TPID Sumut Jadi Contoh Pengendalian Inflasi

Sekretaris TPID Sumut, Plt Kepala Biro Perekonomian Hj Elidawati Hasibuan, SE, MAP Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Sumut, Rouly Tambunan memaparkan Program TPID SumutRapat Koordinasi Pusat-Daerah TPID wilayah Sumatera Bali, Nusa Tenggara di Hotel IBIS Cawang, Jakarta, Senin (26/9).

TPID Sumut Jadi Contoh Pengendalian Inflasi

Jakarta, (Mimbar) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara menjadi contoh best practice dalam pengendalian inflasi di daerah. TPID Sumut mendapat kesempatan memaparkan program pengendalian inflasi dihadapan 186 TPID wilayah Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara  pada Rapat Koordinasi Pusat-Daerah di Hotel IBIS Cawang, Jakarta, Senin (26/9).

Paparan TPID Sumut disampaikan Ketua TPID Sumut, Sekretaris Daerah Sumut Hasban Ritonga, SH  yang diwakilkan kepada Sekretaris TPID Sumut, Plt Kepala Biro Perekonomian Hj Elidawati Hasibuan, SE, MAP. Hadir dalam kesempatan itu Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Ditjen Bina Bangda, Kemendagri Eduard Sigalingging, Assisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kepala Divisi Assesmen Ekonomi Regional Bank Indonesia, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara Difi A Johansyah, para Ketua TPID Kabupaten/kota se wilayah Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara, para Kepala Perwakilan Bank Indonesia di daerah serta Kelompok Kerja (Pokja) Nasional TPID.

Dalam kesempatam itu, sebagai TPID terbaik, TPID Sumatera Utara bersama TPID Bali didapuk membagikan pengalaman dalam menjalankan program-program pengendalian inflasi di daeraha masing-masing.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Ditjen Bina Bangda, Kemendagri Eduard Sigalingging menjelaskan bahwa Rapat Rapat Koordinasi Pusat-Daerah TPID wilayah Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara ini merupakan tindaklanjut dari Hasil Rakornas VII TPID tahun 2016 yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Dikatakannya, Rakor sengaja dirancang agar TPID wilayah Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara mendapat sharing pengalaman dari TPID terbaik untuk bisa dimodifikasi di daerah masing-masing. “Di sini kita akan mendengarkan pengalaman para juara sehingga bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi daerah lain untuk semakin baik dalam pengendalian inflasi,” kata Eduard.

Saat ini jumlah TPID yang sudah terbentuk seluruh Indonesia sebanyak 507 TPID diantaranya 473 TPID Kabupaten/kota. Di seluruh tanah air hanya tinggal 43 kabupaten/kota yang belum memiliki TPID yaitu di Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku.

TPID Sumut adalah satu-satunya TPID Provinsi yang meraih empat kali penghargaan yaitu pada tahun kerja 2011, 2012, 2014 dan 2015. Terakhir, TPID Sumut menyabet predikat TPID terbaik kategori Provinsi Kawasan Sumatera mengungguli sembilan provinsi lainnya. Penghargaan itu diserahkan Presiden RI Joko Widodo kepada Ketua TPID Sumut yaitu Sekda Provsu H Hasban Ritonga, SH pada Rapat Koodinasi Nasional ke Tujuh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2016 (Rakornas VII TPID Tahun 2016) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (4/8).

Beberapa program yang dipaparkan TPID Sumut dalam kesempatan itu adalah tahun 2015 TPID Sumut melakukan sinergi lintas instansi untuk perbaikan tataniaga cabai merah. Secara konkrit, TPID Sumut melakukan intervensi harga di tingkat petani dengan melakukan pembelian cabai merah di atas harga pasar yang jatuh akibat panen raya.

“Selain menyelamatkan petani, TPID Sumut memiliki pasokan cabai merah yang digunakan untuk pengendalian harga melalui operasi pasar ketika harga melonjak. Dengan program ini, TPID sumut berhasil menstabilkan harga baik di pihak petani dan masyarakat umum,” tambah Elidawati. Keberhasilan TPID Sumut menurut Elidawati juga berkat sinergitas tim yang terdiri dari Bank Indonesia, BPS, BULOG dan Pemkab/ Pemko .

Beberapa Program Pendalian Inflasi di Sumut yaitu kerjasama dengan Pemda Jateng dalam pemenuhan kebutuhan bawang merah, penyusunan kalender tanam, diseminasi perkiraan cuaca oleh BMKG dan urban farming. Untuk kendala distribusi, dilaksanakan kerjasama antara BULOG dengan PT Jasa Prima Logistic untuk membantu distribusi cabai merah, penempatan alat berat di beberapa titik rawan longsor, pasar lelang komoditas, mengupayakan penentuan harga referensi daerah dan pembentukan tim pengawasan LPG.