Gubernur Sumut Harapkan CPO Fund untuk Infrastruktur Jalan dan Pelabuhan

  

Gubernur Sumut Harapkan CPO Fund untuk Infrastruktur Jalan dan Pelabuhan

Medan, (Mimbar) - Gubernur Sumatera Utara Ir H T Erry Nuradi, M.Si mengharapkan dana pungutan sawit (CPO Fund) dapat dikembalikan kepada industri sawit yang lebih efektif melalui pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pelabuhan. Hal itu diungkapkan Gubsu pada acara Pembukaan Indonesia Palm Oil Stakeholder Forum (IPOS Forum) di Santikan Dyandra Hotel, Medan, Kamis (1/9).

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno,SH, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat Joko Supriono, Ketua GAPKI Sumut Ir Setya Darma Sebayang, Direksi PTPN, APKASIDO, Direktur PPKS dan Pengurus Dewan Minyak SAwit Indonesia.

“Kami juga mengharapkan dana pungutan sawit (CPO Fund) dapat dikembalikan kepada industri sawit lebih efektif melalui pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pelabuhan,” ujar Gubernur. Pihaknya menyambut menyambut positif pembentukan Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) oleh pemerintah untuk membantu pengembangan industri sawit, termasuk  di Sumatera Utara.

Banyak jalan membutuhkan perbaikan infrastruktur terutama pada sentra perkebunan rakyat  dan banyak pula hambatan ekspor akibat keterbatasan fasilitas pelabuhan. “Dengan dana Pemda yang terbatas, maka dengan keberadaan BPDPKS dapat membangun infrastruktur jalan yang akan menurunkan time handling, menurunkan biaya transportasi pengangkutan TBS,” kata Gubsu. Hal ini menurutnya sangat membantu petani dan pelaku usaha sawit lainnya untuk memperoleh margin yang lebih baik dan tentunya akan meningkatkan perekonomian Sumatera Utara.

Pihaknya mengharapkan BPDPKS juga dapat membantu pendanaan bagi para petani kelapa sawit di Sumatera Utara yang saat ini sebagian sedang ataupun memasuki masa replanting. Persyaratan bantuan pendanaannya dipermudah.

BPDPKS juga diharapkan tidak hanya melibatkan bank-bank nasional, tetapi juga bank daerah seperti Bank Sumut yang merupakan bank kebanggaan masyarakat Sumatera Utara untuk penyaluran bantuan kepada pekebun rakyat ataupun  kegiatan BPDPKS yang terkait dengan sawit di Sumatera Utara.  

 

Kebakaran Lahan

Dalam kesempatan itu, Gubsu menyebutkan dari 1,4 juta ha areal perkebunan sawit yang tersebar di 21 kabupaten, sebanyak 600 ribu ha lahan perkebunan sawit tergabung dalam GAPKI. Dari sisi perekonomian, kelapa sawit memiliki peran yang sangat strategis , kontribusi ekspor minyak sawit dan turunannya menyumbang sekitar 50 persen lebih dari total ekspor Sumut.

 

Ia mengharapkan perusahaan yang tergabung dalam GAPKI tidak melakukan pembakaran lahan. “Kami sering di tegur menteri Lingkungan Hidup dengan tembusan ke Presiden dan Kapolri, bahwa di Sumut dan Riau masih banyak terjadi hot spot. Mudah-mudaan bukan anggota GAPKI, tapi hotspot masih banyak. Saya berharap ini menjadi tugas bersama menjaga lingkungan. Karena isu yang menjadi perhatian internasional adalah masalh lingkungan,” ujar Erry.

 

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat Joko Supriono mengatakan pihaknya sering mengahadapi tekanan karena masalah kebakaran yang masih terjadi. “Dan belajar dari pengalaman selalu saja industri sawit yang menjadi pihak yang disalahkan. Saya ingin ucapkan terimakasih, karena hingga hari ini, saya pantau belum ada satupun perusahaan kelapa sawit anggota GAPKI yang mengalami masalah kebakaran,” ujar Joko.

Tapi menurutnya hal itu tidak cukup. Anggota GAPKI juga perlu selalu waspada dan melakukan upaya pencegahan. “Tidak membakar saja tidak cukup, kalau terjadi kebakaran di sekitar kebun, tetap kita yang disalahkan. Sebisa mungkin proaktif menjaga dan memadamkan kebakaran di sekitar kita,” tegasnya. Saya senang, lanjutnya,  tahun ini isu menyalahkan kebun sawit sudah mulai berkurang. Termasuk majalah singapura, Street Times yang merilis bahwa  60% kebakaran hutan terjadi di luar konsesi perusahaan. 

Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno,SH  mengatakan sering terjadwi kebakaran lahan diperkebunan sawit yang menyebabkan kerugian. “Asap merugikan dan dikomplain negara lain, pemadaman biayanya mahal sekali. Belum lagi kerugian penyakit, bandara yg tidak operaisonal, libur sekolah dan lain-lain,” katanya.

Ketua GAPKI Sumut Setia Dharma Sebayangmenjelaskan GAPKI Sumut berinisiatif menggelar IPOS Forum bekerjasama dengan stakeholder perkelapa sawitan. Tujuannya untuk memecahkan masalah nasional global, memberi info update dan  menyatukan langkah menghadapi tantangan.

Dengan tema, “Berpadu langkah membangun bisnis kelapa sawit berkelanjutan” acara IPOS Forum diantaranya juga mengelar Coaching klinik bagi petani, pameran dan diskusi seminar. Acara diikuti 500 peserta yang terdiri dari elemen stake holder, pengusaha, petani, perguruan tinggi, peneliti, pencinta kelapa sawit.