pastikan Belanja Langsung pasti di atas 30% sesuai dengan peraturan mendagri. Belanja modal juga di atas 20%,” tegas Erry.

Sedangkan untuk R APBD 2017 diakui Gubsu semua daerah umumnya mengalami keterlambatan dimana Menteri Keuangan memberi tambahan batas waktu sampai dengan Januari. “Tahun ini berbeda, daerah diberi keringanan sampai 30 Januari 2017, karena banyak yang belum sahkan R APBD 2017 karena terkait pemenuhan Struktur Organisasi tata Kerja sebagaiman amanat PP 18 tahun 2016.