Jangan Alergi Kemajemukan Sumut

Jangan Alergi Kemajemukan Sumut

Sumatera Utara, (Mimbar) - Masyarakat Sumatera Utara (Sumut) khususnya para bakal calon bupati dan walikota yang akan Pilkada serentak tahun ini beserta semua partai politik (parpol) jangan alergi terhadap kebhinnekaan atau kemajemukan kemasyarakatan Sumut.

Hal ini perlu dihayati secara baik agar Pilkada jangan sampai mengusik harmonisasi kemajemukan Sumut karena sesungguhnya kemajemukan itulah khasanah kekayaan dinamika Sumut.

Komitmen kemajemukan ini hendaklah juga menjadi pedoman harmonisasi para caleg DPRD provinsi dan kabupaten kota se-Sumut.

Keberagaman Sumut sudah lama terlahir dan karena keberagaman inilah Sumut kondusif dan harmonis. Memang kebhinnekaan ini di satu sisi bisa memicu konflik, namun apabila dikelola baik oleh elemen masyarakat menjadi harmoni dan kehidupan sosial menjadi indah.

Oleh sebab itu setiap potensi konflik terutama SARA harus cepat direspon dan disikapi serta tidak boleh dibungkus oleh kepentingan politik sebab apabila muncul konflik tidak ada yang menang atau kalah.

Karenanya para bakal calon bupati dan walikota beserta anggota legislatif hendaklah memahami bahwa kebhinnekaan merupakan suatu icon sehingga saat kampanye dapat dijaga jangan sampai isu kebhinnekaan menimbulkan perbedaan pandangan.

Di tengah sensitifnya persoalan kebhinnekaan di Indonesia maka seluruh calon perlu memantapkan wawasan kebangsaan dan menjadikan empat pilar kebangsaan sebagai perwujudan bangsa Indonesia serta meyakini bahwa NKRI ada karena tegaknya ideologi Pancasila.

Kita berharap siapapun nantinya yang secara resmi memenangkan Pilkada pada akhirnya rakyatlah yang harus diutamakan dan merasakan manfaatnya.

Hakekatnya pemilu bukan pertarungan kalah atau menang, melainkan menuju format kemanfaatan rakyat. Jadi siapapun yang memperoleh suara terbanyak masyarakat harus diutamakan.

Demokrasi hakekatnya seyogyanya untuk memperkecil konflik dalam penyelenggaraan berkebangsaan dan berpemerintahan. Namun jika demokrasi malah menimbulkan banyak konflik, berarti ada yang salah dalam penerapannya. Ini yang harus kita bahas.

Namun dalam membahas demokrasi termasuk pilihan-pilihan lainnya hendaklah benar-benar dilandasi semangat kebangsaan yang tinggi dan tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia secara utuh.

Tiga catatan dari penyelenggaraan pemilu maupun pilkada yang  lalu yang telh dilaksankan di Sumut yaitu pertama pemilu berjalan aman, lancar dan kondusif secara umum, kedua partisipasi masyarakat meningkat dibanding Pilgubsu dan ketiga masih ditemukannya beberapa kelemahan teknis di tingkat KPPS dan PPS maupun dugaan praktik money politics.

Kedepan kita berharap ada perbaikan sistem dan persiapan penyelenggara yang lebih profesional serta berkaitan dengan penyimpangan yang merusak tatanan demokrasi patut ditegakkan hukum secara konsekuen.

Apresiasi perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat atas terlaksananya secara umum pemilu aman dan kondusif selama ini serta berharap tahapan Pilkada selanjutnya dapat berjalan lancar.