Joko Widodo Lantik Erry Nuradi Jadi Gubernur Sumut

Joko Widodo Lantik Erry Nuradi Jadi Gubernur Sumut

# Erry  Tetapkan Lima Target Benahi Sumut Jadi Lebih Baik

Jakarta, (Mimbar) - Presiden Joko Widodo melantik Erry Nuradi sebagai Gubernur Sumatera Utara sisa masa jabatan 2013-2018 di di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/5). Erry sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara dilantik bersamaan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Riau dan Gubernur Kepualauan Riau.

Prosesi pelantikan dimulai diawali dengan penyerahan petikan Kepres pada pukul 15.00 WIB di Istana Merdeka. Selanjutnya Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla serta Mendagri Tjahyo Kumolo bersama para gubernur dan wakil gubernur yang dilantik melakukan kirab dari Istana Merdeka menuju Istana negara tempat prosesi pelantikan. Pelantikan dilaksanakan pada pukul 15.30 WIb yang diawali dengan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya dibacakan Kepres tentang pengesahan pengangkatan para gubernur dan wakil gubernur. Setelah itu, dilakukan pengucapan sumpah jabatan oleh Presiden RI serta Penandatanganan sumpah jabatan.

Joko Widodo dalam amanatnya meminta para gubernur dalam menjalankan tugasnya memastikan semua rakyat di daerahnya cukup pangan, medapatkan air bersih, listrik, transportasi dan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang baik. "Ini era kompetisi, era persaingan, karenanya butuh kerja keras, produktivitas  dan inovasi sehingga kita bersama-sama menjadi bangsa yang terdepan maju, menjadi bangsa pemenang," ujar Joko Widodo.

Dalam memikul tugas maha berat, gubernur menurutnya tidak bisa bekerja sendiri. Perlu membanggun persatuan, menggalang sinergi, memperkuat gotong-royong. HAnya dengan semangat persatuan tersebut, gubernur bisa bekerja lebih baik menjalankan tugas mulia. Dia kemudian mengingatkan bahwa Gubsu dan wagub adalah wakil pemerintahan pusat di daerah. Karenanya dalam melaksanakan pembangunan daerah gubernur hendaknya berpedoman pada visi mis perdiden sudah tertuang dalam nawacitaagar bisa memabangun keterpaduan, memperkuat sinergi dalam mempercepat pembangunan nasional.

Sebagai ujung tombak pelaksanaan program-program prioritas nasional, Gubenur menurut Jokowi harus memastikan program-program prioritas nasional  termasuk deregulasi dan debirokratisasi yang telah digulirkan pemerintah berjalan efektif hingga ke daerah. Gubernur harus menjadi simpul koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/ kota sehingga program kementerian lembaga di pusat dan daerah, lintas kabupaten terkonsolidasi baik.

"Saya berharap para Gubenur dan wagub mendekatkan diri dengan rakyat, jangan kerja dibelakang meja saja. harus mau terjun langsung ke lapangan untuk mengurai masalah yang ada," imbuh Jokowi. Presiden meminta gubernur lakukanlah reformasi birokrasi dan anggaran publik secara fundamental, memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik sehingga pemerintah bisa dirasakan di tengah masyarakat. "Bekerja lebih baik dan amanah, dekat dengan rakyat dan sehingga dapat selalu menjadi pimpinan yang dipercaya," katanya.

Erry hadir didampingi istri Ny Evi Diana dan keluarga. Sementara para undangan yang hadir menyaksikan prosesi pelantikan terdiri dari para Gubernur seluruh Indonesia beserta istri, para pimpinan DPDRD provinsi yang dilantik, anggota Forkopminda, Sekda Prov, Ketua KPU Prov dan Bawaslu.

Fokus Benahi Sumut

Dalam sisa masa jabatan Gubenur SUmatera Utara, Erry mengatakan dirinya akan fokus untuk pembenahan berbagai persoalan dan menghadirkan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik. Paling tidak, kata Erry, ada lima poin yang akan menjadi targetnya untuk pembenahan Pemprovsu. Pertama, agar Keuang Pemerintah Provinsi tidak lagi defisit. "Selama bertahun-tahun anggaran kita defisit, Syukur Alhamdulillah untuk pertama kali APBD tahun 2015 kita melampaui target yakni mencapai 103 persen," ujar Erry kepada wartawan di Mess Pemprov Sumut di Jalan Jambu, Menteng.

