Disnakertrans Sumut Terbaik Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Disnakertrans Sumut Terbaik Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Medan, (Mimbar) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berada di urutan pertama terbaik tingkat Pemprovsu mengenai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014.

Plt Gubsu HT Erry Nuradi melalui Plt Inpektur Provinsi Sumut Ahmad Fuad menjawab wartawan di Kantor Gubsu di Medan, Sabtu (2/1) mengemukakan hal itu.

Dijelaskan hasil LAKIP terbaik untuk 4 besar klasifikasi A masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprovsu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perhubungan serta Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Sumut dipimpin Kepala Dinas Drs Bukit Tambunan MAP yang kini juga Pj Bupati Humbahas dalam penilaian yang dikoordinir Inspektorat Pemprovsu itu memberikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dapat terukur dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Plt Gubsu HT Erry Nuradi saat menerima hasil penilaian ini pada rapat terpadu dengan seluruh SKPD memberikan apresiasi terhadap keberhasilan ini dan menurutnya prestasi tersebut didapat karena kerja keras seluruh jajaran SKPD dimaksud dalam penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Provinsi Sumut untuk menpertahankan dan jangan puas prestasi yang telah dicapai. Sehingga berikutnya terus memperoleh penghargaan lainnya dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat.

Menurut dia, dengan predikat LAKIP terbaik tingkat provinsi ini secara otomatis pelayanan kepada masyarakat di SKPD masing-masing diharapkan lebih baik, lancar dan optimal.

Akutabilitas kinerja yang baik dapat dilihat dari keselerasan antara rencana dengan apa yang dicapai. Laporan capaian kinerja harus selaras dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. LHE AKIP ini dapat dijadikan masukan bagi penentu arah kebijakan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di provinsi.

Ditambahkan, evaluasi akuntabilitas kinerja mencakup review dan evaluasi atas aspek perencaan kinerja, aspek pelaporan kinerja dan aspek evaluasi kinerja internal, serta aspek capaian kinerja output dan outcome serta kinerja lainnya.

Peran LAKIP sangat penting menunjang sistem pengawasan, khususnya pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan. Sehingga dapat mendukung upaya pemerintah dalam mencapai opini wajar tanpa pengecualian dengan tanpa catatan atas dari penilaian pengelolaan keuangan BPK-RI.

Di sisi lain keberhasilan 4 besar SKPD Pemprov Sumut terbaik dalam bidang akuntabilitas, dengan meraih predikat “A" diharapkan menjadi menjadi salah satu motivasi untuk seluruh SKPD di Pemprov Sumut meningkatkan kinerja aparatur pemerintah di daerah ini.

“Oleh karena itu, sosialisasi tentang LAKIP ini wajib diketahui seluruh pegawai pemprov sumut agar nantinya mereka semua menjadi tahu membuat dokumen laporan kinerja intansi pemerintah dan dokumen perjanjian kinerja,” jelas Fuad.

Kadisnakertrans Sumut Drs Bukit Tambunan MAP di Humbahas ketika dihubungi wartawan dari Medan menyatakan bersyukur atas keberhasilan LAKIP di dinas yang dipimpinnya yang diakuinya merupakan bimbingan dari Gubsu, Plt Gubsu dan Sekdaprovsu.

Bukit Tambunan juga mengemukakan keberhasilan ini bukan bersifat perorangan melainkan kerja kolektif dan soliditas tim di seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumut.