Tangkal Hoaks dan Radikalisme, Pemprov dan FKDM Gandeng SMSI

TANJUNGPINANG - Kabar bohong atau hoaks yang beredar di media sosial sudah memprihatinkan. Tidak hanya itu, jejaring sosial juga banyak mengandung konten-konten asusila. Hal ini yang membuat Kesbangprov Kepri prihatin hingga 

menggandeng Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kepri dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Cabang Kepri untuk bersama-sama menangkal hoaks dan radikalisme.

Menurut Kepala Kesbang Provinsi Kepri Lamidi, dalam acara coffee morning dengan pengurus dan penangungjawab media online yang tergabung di SMSI Kepri, sudah menjadi kewajiban bersama untuk menciptakan daerah agar tetap aman dan nyaman bagi masyarakat. 

"Secara kualitas dan kompetensi, media di Provinsi Kepri sudah sangat banyak yang memadai bahkan sudah banyak yang lulus sertifikasi Dewan Pers. Hal itu alangkah baiknya jika kita bersama-sama memerangi hoaks dan mencegah ujaran kebencian serta menangkal potensi radikalisme di masyarakat," sebutnya.

Sementara itu, Ridarman Bay Ketua FKDM Kepri menyebutkan, pihaknya sengaja menggandeng SMSI karena media siber sangat efektif untuk mensosialisasikan program-program pemerintah dalam menjaga daerah untuk tetap aman.

"Umumnya wartawan yang bekerja di media yang tergabung dalam SMSI sudah punya kompetensi. Artinya, wartawannya sudah punya kemampuan untuk mengidentifikasi hoaks dan informasi yang mengarah kepada ujaran kebencian. Hal itu yang membuat nilai plus kita menggandeng SMSI," kata Ridarman Bay.

Hal yang sama juga disebutkan Dewan UMRAH FISIP Tanjungpinang Oksep Adhayanto. Doktor hukum ini mengaku prihatin dengan maraknya hoaks di media sosial namun yang menjadi korban adalah media siber. 

"Saat ada hoaks yang beredar di media sosial, masih banyak orang awam yang menyebut itu adalah media online atau media siber. Padahal media siber dan media online itu merupakan hal yang berbeda. Agar media siber bisa semakin kuat dan ikut membantu 

memerangi hoaks yang terjadi di media online, tentu perlu penguatan keberadaan meda online itu di pemerintah. Seperti digandeng oleh Diskominfo untuk mensosialisasikan gerakan memerangi hoaks dan radikalisme. Termasuk memerangi konten-konten porno yang mudah ditemukan di grup-grup jejaring sosial dan media sosial,” sebut Oksep.

Dalam coffe morning itu selain dihadiri pihak Polres Tanjungpianng dan Dandim Bintan, serta dihadiri beberapa organisasi yang dibentuk pemerintah diantaranya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Forum Kerukunan Umat bergama (FKUB) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). 

Sementara itu Zakmi, Sekretaris SMSI Kepri mengakui masih banyak masyarakat yang menganggap media online itu adalah media sosial. Hingga saat banyak hoaks dan ujaran kebencian serta video yang berkonten asusila dianggap itu 

terbit di media online. Padahal, hoaks dan ujaran kebencian serta video yang berkonten asusila itu mereka lihat di facebook, dan aplikasi jejaring sosial lainnya.

"Anggota SMSI ini merupakan perusahaan Media online yang memiliki badan hukum dan seluruh pemrednya sudah mengantongi sertifikat utama. Bahkan, 85 persen media onlne yang sudah lulus sertifikasi di Dewan Pers itu merupakan anggota SMSI Kepri," sebut Zakmi.

Celakanya, sambung Zakmi hoaks, ujaran kebencian dan konten asusila di media sosial seperti facebook itu banyak disebar oleh akun-akun anonim yang tidak jelas identitas pemiliknya di grup-grup yang jumlah anggotanya mencapai puluhan ribu, bahkan ada yang grup facebook beranggota ratusan ribu. 

Zakmi berharap Pemprov Kepri menginisiasi agar organisasi-organisasi yang ada di Kepri bersama stakeholder lain untuk mengeluarkan imbauan melakukan gerakan unfriends pada akun-akun anonim di media sosial. "Selain itu setiap admin grup-grup media sosial harus mengeluarkan anggotanya yang memakai akun anonim. Karena mereka juga bertanggungjawab dengan isi grup yang mereka buat," harap Zakmi.