Plt Gubsu dan Menkopolhukam Pimpin Rakor Danautoba

Plt Gubsu dan Menkopolhukam Pimpin Rakor Danautoba

# Butuh Rp 5,11 T Benahi Jalan di Wilayah KSN Danau Toba

Medan, (Mimbar) - Plt Gubsu H T Erry Nuradi dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Jend TNI (Purn) Luhut Pandjaitan memimpin Rapat Sinkronisasi Program Pengembangan Danau Toba di Hotel Grand Antares, Sabtu (21/5). Dalam kesempatan itu Luhut menekankan bupati se kawasan Danau Toba dan pihak terkait lainnya serius mendukung program prioritas nasional KSN Danau Toba sebagai kawasan wisata.

Hadir dalam kesempatan itu kepala daerah se Kawasan Danau Toba yaitu Dairi, Simalungun, Samosir, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Karo dan Tapanuli Utara.

“Dalam beberapa pekan ini, Perpres tentang Badan Otorita Danau Toba suda bisa ditandatangani presiden, sehingga kita bisa langsung action, saya harap bupati harus mendukung dan memberikan masukan dalam rangka mendukung kesuksesan otorita Danau Toba,” pinta Luhut. Dia menjelaskan, Minggu depan tahapan sinkronisasi antara kementerian selesai,  sehingga Kepres sudah bisa disampaikan ke Setneg, dan akhir Juni mungkin presiden sudah bisa tandatangani.

Dalam kesempatan itu Menkopolhukam yang juga tokoh masyarakat asal Sumut ini memaparkan upaya-upaya pihaknya dalam menciptakan stabilitas melalui peningkatan pertahanan, keamanan dan pemerataan ekonomi termasuk pengembangan KSN Danau Toba. Khusus untuk KSN Danau Toba, Luhut mengatakan nantinya aka ada tim terpadu meninjau pencemaran lingkungan di KSN Danau Toba. “Semua harus bersinergi, holistik. Kalau ada keramba, mesti dihitung tingkat daya dukung. Menteri Lingkungan hidup nanti akan mengaudit KJA di sana,” katanya.

Sementara itu, Plt Gubsu dihadapan para bupati menekankan agar semua pihak menyadari dan tidak menyia-nyiakan momentum kebangkitan Sumut. Menurutnya saat ini adalah momentum yang strategis bagi Sumut, mengingat besarnya dukungan pemerintah pusat untuk Sumut yaitu pada pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba, Kawasan Pelabuhan Kuala Tanjung, dan Kawasan Sei Mangkei merupakan Prioritas Nasional untuk Pengembangan Pariwisata,  Pembangunan Industri, dan KEK.   

“Untuk pembangunan KSN Danau Toba sebagai kawasan wisata, saya berharap kita semua satu komando, satu bahasa, jangan sampai kita tidak kompak,” tegas Erry.

Selain pembangunan badan otorita, menurut Erry fokus penting lainnya adalah perbaikan ekosistem Kawasan Danau Toba. “Hari ini kondisi perairan Danau Toba sudah melebih ambang batas  khususnya keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA),” ujar Erry.

Dia menjelaskan daya dukung sebesar 30 ribu ton pakan per tahun, berdasarkan penelelitian pada tahun 2012 sudah melampaui batas hingga mencapai  54 ribu. Diperkirakan pada  2014 mencapai 80 ribu ton. “Ini harus diperhatikan. Saya harap kabupaten tidak lagi mengeluarkan izin dan dilakukan pengawasan ketat,” kata Erry.

Itu dibuktikan kembali dengan kematian lebih dari 1.800 ton ikan di kawasan Haranggaol karena  tidak teraturnya tata letak  KJA, kepadatan yang tinggi dan penundaan panen. “Saya berharap 7 kabupaten kuatkan fungsi pengawasan, jangan sampai terjadi lagi,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Medan Paul AH Siahaan menjelaskan butuh biaya sebesar Rp 5,11 triliyun untuk memenuhi kebutuhan penanganan jalan Nasional dan jalan Daerah di wilayah KSN Danau Toba untuk kurun waktu 2017-2019. KKebutuhan itu belum termasuk rencana pembangunan Jalan Toll.

Dia memaparkan pengembangan jaringan jalan mendukung prioritas nasional KSN Danau Toba sebagai kawasan pariwisata diantaranya pembangunan jaringan jalan lingkar dalam dan luar kawasan danau toba. Langkah yang dilakukan adalah preservasi dan pelebaran jalan nasional di ruas-ruas lingkar luar danau toba, preservasi dan pelebaran jalan nasional lingkar dalam Samosir, pembangunan jembatan Tano Ponggol di ruas Pangururan-Tele dan pengembangan jalan tol Tebingtinggi-Siantar, tol Siantar-Parapat dan jalan tol Parapat-Sibolga.

Untuk program penanganan jalan dan jembatan untuk jalan nasional dan pembangunan jalan di KSN Danau Toba membutuhkan dana Rp 3,367 triliyun  secara multiyears yang terdiri atas peningkatan/pelebaran jalan, pembangunan jalan Balige Bypass sepanjang 9 km, lingkar Samosir (Tele-Pangururan-Nainggolan-Onan Runggu-Lagundi-Tomok-Ambarita) 144,7 km, pembangunan jalan Silangit-Muara-Bakkara sepanjang 21 km dan pebangunan jembatan Tanah Ponggol dan Aek Asahan.

Pihaknya juga mengusulkan program penanganan jalan kabupaten mendukung KSN Danau Toba yang membutuhkan dana Rp 1,744 triliyun yang kiranya dapat didanai oleh Provinsi dan kabupaten terkait. Siahaan menjelaskan untuk jalan lingkar luar danau toba sepanjang 360 km, saat ini kondisinya 92% jalan mantap, 8% yang kebanyakan berada di Dairi kondisinya yang tidak mantap. Sedangkan untuk jalan Lingkar dalam samosir akan menjadi bagian dari jalan nasional baru sepanjang 145 km dimana pembangunannya dimulai tahun ini. “Tahun ini kita sudah lelangkan multiyear selama 3 tahun, demikian juga pembangunan jalan tanah ponggol akan dimulai pembangunan 2017 multiyear,” jelasnya. Untuk mendukung Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, pihaknya juga sedang mengusulkan pembangunan jalan tol ruas Tebingtingi-Siantar dan ruas Siantar-Parapat.

Nantinya akses menuju Danau Toba akan dikembangkan menjadi tiga jalur yakni Medan- Tebingtinggi-Parapat, jalur Rawasering yaitu Tanjung Morawa-Saribudolok-tongging (98km) dan melalui Berastagi. “Untuk jalan tol ruas Kualanamu-Tebingtinggi, saat ini 88% lahan sudah dibebaskan, ditargetkan pada akhir tahun 2017 selesai,” ujarnya. Dia menjelaskan bahwa kendala utama dalam pembangunan infrastruktur jalan adalah masalahnya pembebasan lahan.

Menangapi itu, Luhut menegaskan agar jangan ragu untuk melakukan eksekusi, karena aturan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur bagi masyarakat luas sudah jelas. “Sudah ada aturan, kita akan backup, sepanjang untuk kebutuhan umum,” katanya.  Dia menjelaskan sebagaimana aturan lahan akan diapraisal oleh tim independen, dengan tambah 30%, serta diberikan waktu untuk negosiasi beberapa waktu, kemudian  uang bisa titip di pengadilan. “Saya minta tolong bupati agar tau persis soal aturan , dan disosialisasikan. Karena ini berlaku universal, di seluruh dunia sudah ditetapkan. Kita akan tegakkan aturan,” kata Luhut.