Target yang kedua adalah menyelesaikan hutang masa lalu Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada kabupaten/kota yang mencapai Rp 2.2 T. "Sekarang Yang sisanya tinggal sepertiga lagi, Inshaallah tahun 2017 selesai semua hutang," kata Erry. Target berikutnya adalah menerapkan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Sumatera Utara bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). "Image Sumatera Utara sekarang lekatdengan korupsi, kita ingin mengubah itu," kata Erry.

Bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi adalah sudah dikeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 pada tanggal 4 Mei 2016. Rencana aksi meliputi 9 poin bidang prioritas yang perlu perbaikan dengan target waktu pencapaian paling lama akhir tahun 2017.

Ke sembilan poin itu adalah bidang perencanaan dan penganggaran keuangan, Pengadaan barang dan Jasa, Pelayanan terpadu satu pintu, manajemen SDM, penguatan peran inspektorat, optimalisasi pendapatan daerah, pembenahan asset daeeah, Perda RTRW Sumut dan partisipasi publik. "Kita sudah bekerjasama dengan Surabaya untuk membangun dan menerapkan e-governement dengan sistem IT terintegrasi.E-government penting untuk efisiensi, efektifitas dan sinergitas tata kelaola keuangan maupun pelayanan.," ujar Erry. 

Target berikutynya, Erry ingin merubah kebiasan buruk seperti praktik KKN yang selama ini menjadi hal biasa dengan menerapkan revolusi mental. " Ini sudah kita buktikan, tidak ada lagi uang ketok untuk setiap pengambilan keputusan di dewan,"ujarnya.

Target kelima adalah mewujudkan Sumut sebagai Smart Province berupa layanan akses informasi yang lebih mudah dan menjangkau masyarakat. "Kita akan menyediakan layanan informasi data yang baik sehingga bisa menerima keluhan masyarakat. Termasuk juga penyajian berbagai data termasuk data aset yang dimiliki Pemprovsu," ujar Erry.

Melalui kelima target itu, Erry berharap kondisi Sumut akan lebih baik. "saya akan benahi dan bersihin semuanya, siapapun yang menang nanti pada Pilgub 2018 mendatang silahkan menikmatinya. Yang penting kondisinya sudah baik,"ujar dia.

Erry mengakui berbagai tantangan yang akan dihadapinya dalam masa kepemimpinannya. Sumut menurutnya adalah Provinsi yang sangat dinamis yang multi etnis dan memilki banyak kelompok golongan. "Kita akan berupaya mengola Sumut dengan melibatkan seluruh potensi yang ada dan bersatu. Kita butuh dukungan semua pihak.Semua harus dirangkul.Saya akan menerapkan pola kepemimpinan Pak Alm T Rizal Nurdin yang membawa Sumut sebagai miniatur Idonesia," kata Erry.

Seminggu Dilantik, Erry akan Roker Pejabat

Jakarta, (Mimbar) - Langkah pertama usai dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara Sisa Masa Jabatan 2013-2018, H T Erry Nuradi akan melakukan rotasi jabatan.  Targetnya, seminggun setelah dikantik, rotasi pejabat sudah bisa dilaksanakan.

"Seminggu, saya rotasi sedangkan jabatan yang kosong akan dilelang," tegas Erry kepada wartawan di Mess Pemprov Sumut di Jalan Jambu Jakarta, Rabu (25/5). Untuk pejabat yang dilelang nantinya, bisa merupakan promosi bagi para pejabat eselon III atau para pejabat dari kabupaten/kota yang berminat dan mampu.

Namun ada beberapa syarat utama bagi para pejabat di jajaran Pemprov SUmut, yaitu wajib menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). "Syarat pentingnya adalah LHKPN. Paling lama Selasa depan LHKPN dari seluruh kepala SKPD sudah diserahkan. Saya akan  menerima laporan hasil LHKPN dari KPK. Jadi,  jika tidak menyerahkan LHKPN nya  saya minta maaf," tegas Erry.

Erry juga menginginkan dalam kepemimpinannya para pimpinan SKPD berasal dari multi etnik. Alasannya, karena Sumatera Utara mencakup berbagai macam suku.Selain itu, para pejabat harus menjadi sosok yang memiliki kemampuan dan jejaring yang kuat dengan Pemerintah Pusat. "Kita butuh SKPD yang the right men and the righ job.Untuk menjadikan Sumut paten, SKPDnya juga harus paten dan memiliki link yang kuat ke pusat. Mesti tidak ada kucuran dana dari pusat, tapi program kita dapat untuk kita terapkan," katanya.