Ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Nias 04 Desember 1870

Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM
di tengah-tengah kepala desa seusai pelantikan 73 kepala desa terpilih.

Ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Nias 04 Desember 1870

Gunungsitoli, (Mimbar) - Setelah melalui proses yang panjang akhirnya ditetapkan 04 Desember 1870 sebagai hari jadi Kabupaten Nias. Demikian disampaikan Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM kepada wartawan dalam konferensi pers akhir tahun di Kantor Bupati Nias baru-baru ini.

Drs. Sokhiatulo Laoli, MM menjelaskan bahwa pada 23 Desember lalu telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias tentang Hari Jadi Kabupaten Nias. “Sehingga setiap tahunnya 04 Desember akan diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Nias,” katanya.

Bupati dua periode ini menjelaskan bahwa penetapan ini telah melalui proses analisa sejarah budaya dan sejarah pemerintahan di Nias. Juga memperhatikan konsultasi publik yang dilaksanakan pada 22 Desember 2015, serta sejarah pembentukan pemerintahan di Nias.

“Maka momentum yang paling tepat, dapat mewakili dan menggambarkan kapan terbentuknya pertama kalinya pemerintahan di wilayah Nias adalah pada saat penetapan Onder Afdeling Nias yang mengukuhkan J.F.A de Rooij sebagai Kontroler pertama dengan Luitenant der Chinezen bernama So Ghie, yakni pada 04 Desember 1870,” jelasnya.

Menurut Drs. Sokhiatulo Laoli, MM, penetapan ini bukan mengabaikan peran tokoh dan peristiwa penting dalam sejarah masyarakat Nias, tetapi lebih pada pembentukan pemerintahan pertama yang terstruktur dan mencakup seluruh wilayah Nias pada masa itu.

Lantik Kepala Desa Terpilih

Sementara itu, Drs. Sokhiatulo Laoli, MM juga melantik 73 Kepala Desa Terpilih pada Pilkades yang dilaksanakan Oktober lalu di di Aula lantai III Kantor Bupati Nias, Rabu (28/12). Dalam kesempatan Drs. Sokhiatulo Laoli. MM dalam sambutannya mengingatkan para kepala desa akan tugas dan tanggung jawabnya.

“Seorang Kepala Desa harus mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, memberikan pelayanan prima dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,” tandas Drs. Sokhiatolu Laoli, MM.