Gubsu Raih Penghargaan Kinerja Terbaik II Binamarga

 

Gubsu Raih Penghargaan Kinerja Terbaik II Binamarga

Jakarta (Mimbar) - Pemerintah Sumatera Utara dianggap berhasil mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di tengah berbagai tantangan termasuk minimnya alokasi anggaran yang ada. Atas kinerja tersebut, Pemprov Sumut meraih penghargaan Kinerja Terbaik II Tahun 2014  Sub Bidang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kategori Provinsi oleh Kemetrian PU dan Perumahan Rakyat. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono menyerahkan penghargaan tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST, MSi pada acara Malam Penghargaan Pekerjaan Umum tahun 2014 di Kantor Kementerian PU-Pera di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat malam (5/12).Selain Sumut, Kota Medan juga meraih peringkat pada bidang yang sama untuk kategori kota.

Gubsu hadir didampingi Kepala Dinas Binamarga Provinsi Sumatera Utara Effendy Pohan mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang diserahkan pada momentum penghujung tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 dan sekaligus menjadi masa awal yang baru menghadapi RPJMN 2015-2019. Penghargaan yang diberikan tersebut merupakan prestasi atas Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Pekerjaan Umum (PKPDPU) bidang Bina Marga secara nasional. Berhasil meraih terbaik I untuk bidang yang sama adalah Provinsi Jawa Tengah dan terbaik III Provinsi Jambi.

"Kita bersyukur di tengah keterbatasan yang ada kita mampu meraih prestasi terbaik kedua nasional. Di satu sisi ini membesarkan hati kita, namun di sisi lain merupakan tantangan bersama," akunya. Secara garis besar Gubsu menjelaskan penghargaan ini bukan terfokus pada bagaimana kondisi fisik jalan dan jembatan di Sumut, melainkan gabungan dari sejumlah parameter yang secara garis besar merupakan kinerja untuk mendayagunakan potensi dana dan daya yang ada untuk semaksimal mungkin memiliki kinerja signifikan.

Sepeti diketahui bahwa kondisi kemantapan jalan di Sumut masih di bawah rata-rata nasional sekaligus Sumut merupakan provinsi yang memiliki jalan nasional terpanjang. Secara umum lanjutnya dengan dana yang terbatas dan ruas jalan yang panjang sampai ribuan kilometer, namun tetap  diupayakan memiliki kinerja optimal dari aspek fisik maupun nonfisik. "Memang belum memberikan kepuasan optimal namun dengan kemampuan yang ada diupayakan kinerjanya memiliki nilai baik," ujarnya seraya berharap penghargaan menjadi motivasi untuk lebih baik lagi.

Kriteria non fisik dimaksud mencakup kinerja menaati peraturan dan kelembagaan dari sisi perundang-undangan, organisasi dan sumberdaya manusia (SDM), manjemen pembangunan mencakup perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta peran serta masyarakat mencakup pengendalian, upaya monitoring dan daya tanggap terhadap peran serta masyarakat.Sedangkan kriteria fisik berupa kondisi fisik prasarana mencakup kinerja jalan dan kondisi jalan, kondisi pemanfaatan prasarana mencakup utilitas jalan dan pemanfaatan lajur serta kondisi pelayanan mencakup tingkat kelayakan dan kelengkapan jalan. 

Kegiatan dilaksanakan sejak tahun 2005 ini memberikan penghargaan sebagai apresiasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dinilai memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan layanan dan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum. Apresiasi tersebut mencakup penghargaan dalam bidang penataan ruang, bidang pekerjaan umum (sub bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya) dan bidang pembinaan jasa konstruksi.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono dalam sambutannya mengatakan pihaknya terus mendorong kinerja pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan infrastruktur PU melalui kegiatan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum (PKDPU-PU). "Penilaian dalam PKPD-PU ini dilakukan dengan melihat kombinasi antara potret dan kinerja pemerintah  daerah ketika menyelenggarakan sebagai urusan wajib pada lingkup pekerjaan umum, sesuai kategori dan kriteria yang tela ditetapkan," tutur menteri. 

Basuki mengungkapkan, kendati sudah banyak kemajuan dan hal yang mampu dicapai, terutama pada periode tahun 2010-2014 ini, penyelenggaraan layanan dan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum masih belum optimal. Hal itu dapat dicermati dari kesenjangan (gap) yang terjadi antara kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur, serta tingkat capaian yang cenderung beragam atau belum merata.

"Pemprov dan Pemko/pemkab telah berupaya menyelenggarakan pelayanan dan penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum di wilayah masing-masing dengan sebaik mungkin,  namun capaiannya masih sangat bervariasi antara provinsi dan kabupaten/kota yang satu dengan lainnya," ujarnya.